Tak Lolos Uji Emisi, Perusahaan Bus AKAP Kena Denda Rp 16 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menjatuhkan hukuman denda Rp 4 juta-Rp 16 juta kepada 11 pelanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Satu pelanggar dari perusahaan otobus antar kota antar provinsi (AKAP) didenda sebesar Rp 16 juta.

Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP DKI Jakarta, Tamo Sijabat, mengatakan para pelanggar terjaring dalam operasi gabungan lantaran kendaraannya tidak lolos uji emisi pada April 2025.

“Ada tujuh orang yang hadir sidang Tipiring, dan empat orang diputus oleh hakim tanpa kehadiran pelanggar atau verstek," ungkap Tamo dalam keterangannya, Jumat (9/5/2025).

Baca juga: KLH Wajibkan Pengelola Tol Pasang Pemantau Kualitas Udara hingga Uji Emisi

"Jenis kendaraan yang tidak lulus uji emisi didominasi oleh kendaraan angkutan barang dan angkutan orang, seperti bus AKAP, truk bak terbuka, pick-up box hingga dump truck,” imbuh dia.

Menurut Tamo, operasi penegakan hukum diharapkan membuat pelaku usaha maupun pemilik kendaraan angkutan umum mematuhi Perda Nomor 2.

Berdasarkan aturan tersebut pelanggar terancam dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda maksimal Rp 50 juta.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyatakan pihaknya akan bekerja sama agar Perda diberlakukan secara lebih luas dan menyeluruh sebagai upaya menekan pencemaran udara di Jakarta.

Baca juga: Pemilik Kendaraan Berat Tak Lolos Uji Emisi Terancam Kena Pidana

“Putusan pengadilan ini menjadi preseden dan membuktikan Perda 2 Tahun 2005 bisa berlaku efektif menghasilkan keputusan berkekuatan hukum tetap dengan tidak bandingnya para pelanggar,” papar Asep.

Asep turut meminta pelaku usaha dan pemilik kendaraan, terutama di sektor transportasi barang maupun jasa melakukan uji emisi berkala. Pasalnya, kendaraan berbahan bakar solar atau diesel merupakan salah satu penyumbang terbesar polusi udara di Jakarta.

“Kami mengimbau seluruh pemilik kendaraan untuk memastikan kendaraannya memenuhi ambang batas emisi yang ditetapkan. Ini adalah bagian dari komitmen kita bersama menuju Jakarta yang bersih, sehat, dan berkelanjutan,” ucap Asep.

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Safrudin, menilai bahwa penjatuhan sanksi kepada pelanggar baku mutu uji emisi berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2005 merupakan langkah yang tepat dan mendesak.

Baca juga: Survei: Mayoritas Warga Jabodetabek Siap Terapkan Uji Emisi

“Hal ini penting dilakukan mengingat penegakan sanksi uji emisi sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum diterapkan,” ujar Ahmad.