Investasi Dinilai Penting Tingkatkan Perekonomian Desa

KOMPAS.com - Pembangunan dan peningkatan perekonomian desa tak bisa dilepaskan dari adanya suntikan investasi.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Budi Arie Setiadi di Bogor pada Selasa (13/6/2023).

Dia menambahkan, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Ditjen PEIDDTT) Kemendes PDTT harus terus berupaya meningkatkan ekonomi dan investasi di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

Baca juga: Keterwakilan Perempuan di Pemerintah Desa Makin Meningkat

Apalagi, desa saat ini memiliki badan usaha milik desa (BUM Desa), sebagaimana dilansir dari situs web Kemendes PDTT.

"Sehingga BUMDesa ini harus dikelola dengan baik agar ekonomi desa menjadi lebih baik," kata Budi.

Budi menuturkan hal itu saat memberikan arahan sekaligus menutup kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Ditjen PEIDDTT tahun 2023 .

Budi menuturkan, Ditjen PEIDDTT memiliki peran penting dan strategis dalam bidang pengembangan ekonomi dan investasi tak hanya di desa, melainkan juga di daerah tertinggal dan transmigrasi.

Baca juga: Mengenal 18 Tujuan SDGs Desa

Sejumlah tugas yang harus dilakukan Ditjen PEIDDTT di antaranya adalah pendaftaran BUM Desa, pemeringkatan BUM Desa, dan transformasi eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan ke BUM Desa bersama.

Selain itu, direktorat jenderal tersebut juga bertugas menyusun kebijakan terkait bentuk pelaksanaan penanaman modal dan tata cara pemberian ijin penanaman modal di kawasan transmigrasi.

"Satu hal yang terpenting adalah kita semua menyadari bahwa sinergitas dan kolaborasi merupakan langkah strategis penting dalam upaya percepatan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di lingkup Ditjen PEIDDTT," ujar Budi.

Direktur Jenderal (Dirjen) PEIDDTT Halina Sulistyorini menuturkan, dalam rakernis ini diteken Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Kemendes PDTT dengan Komunitas Konservasi Indonesia-WARSI.

Baca juga: SDGs Desa: Pengertian, Peraturan, dan Tujuannya

Penandatanganan tersebut dalam rangka kerja sama pengembangan dan pendampingan desa hutan atau terkait dengan kehutanan sosial.

Selain itu ada penandatangan PKB antara Ditjen PEIDDTT dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin Makassar terkait dengan penyusunan masterplan pengembangan ekonomi dan investasi desa, tertinggal, dan transmigrasi.

Kemudian penandatangan PKB antara Ditjen PEIDDTT dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan Universitas Pancasila yang kaitannya sebagai salah satu upaya mendampingi untuk mengembangkan desa wisata yang dikelola oleh BUM Desa.

Baca juga: Berdayakan Perempuan di Desa Demi Cegah Perdagangan Orang