Alarm Krisis Iklim Makin Kencang, Transisi Energi Mendesak Dilakukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), badan PBB yang bertanggung jawab untuk sains iklim, sekali lagi menggemakan alarm peringatan tentang dampak iklim yang semakin cepat dan keras.

Dalam Sintesa Laporan Penilaian keenam (AR6), negara-negara berkembang diprediksi akan merasakan dampaknya terlebih dahulu, meskipun akhirnya memengaruhi semua bentuk kehidupan di Bumi.

Laporan tersebut menyarankan pengurangan emisi yang cepat dan signifikan pada sumbernya, karena dengan infrastruktur bahan bakar fosil yang sudah ada saat ini, akan membuat batas kenaikan temperatur 1,5°C terlampaui.

Namun, Deputi Eksternal Walhi Ode Rakhman menilai, keputusan yang dibuat saat ini sangat bergantung pada solusi-solusi palsu, berbahaya, dan berisiko.

"Alih-alih transformasi mendalam dan sistemik yang benar-benar dibutuhkan," ujar Ode, dikutip dari laman Walhi, Kamis (23/3/2023).

Baca juga: Terancam Krisis Iklim, Indonesia Harus Percepat Transisi Energi

Meskipun AR6 dengan jelas menyatakan bahwa hanya melalui pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang ekstensif, cepat dan berkelanjutan, pemanasan global akan teratasi, tapi terdapat opsi-opsi lain yang bisa diambil.

Terutama dari teknologi penghapusan karbondioksida (carbon diaoxide removal), hydrogen, amonia, biofuel dan gas fosil yang dimasukkan dalam bagian dari “berbagai peluang untuk meningkatkan aksi iklim”.

Menurut Ode, pendekatan solusi palsu dalam upaya mengatasi perubahan iklim yang ditampilkan secara sentral dalam Laporan IPCC ini tentu mengkhawatirkan.

Hal ini karena AR6 akan menjadi pembenaran bagi banyak negara untuk menghindari upaya yang lebih sistematis dan ambisius dalam menekan emisi GRK, dan justru semakin jauh mengadopsi solusi-solusi palsu.

Contohnya yang dilakukan Pemerintah Indonesia, yang dalam berbagai kesempatan menyebut peta jalanan transisi energi akan menggunakan produk-produk hilirisasi batu bara, hidrogen, fosil gas, biofuel dan berbagai macam pendekatan co-firing PLTU.

Ode menilai pilihan ini akan semakin menjauhkan Indonesia dari upaya untuk menekan emisi GRK, dan justru bisa menghasilkan kerusakan lingkungan yang lebih parah, serta melakukan berbagai pelanggaran HAM dalam praktiknya.

"Pilihan jalan ini pada akhirnya akan lebih mengakomodasi kepentingan oligarki industri fosil dan kelompok pencemar besar yang ingin terus mengekstraksi dan membakar setiap gram batu bara, minyak dan gas terakhir," cetus Ode.

Untuk itu, Ode mengatakan, Indonesia membutuhkan transisi yang mendesak, adil dan merata menuju energi terbarukan untuk semua.

Indonesia harus mengindahkan pesan mendesak dalam laporan IPCC, tanpa jatuh ke dalam perangkap asumsi bahwa proyek-proyek dan teknologi-teknologi solusi palsu akan membawa perbaikan dari ancaman krisis iklim.

"Proyek-proyek semacam ini justru akan menyebabkan lebih banyak kerusakan lingkungan, perampasan tanah dan pelanggaran hak, terutama pada kelompok rentan, dan justru memperburuk krisis iklim, alih-alih menyelesaikannya," tuntasnya.