Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Capai Kedaulatan Pangan Butuh Peta Jalan Pertanian Berkelanjutan yang Komprehensif

Kompas.com, 19 Oktober 2023, 11:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Untuk mencapai kedaulatan pangan, dibutuhkan peta jalan yang komprehensif dalam pertanian berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan pakar pertanian dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Profesor Totok Agung Dwi Haryanto, sebagaimana dilansir Antara, Kamis (18/10/2023).

Pertanian berkelanjutan dibangun melalui sistem yang baik mulai dari tata kelola perbenihan, tata kelola tanah, dan tata kelola air.

Baca juga: Sayurbox dan FoodCycle Indonesia Sepakat Kurangi Limbah Pangan

Selain itu, peta jalan pertanian berkelanjutan juga perlu memperhatikan ketahanan terhadap iklim, ketahanan air, ketahanan mitigasi bencana, dan ketahanan teknologi.

“Itu bersama-sama harus disusun di dalam sebuah perencanaan atau peta jalan yang komprehensif, sehingga yang dituju itu nantinya adalah kedaulatan pangan,” kata Guru Besar Fakultas Pertanian Unsoed tersebut.

Totok mencontohkan, dari tata kelola perbenihan saja, Indonesia belum memiliki peta jalannya sampai saat ini.

“Peta jalan benih Indonesia itu mau dibawa ke mana. Apakah mau mendorong benih hibrida, benih impor, benih transgenik, ataukah benih lokal untuk menuju kedaulatan pangan, itu belum ada beritanya. Itu yang perlu diperkuat secara kelembagaan," ungkap Totok.

Baca juga: Indonesia Perkuat Kerja Sama Ketahanan Pangan dengan Amerika Latin dan Karibia

Di sisi lain, kondisi tanah pertanian di Indonesia saat ini banyak yang mengalami penurunan kesuburan akibat penggunaan pupuk anorganik dan bahan kimia lainnya.

Menurutnya, perlu ada kegiatan atau upaya detoksifikasi sekaligus peningkatan kesuburan tanah yang berkelanjutan serta mengurangi pemanfaatan bahan-bahan kimia pabrik.

Di samping itu, Totok menuturkan, sampai saat ini juga belum ada kebijakan mengenai tata kelola air.

Fakta yang terjadi di lapangan, ketika airnya berlebihan mengakibatkan gagal panen karena banjir, dan ketika kekurangan air juga gagal panen karena kekeringan.

Baca juga: Krisis Pangan Terjadi Bila Suhu Bumi Naik 3,5 Derajat Celsius

“Jadi, semacam bagaimana mengelola air hujan, kemudian disimpan, dimanfaatkan pada musim kemarau. Atau mengelola air yang mengalir di permukaan tanah, run off, agar bisa tertahan masuk ke tanah menggunakan sumur resapan dan sebagainya, belum menjadi sebuah gerakan masif yang berjalan berkelanjutan,” jelasnya.

Meski demikian, dia mengakui pemerintah telah banyak membangun waduk yang merupakan salah satu strategi berkelanjutan jangka panjang yang sangat penting.

Akan tetapi, perawatan yang dilakukan dinilai belum maksimal sehingga ada beberapa waduk seperti tidak terpelihara, padahal sangat luar biasa.

Selain itu, rencana pembangunan waduk baru di sejumlah daerah sering kali mendapatkan pertentangan dari masyarakat setempat.

Baca juga: Pangan Lokal Jadi Solusi Krisis Pangan, tapi Ada Hambatan

“Waduk luas ini untuk mendukung kehidupan, tetapi orang yang tinggal di situ jadi terancam kehidupannya ketika dia dipindahkan ke tempat lain. Jadi sering kali memecahkan masalah tapi memunculkan masalah baru,” ucap Totok.

Sementara itu, mengenai ketahanan teknologi, Totok menilai perlunya penerapan teknologi-teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya petani produsen pangan.

