Pemerintah Dapat Dana dari Norwegia untuk Biayai Program Lingkungan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pendanaan terkait pengelolaan lingkungan.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengatakan hibah tersebut berasal dari kerja sama RI dengan Norwegia di bidang iklim dan kehutanan.

"Jadi kepada seluruh masyarakat yang ingin mendapatkan small grant dari program ini, yang dapat kontribusi dari Norwegia dapat secara langsung mengakses website BPDLH," ungkap Raja Juli dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

Baca juga: Hutan Lindung Saja Tak Jamin Kelestarian Spesies Terancam Punah

Usulan dari para pegiat atau aktivis lingkungan, nantinya akan diproses secara digital.

"Para aktivis lingkungan hidup, anak muda, pecinta alam dapat mengakses grant dari BPDLH, dengan mengakses program kementerian kehutanan dan bantuan dari Norwegia," imbuh dia.

Norwegia mengucurkan dana 216 juta dolar AS atau Rp 3,5 triliun untuk mengurangi emisi dari deforestasi, dan degradasi hutan yang terbagi dalam empat tahap Result Based Contribution (RBC).

Hal itu tercantum dalam nota kesepahaman yang telah dilakukan Raja Juli bersama Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen.

"Kami menandatangani komitmen politik dari kedua negara untuk melawan perubahan iklim dan melindungi alam," jelas Andreas.

Baca juga: Microsoft Tebus Emisi 7 Juta Ton Karbon Lewat Proyek Penghijauan Hutan

Penandatanganan itu merupakan perpanjangan kerja sama Folu Net Sink kedua negara hingga 2030. Andreas menilai, Layanan Dana Masyarakat membuka kesempatan masyarakat terlibat langsung untuk menangani isu iklim dan kehutanan.

"Ini bukan hanya tentang mengurangi emisi dan menjaga alam, juga menciptakan peluang baru bagi masyarakat, membangun nilai, pekerjaan baru, hingga memastikan keamanan makanan dan energi," tutur Andreas.