Pemerintah Komitmen Tuntaskan Masalah Sampah pada 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berkomitmen menyelesaikan permasalahan sampah di Indonesia pada 2026 mendatang.

Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq, saat rapat koordinasi nasional (rakornas) bersama pemerintah pusat dan daerah.

“Sekarang, yang perlu kita nyatakan ke seluruh penjuru tanah air kita adalah rencana aksi di dalam kolaborasi penuntasan masalah pengelolaan sampah di Indonesia harus selesai di 2025-2026," kata Hanif dalam keterangannya, Jumat (13/12/2024).

Baca juga:

• Kurangi Sampah Plastik, Foopak dan Bluedoors Kolaborasi Luncurkan Kemasan Kopi Biodegradable
• Dunia Diprediksi Tak Mampu Tanggulangi Sampah Plastik dalam 10 Tahun Lagi

Hanif mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menyebutkan pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sampah.

Ia mengungkapkan bahwa sampah menjadi isu global yang memicu triple planetary crisis atau tiga krisis planet.

Data Global Waste Management Outlook 2024 menunjukkan, 38 persen sampah global tidak terkelola dengan baik. Ini berdampak pada pencemaran lingkungan, peningkatan gas rumah kaca (GRK), dan masalah kesehatan.

Hanif menilai, gas metana dari tempat pembuangan akhir (TPA) dengan sistem terbuka atau open dumping merupakan ancaman besar. Sebab, lebih berdampak pada atmosfer dibandingkan karbon dioksida.

“Sistem open dumping adalah bom waktu yang jika tidak segera diatasi, bisa menyebabkan bencana seperti yang terjadi di TPA Leuwi Gajah,” tutur dia.

Baca juga: Rembuk Perempuan Pesisir Dorong Layanan Air Bersih hingga Pengelolaan Sampah

Karenanya, lanjut Hanif, pemerintah daerah wajib menekan sampah yang masuk ke TPA lalu memperbaiki sistem pengelolaannya. Kemudian, mendanai pengelolaan sampah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Untuk operasionalnya paling tidak diperlukan 3 persen anggaran dari APBD. Jadi tentu diperlukan dukungan semua pihak termasuk swasta, kementerian/lembaga dan seluruh pemangku kepentingan terkait," jelas Hanif.