Membaca Data Kemiskinan lewat Kacamata Framing

Sementara itu, Bank Dunia juga menggunakan data SUSENAS, tetapi menerapkan standar internasional dengan tiga jenis garis kemiskinan: ekstrem (3,00 dollar AS/hari), menengah bawah (4,20 dollar AS/hari), dan menengah atas (8,30 dollar AS/hari), disesuaikan dengan daya beli (PPP) dan disetarakan lintas negara.

Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa satu sumber data bisa menghasilkan narasi yang berbeda tergantung pada bagaimana ia dibingkai.

Kritik terhadap angka BPS juga muncul dari berbagai studi yang menunjukkan bahwa media nasional cenderung hanya mengutip angka kemiskinan dari BPS tanpa memperlihatkan dimensi manusiawi di balik statistik.

Narasi media cenderung teknokratis dan normatif, sehingga tidak banyak menggugah empati publik.

Hal ini diperkuat oleh temuan dari penelitian Ahmadriswan Nasution (2018) yang menggunakan teori Actor-Network untuk menganalisis pengukuran kemiskinan di BPS.

Ia menyatakan bahwa proses statistik di BPS terlalu berfokus pada standardisasi dan kompatibilitas teknis, yang akhirnya melemahkan konteks lokal, partisipasi masyarakat, dan refleksi sosial yang seharusnya menyertai angka tersebut.

Dengan demikian, kita perlu mewaspadai apa yang disebut sebagai ilusi representasi. Ketika angka kemiskinan dijadikan satu-satunya ukuran tanpa narasi sosial yang memadai, kita berisiko menormalisasi kemiskinan sebagai angka yang “turun” tanpa memperhatikan kualitas hidup masyarakat miskin itu sendiri.

Misalnya, apakah seseorang yang hidup dengan Rp 20.000 per hari atau kurang dari USD 1,5, kemudian benar-benar sudah keluar dari kemiskinan hanya karena memenuhi batas pengeluaran minimum versi lokal?

Baca juga: Melampaui Angka: Membaca Ulang Garis Kemiskinan Indonesia

Bagaimana dengan masyarakat di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) atau pekerja informal yang tidak tercakup dalam jaminan sosial?

Dalam konteks multidimensi, UNDP (United Nations Development Programme) melalui Multidimensional Poverty Index (MPI) menggarisbawahi bahwa kemiskinan juga berarti terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, dan partisipasi sosial.

Jeffrey Sachs (2005) dalam The End of Poverty menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan fondasi yang kuat dalam pendidikan dan kesehatan dua sektor yang menjadi indikator utama pembangunan manusia.

Sehingga menjadi sebuah refleksi bagi kita bersama bahwa perbedaan antara data BPS dan Bank Dunia bukan semata pertentangan metodologis, tetapi cerminan dari dua cara melihat realitas sosial: sebagai statistik atau sebagai perjuangan hidup.

Pemerintah Indonesia perlu lebih transparan dalam menjelaskan tujuan dari angka kemiskinan nasional, termasuk keterbatasannya. Edukasi publik mengenai metodologi dan tujuan masing-masing pendekatan sangat penting agar tidak tercipta disinformasi.

Media juga berperan serta memiliki tanggung jawab untuk tidak terjebak pada statistik yang sekadar menampilkan angka penurunan. Mereka perlu menghadirkan wajah-wajah kemiskinan yang sesungguhnya, agar kebijakan publik tetap berpijak pada realitas, bukan sekadar representasi.

Baca juga: Bank Dunia Ubah Standar Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Naik Jadi 194,6 Juta Jiwa

Akhirnya, masyarakat sipil dan akademisi harus terus menjadi penyeimbang narasi untuk menjaga agar statistik tidak menjadi alat pembius kesadaran sosial, melainkan menjadi dasar untuk merancang kebijakan inklusif, adil, dan manusiawi.

Karena kesejahteraan sejati tidak semata-mata tercermin dari turunnya persentase statistik, tetapi dari terpenuhinya hak dasar untuk hidup layak, bermartabat, dan setara bagi seluruh warga negara Indonesia.