Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengentasan Stunting Upaya Ciptakan SDM Unggul untuk Modal Bersaing

Kompas.com, 21 Juli 2023, 16:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Program pengentasan stunting yang menjadi prioritas merupakan upaya pemerintah dalam mencegah IQ atau daya intelektual anak turun lebih rendah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dalam Forum Menuju Indonesia Bebas Stunting di Jakarta, Kamis (20/7/2023).

"Kalau kita ingin mencapai generasi emas di mana Indonesia mengalami pertumbuhan perekonomian yang tinggi, kita membutuhkan modal bersaing dan itu sebagian besar adalah sumber daya manusianya," kata Dante, sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Pakar: Air Isi Ulang Berpotensi Meningkatkan Risiko Stunting pada Anak

Dante menuturkan, ketakutan terbesar pemerintah dalam menangani stunting pada anak bukan terletak pada tumbuh tingginya yang tidak optimal.

Melainkan otak anak tidak dapat terbentuk dengan baik karena stunting dan dapat menyebabkan dampak panjang berupa turunnya kecerdasan anak.

IQ anak stunting rata-rata 11 poin lebih rendah dibandingkan anak yang tidak terkena stunting. IQ yang rendah menyebabkan produktivitas anak-anak jadi lebih rendah di usia dewasa.

Menurut Dante, anak stunting diestimasi memiliki penurunan kapasitas penghasilan 22 persen lebih rendah sebagai dampak dari rendahnya kecerdasan anak, yakni timbulnya sifat tidak kompetitif.

Baca juga: Pencegahan Stunting Sebaiknya Dimulai Sejak Calon Pengantin

Hal ini berpotensi membuat Indonesia tertinggal atau kalah ketika bersaing dengan negara lain.

Selain tidak produktif dan tidak kompetitif, penyakit yang diderita anak-anak stunting dalam jangka waktu 30 atau 40 tahun ke depan bisa membuat beban kesehatan negara jadi membengkak.

Anak stunting, kata Dante, berisiko memiliki probabilitas kematian tiga kali lipat lebih besar akibat penyakit kronis seperti diabetes, stroke dan hipertensi.

"Ini akibat dari investasi yang kita lakukan terlambat beberapa waktu sebelumnya ketika dia masih anak-anak. Tidak hanya pada individu, stunting berdampak pada daya saing bangsa. Ini masalah bersama, sekali lagi, ini masalah daya saing bangsa," ujar Dante.

Baca juga: Air Bersih dan Sanitasi Layak Bantu Turunkan Angka Stunting

Dia menambahkan, pemerintah terus berusaha mempercepat penurunan stunting melalui 11 program yang tiap sasarannya mencakup siklus hidup manusia.

Misalnya sebelum lahir, di kalangan remaja putri dilakukan skrining anemia dan pemberian tablet tambah darah (TTD).

Sementara pada ibu hamil, pemerintah menetapkan jumlah kunjungan ibu memeriksakan kehamilannya (ANC) di puskesmas menjadi enam kali, diikuti pemberian TTD dan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang kekurangan gizi kronis (KEK).

Dante melanjutkan, setelah bayi lahir dan masuk sampai fase usia balita, pemerintah menguatkan pemantauan pertumbuhan anak sambil menyosialisasikan pentingnya pemberian ASI eksklusif dan pemberian makanan tambahan (PMT) berupa protein hewani bagi bayi di bawah dua tahun (baduta).

Baca juga: Ahli: Tak Ada Vitamin Instan yang Dapat Mengobati Stunting Anak

Bagi balita yang terpantau mengalami suatu masalah tumbuh kembang, pemerintah akan mengawal tata laksana balita yang terkena masalah gizi tersebut.

Dante mengatakan, pemerintah juga meningkatkan cakupan dan perluasan jenis imunisasi dasar rutin untuk mencegah anak terkena infeksi berulang baik dari virus atau bakteri.

