Lanjutkan JETP, Pemerintah Bentuk Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau, sebagai komitmen mendorong transisi energi melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP).

Satgas dibentuk usai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bertemu mitra internasional untuk membahas strategi percepatan implementasi JETP dalam mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060.

Airlangga menyebut, Indonesia menetapkan target pengurangan emisi hingga 31,89 persen secara mandiri dan pengurangan 43 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

"Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025," ungkap Airlangga dalam keterangannya, Senin (24/3/2025).

"Satgas ini dibentuk memiliki empat kelompok kerja yaitu energi hijau, industri hijau, kemitraan dan investasi hijau, serta pengembangan sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia,” imbuh dia.

Sejauh ini, ada 54 proyek yang sudah menerima pendanaan internasional dari JETP senilai 1,1 miliar dolar AS.

Dari jumlah tersebut, sembilan proyek mendapatkan pendanaan dalam bentuk pinjaman atau ekuitas. Sedangkan 45 proyek lainnya menerima hibah senilai 233 juta dolar AS.

Selain itu, International Partners Group (IPG), mitra JETP juga mengamankan jaminan senilai 1 miliar melalui Multilateral Development Banks (MDB) Guarantee untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek transisi energi bersih.

Baca juga: AS Keluar dari JETP, Pemerintah Perlu Tarik Investasi Besar untuk Transisi Energi 

Ini termasuk pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, elektrifikasi sektor-sektor utama, serta inisiatif dekarbonisasi industri dan infrastruktur.

“Dalam pembicaraan tadi, beberapa proyek yang secara pragmatis juga disebut karena ini merupakan tujuan daripada JETP, antara lain Muara Laboh di Sumatera Barat, itu adalah program untuk biotermal dan diharapkan bisa beroperasi di 2027," jelas Airlangga.

Lainnya, proyek photovoltage di Saguling hingga dekarbonisasi atau phasing out dari Cirebon Power.

"Di samping itu juga ada beberapa proyek yang lain termasuk waste to energy yang diusulkan untuk segera masuk di dalam pipeline JETP, yaitu proyek di Legok Nangka di Jawa Barat,” papar dia.

Pertemuan itu turut membahas langkah percepatan implementasi transisi energi yang mencakup revisi Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP), percepatan pencairan dan optimalisasi skema pendanaan, dan penguatan transparansi dan akuntabilitas publik melalui sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital.

Airlangga menyatakan bahwa kerja sama lintas sektor diperlukan guna memastikan transisi energi di Indonesia berjalan efektif, inklusif, dan kompetitif.

Pihaknya juga menekankan pentingnya menggandeng sektor swasta maupun mitra internasional, untuk mempercepat adopsi teknologi rendah karbon dan mengoptimalkan pendanaan hijau.

“Diharapkan pencairan daripada financing berbagai moda ini bisa terus didorong. Pemerintah melakukan pantauan dan evaluasi berbasis digital dan para stakeholder bisa mengakses, serta secara berkala akan dilakukan koordinasi,” ucap Airlangga.

Baca juga: Mundurnya AS dari JETP Dinilai Tak Berdampak Signifikan ke Transisi Energi RI