Agar AI Tak Lagi Bias, UN Women Serukan Teknologi yang Ramah Gender

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, UN Women mendorong pendekatan yang melihat perempuan dalam tiga identitas: pengguna (users), pembelajar (learners), dan pengembang (developers).

Dwi menekankan pentingnya intervensi afirmatif dan sistemik, mulai dari upskilling, reskilling, hingga pengembangan kebijakan publik berbasis hak asasi manusia.

Ia menyoroti Uni Eropa sebagai contoh nyata yang telah berhasil mengintegrasikan pendekatan berbasis pasar dan HAM dalam penyusunan kebijakan AI.

“Komitmen tersebut dibangun sejak 2019 melalui pembentukan komite independen yang fokus pada keterkaitan AI dan hak asasi manusia,” jelasnya.

Baca juga: Terobosan AI Google, Pangkas Emisi Lampu Lalu Lintas

Transformasi, kata Dwi, tidak bisa berhenti pada literasi digital semata. “Penting untuk ada perhatian terhadap dimensi struktural dan kebijakan agar kesenjangan partisipasi perempuan dapat ditangani secara berkelanjutan,” tegasnya.

Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, salah satu kuncinya menurut Dwi adalah meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan minimal sebesar 25 persen.

“Inklusi dan sensitivitas gender dalam seluruh tahapan pengembangan teknologi digital adalah sebuah keharusan,” ujarnya.

Dwi juga menekankan bahwa pemerintah perlu memastikan layanan publik digital, termasuk sistem informasi luar negeri bagi pekerja migran perempuan, dapat diakses secara aman, ramah, dan bebas diskriminasi.

Sementara itu, Kepala PR EIJP BRIN, Umi, menyatakan bahwa perkembangan AI seharusnya tidak berlangsung secara eksplosif tanpa kesiapan yang memadai dalam pemanfaatannya.

Menurutnya, penting untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara bijak dan inklusif.

“Masih banyak area aplikasi yang belum relevan. Ini menjadi refleksi bahwa perkembangan AI harus diarahkan agar sejalan dengan konteks sosial dan kebutuhan nyata,” pungkas Umi.

Baca juga: Demi AI, Meta Kontrak Pakai Nuklir dari Pembangkit yang Nyaris Tutup