“Jadi tidak harus menginduk atau mengacu kepada teknologi yang digunakan negara-negara maju, tetapi lebih kepada teknologi yang memang dibutuhkan oleh petani kita,” ujarnya.

“Misalnya yang ukurannya sesuai, bisa dioperasikan secara penguasaan skill (keterampilan), secara ekonomi tingkat petani, dan sebagainya,” sambungnya.

Baca juga: Pemerintah Harus Jamin Akses Masyarakat Beli Beras saat Harga Pangan Naik

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
'Bijak Jajan Cinta Bumi', Menanamkan Budaya Pemilahan Sampah Sejak Dini
"Bijak Jajan Cinta Bumi", Menanamkan Budaya Pemilahan Sampah Sejak Dini
Swasta
Perkuat Dampak Berkelanjutan, ASEAN Foundation dan SAP Beri Akses AI bagi Wirausaha Sosial ASEAN
Perkuat Dampak Berkelanjutan, ASEAN Foundation dan SAP Beri Akses AI bagi Wirausaha Sosial ASEAN
LSM/Figur
Ketahanan Keluarga Mampu Lindungi Anak dari Dampak Perubahan Iklim
Ketahanan Keluarga Mampu Lindungi Anak dari Dampak Perubahan Iklim
Pemerintah
Dilema Rumit Di Balik Sisa Makanan Berkuah
Dilema Rumit Di Balik Sisa Makanan Berkuah
LSM/Figur
Walikota New York Zohran Mamdani Denda DoorDash Rp 2,35 Triliun karena Pangkas Gaji Kurir
Walikota New York Zohran Mamdani Denda DoorDash Rp 2,35 Triliun karena Pangkas Gaji Kurir
Pemerintah
Jaga Lingkungan, PLN UPT Pulogadung Gelar Simulasi Penanganan Tumpahan Limbah B3
Jaga Lingkungan, PLN UPT Pulogadung Gelar Simulasi Penanganan Tumpahan Limbah B3
BUMN
PBB Peringatkan Super El Niño Jadi Ancaman Serius bagi Kesehatan Dunia
PBB Peringatkan Super El Niño Jadi Ancaman Serius bagi Kesehatan Dunia
Pemerintah
BRIN Kembangkan Gasifikasi Sampah untuk Tekan Emisi Metana dan CO2
BRIN Kembangkan Gasifikasi Sampah untuk Tekan Emisi Metana dan CO2
LSM/Figur
Capaian Dekarbonisasi Pertamina Semester I 2026 Tembus 118 Persen
Capaian Dekarbonisasi Pertamina Semester I 2026 Tembus 118 Persen
Pemerintah
Arah Politik Hukum RUU Perubahan Iklim
Arah Politik Hukum RUU Perubahan Iklim
Pemerintah
Banyak Remaja Hadapi Masalah Mental, Sekolah Perkuat Budaya Saling Peduli
Banyak Remaja Hadapi Masalah Mental, Sekolah Perkuat Budaya Saling Peduli
Swasta
Lonjakan Pusat Data Bakal Picu 'Tsunami' Sampah Elektronik
Lonjakan Pusat Data Bakal Picu 'Tsunami' Sampah Elektronik
Pemerintah
KLH : Kemampuan Ukur Emisi Metana di Fasilitas di Luar TPA Tentukan Kinerja Sistem Pengolahan Sampah Daerah
KLH : Kemampuan Ukur Emisi Metana di Fasilitas di Luar TPA Tentukan Kinerja Sistem Pengolahan Sampah Daerah
Pemerintah
Hadapi Krisis Iklim, Pemda Diminta Tinggalkan Tata Kelola Sektoral
Hadapi Krisis Iklim, Pemda Diminta Tinggalkan Tata Kelola Sektoral
Pemerintah
TNFD: Laporan Dampak Bisnis Terhadap Alam Melonjak 2 Kali Lipat
TNFD: Laporan Dampak Bisnis Terhadap Alam Melonjak 2 Kali Lipat
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau