Membaca Data Kemiskinan lewat Kacamata Framing

Perbedaan tajam ini menimbulkan pertanyaan kritis oleh publik: apakah angka-angka ini benar-benar mencerminkan realitas sosial, ataukah sekadar hasil konstruksi naratif yang dibingkai oleh kepentingan institusional masing-masing?

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai bahwa metode BPS sudah usang sejak 1976 dan tidak merefleksikan kelompok rentan yang tidak masuk dalam data resmi.

Pernyataan ini mempertegas bahwa kemiskinan bukan sekadar angka, melainkan realitas kompleks yang bergantung pada bagaimana institusi memilih untuk memaknai, mengukur, dan mempublikasikannya.

Teori Framing

Dalam konteks ini, teori framing menjadi kunci untuk memahami bagaimana angka statistik bisa berubah menjadi alat pembentuk opini, legitimasi kebijakan, bahkan instrumen politik ekonomi.

Perbedaan ini bukan semata soal angka, tetapi tentang bagaimana realitas sosial dikonstruksikan melalui bahasa, data, dan institusi.

Dalam pandangan Robert N. Entman, framing adalah proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas guna membentuk persepsi publik.

Terdapat empat elemen utama dalam framing: mendefinisikan masalah (define problem), mendiagnosis penyebab (diagnose cause), memberikan penilaian moral (make moral judgment), dan merekomendasikan solusi (treatment recommendation).

Setiap institusi yang terlibat dalam produksi data kemiskinan baik BPS, Bank Dunia, maupun media menggunakan bingkai naratif yang berbeda sesuai dengan kepentingan, audiens, dan kerangka analisis masing-masing.

Baca juga: Standar Garis Kemiskinan BPS Tak Lagi Relevan, Anak Buah Luhut Usul Naik Jadi Rp 765.000

Jika kita mencermati framing versi BPS misalnya, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar berdasarkan pengeluaran minimum baik untuk kebutuhan makanan maupun non-makanan seperti perumahan, pendidikan, dan transportasi.

Data BPS bersifat provinsial dan dibedakan antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Dalam bingkai ini, kemiskinan diposisikan sebagai persoalan teknokratis yang solusinya dapat diatasi melalui program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan layanan dasar.

Framing ini memperkuat pesan stabilitas dan keberhasilan kebijakan fiskal nasional.
Berbeda halnya dengan framing yang dibangun oleh Bank Dunia.

Menggunakan pendekatan garis kemiskinan global berbasis PPP (Purchasing Power Parity), Bank Dunia memosisikan kemiskinan sebagai kegagalan sistemik dalam menjamin hak-hak dasar manusia untuk hidup layak.

Dengan ambang batas UMIC sebesar 8,30 dollar AS per hari, sebanyak 68,3 persen penduduk Indonesia dikategorikan miskin secara global.

Ketimpangan Global

Dalam bingkai ini, kemiskinan bukan sekadar masalah domestik, melainkan bagian dari ketimpangan global dan ketidakseimbangan dalam struktur distribusi kesejahteraan.

Solusinya tidak cukup hanya dengan bantuan sosial, tetapi membutuhkan reformasi sistemik dan komitmen terhadap keadilan sosial global.

Penjelasan metodologis juga perlu diperhatikan. BPS menggunakan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dengan pendekatan pengeluaran dan garis kemiskinan lokal yang dihitung berdasar harga dan kebutuhan minimum setiap wilayah.