Menteri LH Minta Industri Siapkan "Road Map" Atasi Polusi Udara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, meminta agar pengelola industri menyiapkan road map atau peta jalan untuk menekan polusi udara.

Pasalnya, boiler dari sektor industri menyumbang 16-20 persen polusi khususnya di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). 

"Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan berdasarkan roadmap yang nantinya saya ingin semua kita berdiskusi bersama," kata Hanif dalam acara bersama pemimpin industri se-Jabodetabek dan Karawang di Jakarta Selatan, Kamis (10/4/2025). 

"Penyelenggaraan penanganan kualitas udara Jakarta harus kita lakukan dengan serius," imbuh dia. 

Baca juga: Kombinasi Polusi Udara dan Kebisingan Tingkatkan Risiko Stroke

Hanif menuturkan, pengelolaan kualitas udara telah diatur dalam Peraturan Menteri. Namun, dia tak memungkiri masih banyak pelaku industri yang belum mengimplementasikan secara optimal. 

Hal ini termasuk penyediaan stasiun pemantau kualitas udara (SPKU). 

"Ini yang semestinya harus dipasang di kawasan-kawasan tersebut. Karena sebentar lagi kita semua pasti akan saling dikambing hitamkan terkait dengan penurunan kualitas udara di Jabodetabek," ucap Hanif. 

Oleh sebab itu, pengelola industri di Jabodetabek bakal diwajibkan memasang SPKU menjelang musim kemarau. Pihaknya pun tengah menyiapkan aturan tersebut. 

"Karena ini Peraturan Menteri-nya belum ada kami akan memandatkan lebih awal dengan Keputusan Menteri sampai Peraturan Menterinya akan dikeluarkan. Sehingga sifatnya semi-semi mandatorium," papar dia.

Hanif menekankan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan maupun pengawasan kepada kawasan industri serta pelaku usaha untuk mematuhi aturan lingkungan.

Baca juga: 8 Wilayah di Indonesia dengan Polusi Tertinggi Sepanjang 2024

Ia pun tak segan memberikan sanksi berupa paksaan pemerintah terhadap perusahaan yang terbukti melanggar. 

"Izinkan saya untuk melakukan penagakan hukum terhadap tenant-tenant kalau setelah pembinaan pengarahan masih juga membandel dan tidak mengindahkan kaidah lingkungan," ucap Hanif.