Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Sangat Peduli Lingkungan, Capres Dituntut Beberkan Strategi Krisis Iklim

Kompas.com, 5 September 2023, 15:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Krisis iklim nyatanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Menjelang pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres), isu iklim perlu menjadi bahasan utama.

Menurut survei yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (Celios) dan Unitrend, 98 persen masyarakat menyatakan krisis iklim merupakan hal yang nyata di Indonesia.

Dari jumlah tersebut, Generasi Z atau kelompok usia di bawah 24 tahun dan Milenial atau kelompok Usia 25-44 tahun menjadi kelompok yang lebih kritis mengenai kebijakan krisis iklim.

Baca juga: Para Aktivis Muda Desak Pemimpin ASEAN Rumuskan Kebijakan Iklim Terpadu

Menurut survei bertajuk “Menuju Transisi Energi: Pesan Rakyat Untuk Presiden Masa Depan” tersebut, mayoritas dari mereka menilai pemerintah belum memiliki kebijakan yang mampu mencegah krisis iklim.

Survei tersebut dilakukan ke 1.245 responden yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk daerah pedesaan, pinggiran kota, dan perkotaan.

Peneliti Institute for Policy Development Rizki Ardinanta menyampaikan, berdasarkan survei tersebut, generasi muda memiliki potensi yang besar untuk mengawal kebijakan-kebijakan yang ada, terutama di isu iklim.

“81 persen masyarakat Indonesia setuju pemerintah perlu mendeklarasikan krisis iklim,” kata Rizki dalam peluncuran hasil survei tersebut secara daring, Selasa (5/9/2023).

Baca juga: Anak-anak Afrika Paling Berisiko Terdampak Perubahan Iklim

Menjelang pemilu dan pilpres, masyarakat ingin mengetahui gagasan-gagasan penanganan krisis iklim dari calon presiden (capres) dan calon legislatif (caleg).

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menuturkan, temuan dari survei tersebut diharapkan menjadi dorongan yang semakin kuat untuk menyuarakan transisi energi dan krisis iklim yang dihadapi.

Dengan adanya temuan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia merasakan krisis iklim, isu tersebut perlu menjadi bahasan dalam kampanye dan debat capres untuk memperebutkan suara.

“Dari tiga bakal capres ini, bagaimana mereka sejauh ini mencoba menempatkan isu lingkungan, transisi energi, dan isu terkait lainnya,” ucap Bhima.

Baca juga: PBB: Negara Wajib Lindungi Hak Anak dari Kerusakan Lingkungan dan Krisis Iklim

Bhima mengutarakan, isu lingkungan menjadi hal yang penting untuk diangkat dan sifatnya lintas generasi.

Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar menuturkan, berdasarkan survei tersebut, desakan dari masyarakat agar pemerintah sadar iklim sangatlah kuat.

Dalam konteks transisi energi sebagai salah satu upaya menekan krisis iklim, instrumen politik memainkan peran yang sangat penting.

Di level pemerintahan pun, masyarakat jarang sekali melihat debat-debat yang konstruktif mengenai transisi energi di Indonesia.

Baca juga: Ini Komitmen LIXIL Group Perangi Dampak Perubahan Iklim

“Dorongan politik yang kuat mengenai transisi energi perlu diperkuat untuk menhadapi krisis iklim,” tutur Askar.

Selain itu, di tahun politik seperti ini, penting bagi bakal caleg dan bakal capres mempunyai kepekaan yang lebih mengenai masalah lingkungan.

Dia menambahkan, partai politik juga seharusnya memainkan yang besar denga menawarkan gagasan-gagasan untuk melindungi lingkungan.

Baca juga: Atasi Perubahan Iklim, Ini 3 Hal Sederhana yang Bisa Dilakukan di Rumah

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
J&T Express Olah 146 Kg Seragam Bekas Jadi Produk Baru, Tekan Emisi Karbon
J&T Express Olah 146 Kg Seragam Bekas Jadi Produk Baru, Tekan Emisi Karbon
Swasta
Kelestarian Hutan Tropis Bergantung pada Aktivitas Mamalia Besar
Kelestarian Hutan Tropis Bergantung pada Aktivitas Mamalia Besar
Pemerintah
Ekonomi Hijau Dunia Cetak Rekor Rp 176 Kuadriliun pada 2025
Ekonomi Hijau Dunia Cetak Rekor Rp 176 Kuadriliun pada 2025
Pemerintah
Pertamina Eco RunFest 2026 Hadirkan 7 Inisiatif Keberlanjutan, dari Daur Ulang hingga Pengelolaan Sampah
Pertamina Eco RunFest 2026 Hadirkan 7 Inisiatif Keberlanjutan, dari Daur Ulang hingga Pengelolaan Sampah
BUMN
Perusahaan, Regulator, dan Stakeholder Membentuk Arah Pelaporan Keberlanjutan
Perusahaan, Regulator, dan Stakeholder Membentuk Arah Pelaporan Keberlanjutan
Pemerintah
Jasa Ekosistem Hutan Belum Dihitung, Pakar Dorong Valuasi dalam Tata Ruang
Jasa Ekosistem Hutan Belum Dihitung, Pakar Dorong Valuasi dalam Tata Ruang
Pemerintah
Indonesia Siapkan RPP Pengelolaan Sumber Daya Genetik, Kehancuran Ekonomi Jadi Konsekuensi Kerusakan Alam
Indonesia Siapkan RPP Pengelolaan Sumber Daya Genetik, Kehancuran Ekonomi Jadi Konsekuensi Kerusakan Alam
Pemerintah
Dampak Cuaca Panas, Pekerja Perempuan Pekerja Informal Rugi Rp1.009 Triliun Per Tahun
Dampak Cuaca Panas, Pekerja Perempuan Pekerja Informal Rugi Rp1.009 Triliun Per Tahun
LSM/Figur
Merangkul Masyarakat Adat, Garda Terdepan Pencegahan Karhutla
Merangkul Masyarakat Adat, Garda Terdepan Pencegahan Karhutla
LSM/Figur
Tata Guna Lahan Tumpang Tindih Hambat Investasi Perdagangan Karbon di Indonesia
Tata Guna Lahan Tumpang Tindih Hambat Investasi Perdagangan Karbon di Indonesia
Pemerintah
Penyusutan Air Sungai Eropa Ancam Jalur Logistik, Perusahaan Pelayaran Cari Solusi
Penyusutan Air Sungai Eropa Ancam Jalur Logistik, Perusahaan Pelayaran Cari Solusi
Pemerintah
10 Persen Orang Terkaya Picu Kerugian Lingkungan Rp101 Kuadriliun Tiap Tahun
10 Persen Orang Terkaya Picu Kerugian Lingkungan Rp101 Kuadriliun Tiap Tahun
Pemerintah
Uji Gagasan di Desa Binaan Bakti BCA, Gen Z Belajar Beradaptasi dan Mendengar Warga
Uji Gagasan di Desa Binaan Bakti BCA, Gen Z Belajar Beradaptasi dan Mendengar Warga
Swasta
Suhu Gurun Makin Ekstrem, Unta Mulai Kesulitan Bertahan Hidup
Suhu Gurun Makin Ekstrem, Unta Mulai Kesulitan Bertahan Hidup
Pemerintah
Kemendagri Dorong Pembenahan Tata Kelola Desa untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan
Kemendagri Dorong Pembenahan Tata Kelola Desa untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau