Perdagangan Karbon Internasional tembus 1,6 Juta Ton CO2

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, mengungkapkan bahwa perdagangan karbon internasional menembus 1,6 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e) sejak diluncurkan pada September 2023 lalu. Menurut dia, capaian ini menunjukkan performa yang cukup menjanjikan dengan nilai transaksi hampir Rp 80 miliar.

"Bursa karbon Indonesia cukup menarik sehingga kami sudah, bahkan mendapatkan permintaan dari pemilik-pemilik proyek dari luar Indonesia yang ingin mendaftarkan karbon kreditnya di IDXCarbon," kata Iman dalam keterangannya, Selasa (22/4/2025).

Ia menyebutkan, volume transaksi Indonesia delapan kali lebih besar dibandingkan Malaysia. Angkanya, dua kali lipat lebih tinggi dari perdagangan karbon Jepang yang diluncurkan hampir bersamaan dengan IDXCarbon.

Baca juga: Microsoft Beli 3,7 Juta Ton Karbon dari Proyek Carbon Dioxide Removal

Iman lalu memastikan, pihaknya membuka peluang kerja sama dengan berbagai negara untuk mengatasi emisi karbon.

"Fokus kami saat ini adalah membuka perdagangan unit karbon Indonesia kepada audiens internasional selebar-lebarnya," ucap dia.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menilai bahwa Indonesia membutuhkan sokongan dari sektor-sektor baru yang memiliki potensi besar salah satunya adalah ekonomi karbon guna mendorong target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Karena itu, pihaknya tengah menyusun regulasi untuk memperkuat ekosistem pasar karbon.

Baca juga: Jejak Karbon Bulanan ChatGPT Setara 260 Penerbangan

“Kami sedang menggarap UU EBT, yang mengandung nilai ekonomi karbon dari carbon, capture, and storage (CCS) dan pemanfaatan energi baru terbarukan. Setelah itu kami akan masuk revisi UU Migas yang mencakup aspek karbon yang bisa diperdagangkan seperti CCS,” jelas Eddy.

Target Stadarisasi Internasional

Kini, Kementerian Lingkungan Hidup berupaya mendorong tercapainya Mutual Recognition Arrangement (MRA) atau kesepakatan antarnegara dan standar karbon internasional seperti Verra, Gold Standard, Puro Earth, serta Plan Vivo.

"Dengan Gold Standard kami sudah berkomunikasi intensif, targetnya, MRA dengan Gold Standard bisa ditandatangani sekitar Mei atau Juni. Dengan Verra, draft (MRA) sudah kami terima, sekarang sedang dikaji tim kami," papar Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono.

Langkah itu dinilai penting untuk membuka peluang bagi proyek karbon dalam negeri agar bisa diperdagangkan secara internasional. Selain membidik permintaan pasar internasional, KLH juga mengupayakan meningkatkan suplai karbon domestik.

Baca juga: Energi Bersih Melonjak, tetapi Emisi Karbon Capai Titik Tertinggi

Beberapa sektor yang mencakup biochar, limbah sawit, dan proyek BUMN seperti Pertamina NRE disiapkan sebagai sumber pasokan kredit karbon.

Diaz menegaskan, kerja sama internasional tetap mengacu pada prinsip nasional yakni seluruh proyek karbon wajib terdaftar di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI), mendukung pencapaian National Determined Contribution (NDC) Indonesia melalui mekanisme buffer, dan transaksi pertama dilakukan di Indonesia agar dapat dicatatkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sejalan dengan hal ini, IDXCarbon sedang mempersiapkan diri dengan menjajaki keanggotaan dengan Verra dan Gold Standard serta memperkuat infrastruktur teknologi untuk integrasi sistem.