Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ekosistem Energi Hidrogen Indonesia Tertinggal, Belum Punya Standar

Kompas.com, 13 Februari 2025, 18:12 WIB
Monika Novena,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Penelitian baru dari Universitas Sheffield di Inggris mengungkap, Amerika Serikat dan China tempati peringkat teratas negara G20 dalam hal upaya mengembangkan bahan bakar hidrogen.

Temuan itu didapat setelah peneliti melakukan analisis terhadap indikator utama kemajuan masing-masing negara G20 dalam membangun ekonomi hidrogen seperti undang-undang, investasi, dan strategi hidrogen.

Ekonomi hidrogen adalah sebuah visi di mana hidrogen menjadi sumber energi utama dan memainkan peran sentral dalam sistem ekonomi global.

Dikutip dari Techxplore, Kamis (13/2/2025) analisis kemudian menemukan bahwa AS dan China adalah yang paling maju dalam semua aspek, diikuti oleh Inggris, UE, dan Kanada.

Meksiko, Arab Saudi, Indonesia, dan Turki dinilai memiliki ekonomi hidrogen yang paling tidak matang, sementara Korea Selatan, Rusia, dan India dianggap berada di tengah-tengah karena kemajuan mereka.

Baca juga: Mulai 2025 Jadi Masa Krusial Bangun Ekosistem Hidrogen Hijau Indonesia

Penilaian tim juga mengungkap beberapa perbedaan dalam pengembangan hidrogen beberapa negara.

Misalnya, Jepang ditemukan maju dalam strategi dan perencanaannya, tetapi tertinggal dalam investasi dan penetapan standar hidrogen.

Hal itu menunjukkan kesenjangan dalam komitmennya untuk membangun ekonomi hidrogen. Pola serupa diamati di Brasil, Afrika Selatan, Rusia, Argentina, dan India.

Hasil penelitian mencatat pula bahwa standar dan undang-undang hidrogen sangat bervariasi di seluruh negara G20.

Hanya China, AS, dan Inggris yang telah menerbitkan standar hidrogen terbaru.

Beberapa negara telah menyiapkan standar nasional mereka sendiri dalam beberapa tahun terakhir, seperti Argentina, Italia, dan Prancis.

Namun, beberapa negara sama sekali tidak memiliki standar hidrogen. Negara-negara tersebut adalah Brasil, India, Indonesia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Turki.

Peneliti pun menyerukan agar G20 mengembangkan standar yang diakui secara internasional untuk membantu mempercepat pengembangan hidrogen.

Baca juga: Ekspor Hidrogen Indonesia Berpotensi Hadapai Sejumlah Tantangan

"Bahan bakar hidrogen dianggap sebagai kunci bagi kita untuk beralih dari bahan bakar fosil dan memangkas emisi karbon, tetapi riset kami menemukan, kemajuan yang dicapai oleh masing-masing negara di G20 sangat bervariasi," kata Profesor Lenny Koh, Direktur Advanced Resource Efficiency Center dan Wakil Kepala Energy Institute di University of Sheffield.

"Meskipun ada negara yang berhasil, banyak negara yang tertinggal dan kesenjangan signifikan perlu ditutup untuk membantu mempercepat pengembangan hidrogen," paparnya lagi.

Satu hal penting yang dapat dilakukan G20 adalah menciptakan standar yang diakui secara internasional, yang akan membantu membangun pasar yang terpadu.

Ini harus dimulai dengan definisi yang jelas tentang hidrogen dan ambang batas emisi yang terstandarisasi untuk mengurangi kebingungan di antara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam membangun ekonomi hidrogen di seluruh G20.

"Temuan ini dapat membantu negara-negara G20 melihat kesenjangan dalam ekonomi hidrogen mereka dan menginformasikan investasi dan kebijakan masa depan mereka. Investasi yang ditargetkan ini sangat penting dalam membuat undang-undang seputar hidrogen yang efektif," tambah Dr. Moein Shamoushaki, rekan peneliti dari University of Sheffield.

Studi diterbitkan dalam jurnal Renewable and Sustainable Energy Reviews.

Baca juga: RDF Plant Jakarta Dilengkapi Teknologi Penyerap Bau Amonia dan Hidrogen Sulfida

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
LSM/Figur
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Pemerintah
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
LSM/Figur
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
Pemerintah
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Pemerintah
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
LSM/Figur
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Pemerintah
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
Pemerintah
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
Pemerintah
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pemerintah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Pemerintah
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Pemerintah
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
LSM/Figur
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Pemerintah
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau