Investigasi Genesis: 40.000 Lahan FOLU Net Sink di Bengkulu Tumpang Tindih

KOMPAS.com - Yayasan Genesis Bengkulu menyebutkan, hasil investigasi dari pihaknya menunjukkan lebih dari 40.000 hektar lahan yang masuk wilayah Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 di Bengkulu ternyata tumpang tindih dengan pemanfaatan kawasan hutan.

Manajer Kampanye Kehutanan Genesis Bengkulu Angga Kurniawan mengatakan, kebanyakan wilayah lahan yang masuk wilayah FOLU Net Sink 2030 tumpang tindih dengan izin pertambangan, peminjaman kawasan hutan, dan aktivitas-aktivitas yang sifatnya eksploitatif.

Menurut Angga, ada tiga lokasi yang diinvestigasi Genesis terjadi tumpang tindih lahan dalam wilayah kerja FOLU Net Sink 2030 untuk wilayah Bengkulu.

Baca juga: Menhut: Anggaran Pengelola FOLU Net Sink dari Donor dan Mitra, Bukan APBN

"Di PT Bentara Agra Timber Kabupaten Mukomuko itu tumpang tindih sekitar 8.400 hektare, kemudian PT Anugerah Pratama Inspirasi (API) Kabupaten Bengkulu Utara sekitar 16.900 hektare, dan PT Energi Swa Dinamika Muda (ESDMu) Kabupaten Seluma sekitar 24.900 hektare," kata Angga, sebagaimana dilansir Antara, Minggu (27/4/2025).

Angga menuturkan, Genesis khawatir program FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Bengkulu tidak tercapai jika lahan yang menjadi wilayah program masih dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan eksploitatif.

Menurut dia, diperlukan langkah-langkah mitigasi untuk memastikan luasan wilayah program FOLU Net Sink di Bengkulu benar-benar sesuai dengan rencana kerja yang sudah ditetapkan pemerintah.

Dia menambahkan, bentuk keseriusan Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), mengendalikan perubahan iklim, serta mitigasi dampaknya dibuktikan dengan menerbitkan kebijakan FOLU Net Sink 2030.

Baca juga: KLHK-BEF Jalin Kemitraan Kejar FOLU Net Sink 2030

Program itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional.

Kebijakan itu diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana tingkat serapan karbon bisa lebih tinggi dari tingkat emisi pada 2030. 

Hal itu dilakukan melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.

Rencana kerja FOLU Net Sink 2030 di 28 Provinsi Indonesia dengan luasan mencapai 77.787.880 hektare, yang dibagi menjadi 12 arahan pelaksanaan mitigasi.

Baca juga: Jogja Minim Tutupan Hutan Jadi Perhatian Program FOLU Net Sink KLHK

Dalam perencanaan tersebut, Provinsi Bengkulu menjadi salah satu wilayah kerja FOLU Net Sink 2030 dengan luas wilayah kerja mencapai 364.167 hektare.

Merujuk peta rencana kerja sub nasional, secara umum wilayah kerja mitigasi FOLU Net Sink di Bengkulu berada di kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung, hutan produksi bahkan di beberapa titik di area peruntukan lain.

Wilayah-wilayah itu merupakan kawasan bernilai tinggi karena menjadi daerah tangkapan air, hulu sungai, daerah dengan kemiringan terjal dan perbukitan, serta kawasan yang menjadi habitat satwa langka seperti harimau sumatera dan gajah sumatera.

"Namun sayangnya beberapa area dan kawasan telah dibebani izin yang bersifat eksploitatif yang akan mengubah bentang alam saat beroperasi, bahkan dapat menjadi sumber bencana. Seperti tambang emas dan batu bara serta izin penebangan kayu di hutan alam," ujar Angga.

Baca juga: Menhut Raja Juli Bungkam Ditanya soal Kader PSI Masuk Tim FOLU Net Sink 2030