PBB: Regulasi Intervensi Karhutla Indonesia Lebih Baik dari Rusia dan AS

KOMPAS.com - Regulasi intervensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia dinilai lebih baik dari sejumlah negara seperti Rusia, Brasil, Kanada, dan Amerika Serikat (AS).

Hal tersebut mengemuka dalam laporan terbaru badan PBB yang menangani kebencanaan, UN Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR).

Dalam laporan berjudul GAR Special Report 2024, UNDRR menyebutkan regulasi intervensi karhutla di Indonesia terbagi menjadi empat kategori utama.

Baca juga: Laporan PBB: Karhutla Indonesia Capai 1,16 Juta Hektare, Kalsel Terparah

Keempat kategori tersebut adalah manajemen kebakaran, eksploitasi dan pengelolaan hutan, manajemen bencana, dan desentralisasi.

Pengetatan regulasi tentang karhutla tersebut tak lepas dari kebakaran hebat yang sempat melanda sejumlah wilayah di Indonesia antara 1997 sampai 1998.

UNDRR menilai, pemerintah Indonesia juga mendukung operasi bertingkat, memfasilitasi kelompok masyarakat peduli kebakaran, menyediakan pelatihan teknis, dan melaksanakan kampanye kesadaran publik tentang kebakaran hutan dan pencegahannya.

Pada 2023, Indonesia mengalami karhutla seluas 1,16 juta hektare. Angka tersebut lima kali lebih tinggi daripada 2022.

Baca juga: Perubahan Iklim Sebabkan Karhutla di Mediterania Timur Makin Parah

Menurut badan PBB tersebut, faktor utama penyebab luasnya karhutla di Indonesia pada 2023 adalah fenomena El Nino yang menyebabkan suhu lebih panas dan kekeringan berkepanjangan di berbagai wilayah.

Di sisi lain, aktivitas manusia juga menjadi salah satu penyebab luasnya karhutla di Indonesia. Salah satunya pembakaran hutan dan lahan untuk tanaman atau perkebunan, terutama kelapa sawit.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, asap dan polusi yang menguar sangat banyak. Hal tersebut menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi penduduk sekitar, bahkan sampai ke negara tetangga.

"Karhutla juga berimplikasi serius terhadap pemanasan global karena emisi yang lepas menambah efek rumah kaca di atmosfer, penyebab utama perubahan iklim," tulis laporan tersebut.

Sebagaimana diketahui, Indonesia masuk dalam 10 negara dengan luas hutan terbesar di dunia. Bumi Pertiwi juga memangku sepertiga dari total spesies pohon di dunia.

Baca juga: Potensi Karhutla di Jateng Terus Ada, Penanganan Butuh Kolaborasi

Meski demikian, UNDRR menyebutkan regulasi intervensi yang ada di Indonesia mampu membatasi dampak karhutla yang besar sepanjang 2023.

Pemerintah Indonesia mengambil tindakan ketika kebakaran besar dikaitkan dengan dugaan pelanggaran hukum.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjuk saksi ahli untuk mengumpulkan bukti guna kebutuhan proses hukum, dengan fokus pada akuntabilitas.

Di sisi lain, UNDRR juga menyebutkan penegakan regulasi tersebut kerap dikritik karena cukup tajam menargetkan masyarakat atau petani kecil.

Selain itu, sejumlah peraturan yang tidak konsisten turut menghambat pencegahan dan pengelolaan kebakaran yang efektif menurut UNDRR.

Baca juga: Karhutla di Jateng Capai 183 Hektare Enam Bulan Terakhir