Bappenas: Target SDGs Capai 61 Persen, Terbaik untuk Negara Menengah Atas

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi Sekretariat SDGs Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Setyo Budiantoro, menyampaikan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals Indonesia mencapai 61,4 persen pada 2023.

Dia menilai, meningkatnya capaian menunjukkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara paling berkomitmen mencapai SDGs di kawasan Asia Pasifik.

"Kalau kita lihat dari perbandingan antara negara pendapatan menengah ke atas, itu kita yang paling baik. Jadi kenaikannya kita paling bagus, dan angka-angkanya yang kita bisa perlihatkan juga bahwa kita ini memang cukup punya achievement," kata Setyo dalam Webinar Indonesia SDGs Center Network, Senin (21/7/2025).

Baca juga: 2025 World Investment Report: Kesenjangan Investasi SDG Kian Melebar

Indonesia sendiri memiliki empat pilar SDGs yakni pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, serta pembangunan hukum dan tata kelola dengan total 299 indikator target. 

Indikator yang belum tercapai mencakup jaminan sosial bidang ketenagakerjaan, stunting, hingga angka partisipasi dasar perguruan tinggi. 

"Kalau disederhanakan SDGs itu pada dasarnya adalah indikator-indikator. Jadi bagaimana kemudian goals di tiap indikator itu bisa dicapai," imbuh dia.

Kata Satyo, sebanyak 35 dari 45 indikator telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2045, dan lebih dari 170 indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 

Pihaknya juga memperkuat peran pemerintah daerah (pemda) melalui berbagai regulasi termasuk Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Baca juga: Kemenristekdikti Ungkap Peran Kampus dalam Mempercepat Capaian SDGs

Dalam aturan tersebut, gubernur berperan menegaskan fungsi fasilitas, supervisi, dan sinkronasi penyusunan rencana aksi daerah (RAD). Selain itu, pihaknya turut menggandeng swasta, filantropi, sampai lembaga keuangan guna merealisasikan 17 poin SDGs.

"Prinsipnya sebenarnya kami mengarusutamakan, sehingga pelaksanaan SDGs pada dasarnya juga melaksanakan pembangunan. Dan kami berusaha sangat keras untuk bagaimana misalnya perusahaan, sektor keuangan perbankan juga menyelaraskan pada SDGs," tutur Setyo.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah menyediakan SDGs financing hub yakni akselerasi pembiayaan berkelanjutan dengan menyinergikan sumber daya keuangan dan non keuangan, serta SDGs Bond atau obligasi pendanaan proyek-proyek yang mendukung SDGS.

Lalu, melakukan monitoring dan evaluasi capaian target, menyusun peta jalan SDGs, memberikan apresiasi pada aksi SDGs, menetapkan peraturan menteri, keputusan menteri, dan pedoman teknis.

Baca juga: Impor Daging Indonesia Bakal Melonjak karena Orang Muda Malas Ternak