Keuangan Berkelanjutan Membuka Peluang Sumber Pendanaan Alternatif Menuju Net Zero Emissions

KOMPAS.com - Keuangan berkelanjutan telah menjadi praktik yang wajib untuk dikembangkan oleh lembaga jasa keuangan, perusahaan publik, dan emiten pada usahanya. 

Hal itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51 Tahun 2017 yang juga mewajibkan perusahaan publik untuk melaporkan kinerja berkelanjutannya setiap tahun. 

Climate Change and Sustainability Services Leader dari EY Indonesia, Albidin Linda, mengatakan, implementasi kedua inisiatif tersebut tidak hanya dilakukan sebagai aksi kepatuhan kepada pemerintah, tetapi juga memiliki peran penting dalam transisi Indonesia menuju nol emisi (net zero emissions).

“Berdasarkan POJK Nomor 51 Tahun 2017, produk keuangan berkelanjutan merupakan produk yang mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) dalam fitur-fiturnya,” ujar Albidin dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (12/12/2024).

Albidin melanjutkan, prinsip utama produk keuangan berkelanjutan adalah kewajiban untuk menyalurkan seluruh dana yang terkumpul untuk kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tema LST tersebut. 

Baca juga: Metode Penghitungan Karbon Perlu Disatukan untuk Capai Net Zero Emission

Adapun produk atau instrumen keuangan yang berlaku saat ini untuk pencatatan di Bursa Efek Indonesia tertuang dalam POJK Nomor 18 Tahun 2023, yaitu Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) Lingkungan, Sosial, Keberlanjutan, dan Sukuk Wakaf.

“Ada pula bentuk instrumen keuangan lain yang dikembangkan sesuai dengan strategi keuangan berkelanjutan perusahaan terkait. Sebagai contoh, pinjaman hijau, kredit pemilikan rumah (KPR) hijau, dan deposito hijau,” terang Albidin.

Peluang implementasi keuangan berkelanjutan

Lebih lanjut, Albidin menjelaskan, implementasi keuangan berkelanjutan turut membuka pintu peluang dari berbagai sisi. Dari sisi penerbit, misalnya, produk keuangan berkelanjutan dapat menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan upaya dalam menginisiasi proyek-proyek berkelanjutan. 

Selain itu, investor semakin menyadari bahwa kinerja LST yang baik dapat menjadi salah satu indikator yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. 

“Hal tersebut terlihat dari survei global dari EY terhadap investor, The EY Corporate Reporting and Institutional Investor Survey 2022, di mana 99 persen dari investor menggunakan pelaporan LST dalam proses pengambilan keputusannya,” kata Albidin.

Baca juga: Sebut PBB Hargai Sikap Indonesia soal Climate Change, Prabowo: Kita Harap Net Zero Emission

Survei EY global serupa yakni EY Sustainable Value Study 2023 juga menyebutkan bahwa perusahaan yang mengedepankan aksi untuk mengatasi perubahan iklim akan 1,8 kali berpotensi melaporkan nilai finansial yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang kurang aktif berpartisipasi. 

Di sisi lain, keuangan berkelanjutan juga mendorong pertumbuhan proyek hijau dan proyek yang mendukung LST. Hal ini dikarenakan sumber pendanaan yang sudah semakin beragam, baik dari bank, investor institusional, pasar modal, ataupun organisasi non-profit. 

“International Capital Market Association (ICMA) sebagai penerbit standar global atas utang berwawasan lingkungan, sosial dan berkelanjutan telah mengeluarkan kategori-kategori yang menjadi basis pemilihan proyek untuk dibiayai,” terangnya.

Beberapa contoh proyek yang dinilai “hijau” misalnya proyek-proyek untuk energi terbarukan, efisiensi energi, pencegahan dan pengendalian polusi, dan transportasi ramah lingkungan. Kemudian, beberapa contoh proyek yang dinilai “sosial” termasuk akses terhadap layanan esensial, perumahan yang terjangkau, dan ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan.

“Ke depannya, perusahaan yang berkomitmen untuk mencapai target LST yang tinggi dan melakukan inisiatif-inisiatif pendukungnya akan berpeluang untuk memiliki akses yang lebih luas kepada sumber pendanaan, yang pada akhirnya dapat membantu perusahaan dalam mencapai target berkelanjutannya,” ungkap Albidin. 

Baca juga: Mengenal Net Zero Emission hingga Strateginya

Tumbuhnya pasar keuangan berkelanjutan juga mendorong OJK untuk menerbitkan taksonomi sebagai panduan bagi pelaku industri dalam mendefinisikan kegiatan-kegiatan yang dapat termasuk dalam pembiayaan bertema LST tersebut. 

Peran taksonomi berkelanjutan

Taksonomi berkelanjutan yang sudah tersedia di Indonesia saat ini adalah Taksonomi Hijau Indonesia (THI) yang dirilis pada 2022 oleh OJK, dan yang terbaru adalah Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) yang dirilis pada 2024 oleh OJK. 

Penggunaan taksonomi berkelanjutan oleh pelaku kepentingan menjadi krusial dalam keuangan berkelanjutan untuk menyelaraskan standar keuangan berkelanjutan yang kompleks dan untuk menghindari risiko greenwashing. 

Sebelum menerbitkan produk keuangan berkelanjutan, penerbit perlu menyusun dokumen kerangka (framework) produk berkelanjutan yang menjelaskan alokasi dana dan mengikuti prinsip pelaporan yang tertuang pada POJK Nomor 18 Tahun 2023. 

“Selain itu, laporan penggunaan dana juga perlu diterbitkan setiap tahun selama masa tenor instrumen finansial tersebut. Kedua persyaratan ini sering kali diwajibkan untuk didampingi dengan reviu eksternal dalam bentuk asurans pihak ketiga, dalam rangka memastikan akuntabilitas dari produk yang akan diterbitkan,” jelas Albidin.

Baca juga: Menperin: Industri Manufaktur Indonesia Ditarget Capai Net Zero Emission Pada 2050

Salah satu inisiatif yang dapat memudahkan proses penerbitan dan reviu berkala atas penggunaan dana adalah budget tagging, yaitu proses penandaan atau “tagging” terhadap anggaran maupun realisasi perusahaan yang akan dialokasikan khusus untuk mendanai kegiatan berkelanjutan. 

Budget tagging menjadi inisiatif pendukung dalam keuangan berkelanjutan, dengan menyediakan cara yang sistematis untuk mengalokasikan, melacak, dan melaporkan penggunaan dana untuk inisiatif LST. 

“Dengan menerapkan budget tagging, perusahaan dapat mengidentifikasi alokasi sumber daya pada proyek-proyek yang mendukung pencapaian inisiatif LST. Penerapan ini membantu perusahaan dalam memudahkan proses penerbitan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan berkelanjutan,” kata Albidin.

Dalam rangka mendukung upaya berkelanjutan, lanjut dia, penting bagi seluruh pihak terkait meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. 

“Dengan demikian, (seluruh pihak) dapat bersama-sama mendorong terciptanya ekonomi yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia,” imbuhnya.

Baca juga: Indonesia Kejar Net Zero Emission Sampah pada Tahun 2050

Informasi lebih lanjut mengenai Climate Change and Sustainability Services EY Indonesia tersedia di Climate Change and Sustainability Services | EY Indonesia.