"(Angka stunting) punya kita sudah 21,6 persen tahun ini. Di tahun 2023, mudah-mudahan turun, kalau misal turun 3,8 persen bisa jadi 17,8 persen," papar Dante.

"Akhirnya, kita bisa turun jadi 14 persen di tahun 2024 seperti target yang kita harapkan bersama," imbuhnya.

Baca juga: Manfaatkan Pekarangan Rumah Bisa Bantu Atasi Stunting, Ini Caranya

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Perkuat Dampak Berkelanjutan, ASEAN Foundation dan SAP Beri Akses AI bagi Wirausaha Sosial ASEAN
Perkuat Dampak Berkelanjutan, ASEAN Foundation dan SAP Beri Akses AI bagi Wirausaha Sosial ASEAN
LSM/Figur
Ketahanan Keluarga Mampu Lindungi Anak dari Dampak Perubahan Iklim
Ketahanan Keluarga Mampu Lindungi Anak dari Dampak Perubahan Iklim
Pemerintah
Dilema Rumit Di Balik Sisa Makanan Berkuah
Dilema Rumit Di Balik Sisa Makanan Berkuah
LSM/Figur
Walikota New York Zohran Mamdani Denda DoorDash Rp 2,35 Triliun karena Pangkas Gaji Kurir
Walikota New York Zohran Mamdani Denda DoorDash Rp 2,35 Triliun karena Pangkas Gaji Kurir
Pemerintah
Jaga Lingkungan, PLN UPT Pulogadung Gelar Simulasi Penanganan Tumpahan Limbah B3
Jaga Lingkungan, PLN UPT Pulogadung Gelar Simulasi Penanganan Tumpahan Limbah B3
BUMN
PBB Peringatkan Super El Niño Jadi Ancaman Serius bagi Kesehatan Dunia
PBB Peringatkan Super El Niño Jadi Ancaman Serius bagi Kesehatan Dunia
Pemerintah
BRIN Kembangkan Gasifikasi Sampah untuk Tekan Emisi Metana dan CO2
BRIN Kembangkan Gasifikasi Sampah untuk Tekan Emisi Metana dan CO2
LSM/Figur
Capaian Dekarbonisasi Pertamina Semester I 2026 Tembus 118 Persen
Capaian Dekarbonisasi Pertamina Semester I 2026 Tembus 118 Persen
Pemerintah
Arah Politik Hukum RUU Perubahan Iklim
Arah Politik Hukum RUU Perubahan Iklim
Pemerintah
Banyak Remaja Hadapi Masalah Mental, Sekolah Perkuat Budaya Saling Peduli
Banyak Remaja Hadapi Masalah Mental, Sekolah Perkuat Budaya Saling Peduli
Swasta
Lonjakan Pusat Data Bakal Picu 'Tsunami' Sampah Elektronik
Lonjakan Pusat Data Bakal Picu 'Tsunami' Sampah Elektronik
Pemerintah
KLH : Kemampuan Ukur Emisi Metana di Fasilitas di Luar TPA Tentukan Kinerja Sistem Pengolahan Sampah Daerah
KLH : Kemampuan Ukur Emisi Metana di Fasilitas di Luar TPA Tentukan Kinerja Sistem Pengolahan Sampah Daerah
Pemerintah
Hadapi Krisis Iklim, Pemda Diminta Tinggalkan Tata Kelola Sektoral
Hadapi Krisis Iklim, Pemda Diminta Tinggalkan Tata Kelola Sektoral
Pemerintah
TNFD: Laporan Dampak Bisnis Terhadap Alam Melonjak 2 Kali Lipat
TNFD: Laporan Dampak Bisnis Terhadap Alam Melonjak 2 Kali Lipat
Pemerintah
Penggunaan AI di Tempat Kerja Masih Lambat, Informal, dan Tidak Merata
Penggunaan AI di Tempat Kerja Masih Lambat, Informal, dan Tidak Merata
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau