Api Membakar Sumatera, Fakta-fakta Terbaru Karhutla 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda Jambi, Sumatera Barat, dan Riau. Mengutip Antara, Selasa (22/7/2025), karhutla terjadi di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

Kepala Daops Manggala Agni Muaro Jambi, Sandy Prabowo, mengungkapkan api sulit dipadamkan lantaran terkendala sumber air dan akses petugas menuju lokasi kejadian.

"Kebakaran terjadi sejak beberapa hari lalu berdasarkan laporan warga, dan saat ini kami sudah menurunkan tim ke lokasi karhutla di Desa Gambut Jaya untuk bergabung dengan TNI-Polri, BPBD, Satgas Karhutla Jambi, dan warga, serta perusahaan setempat untuk memadamkan api," ujar Sandy.

Sebanyak 100 petugas gabungan, lanjut dia, berjibaku memadamkan api di lahan gambut tersebut.

Baca juga: BRIN Klaim Pemanfaatan Satelit Turunkan 30,8 Persen Luas Area Karhutla

Sementara itu, BMKG Provinsi Jambi mencatat peningkatan suhu panas di Jambi dalam beberapa pekan terakhir dengan suhu maksimal mencapai 35 derajat celsius pada 16 Juli 2025.

"Meskipun masih tercatat masih normal saat musim kemarau di Jambi, namun suhunya dirasakan lebih panas oleh masyarakat karena intensitas matahari yang tinggi dan tutupan awan berkurang," jelas Ketua Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Jambi, Nabila.

Api turut membakar hutan dan lahan di Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) bahkan berencana meminta perpanjangan bantuan tim Manggala Agni wilayah Provinsi Jambi untuk penanganan karhutla.

Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Ferdinal Asmin, menjelaskan dua regu Manggala Agni wilayah Jambi ditempatkan secara khusus di Kabupaten Solok dan Kabupaten Limapuluh Kota yang telah menetapkan status tanggap darurat karhutla.

Penetapan status itu, menyusul kecamatan di Solok yang terdampak karhutla. Sementara di Kabupaten Limapuluh Kota, karhutla terjadi di 10 dari 13 kecamatan yang ada.

Baca juga: Menteri LH Minta Industri Sawit Berkoordinasi untuk Mitigasi Karhutla

"Target awal personel Manggala Agni hanya sekitar lima hari membantu karhutla Sumbar, namun itu tergantung situasi di lapangan karena bisa saja kita minta bantuan perpanjangan," tutur Ferdinal.

Berdasarkan laporan Dinas Kehutanan Sumbar Januari-21 Juli 2025, terjadi 66 kali karhutla yang tersebar di sejumlah daerah dengan luas sekitar 201 hektare. Angka itu diperkirakan lebih banyak jika divalidasi dengan penanganan yang dilakukan BPBD atau instansi lain.

Aktivitas Bukaan Lahan

Dishut Sumbar menduga, karhutla dipicu adanya aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar sehingga meluas ke area hutan.

"Dari hasil informasi petugas yang melakukan pemadaman karhutla di lapangan, diduga api ini berasal dari pembukaan lahan dengan cara dibakar sehingga api menjalar ke kawasan hutan," papar Ferdinal.

Dia meyakini, masyarakat setempat tidak berniat membakar kawasan hutan dan sebatas membersihkan lahan pertanian. Namun, tiupan angin dan kemarau panjang kemungkinan menyebabkan api mudah menjalar ke area lain sehingga sulit dipadamkan.

"Ini masih dugaan awal kita berdasarkan laporan di lapangan. Namun penyebab karhutla ini butuh pendalaman apakah disengaja atau tidak," ucap dia.

Pihaknya secara khusus meminta pemangku kepentingan atau kepala daerah menyelidiki karhutla di Solok dan Limapuluh Kota. Sebab dampak karhutla di dua daerah itu tergolong lebih parah dari wilayah lainnya.

Juru Bicara (Jubir) BPBD Sumbar, Ilham Wahab, mengaku belum bisa memastikan penyebab karhutla yang terjadi di sejumlah daerah.

"Kami tidak bisa menyampaikan apakah ini sengaja dibakar atau tidak karena butuh penyelidikan," kata Ilham.

Baca juga: 10 Kabupaten Kota di Riau Umumkan Status Siaga Karhutla

Tanggap Darurat di Riau

Sejauh ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menetapkan status tanggap darurat karhutla di tengah meningkatnya jumlah titik panas dan api. Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyebutkan status siaga darurat telah ditetapkan sejak 27 Maret 2025.

Menurut dia, status tersebut memungkinkan penggunaan sumber daya secara maksimal termasuk pengerahan bantuan logistik dan teknologi dari pemerintah pusat serta koordinasi lintas sektor. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memaksimalkan penanganan karhutla.

Pembukaan lahan dengan cara membakar masih menjadi penyebab utama terjadinya karhutla.

“Imbauan kami kepada wali kota/bupati terus mengedukasi masyarakat, jangan melakukan buka lahan dengan cara membakar,” ucap Abdul.

Dia mencatat, wilayah dengan titik api terbanyak ada di Rokan Hilir dan Rokan Hulu. Kedua daerah itu menjadi perhatian serius karena kerap mengalami karhutla setiap tahunnya.

“Kami lihat dari titik api di Rokan Hilir dan Rokan Hulu yang paling banyak, sehingga kami minta kepada seluruh pihak terkait hari ini harus gerak lebih lagi,” kata Abdul.

Adapun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa 16 orang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau sepanjang 2025. Kepala BNPB, Suharyanto, mengatakan penanganan karhutla juga terkait dengan penegakan hukum.

“Satgas hukum sudah bergerak sudah ada yang jadi tersangka sebanyak 16 orang, dan terdapat 11 kasus yang masuk dalam perkembangan penyidikan,” ungkap Suharyanto.

Dia berpandangan, pembakaran lahan secara ilegal menjadi salah satu penyebab utama munculnya titik api yang meluas ke kawasan gambut dan hutan produksi. Karena itu, pendekatan hukum penting dilakukan sebagai efek jera.

Baca juga: 751 Ha Lahan di Riau Kebakaran, Kemenhut Gelar Operasi Modifikasi Cuaca

“Pengendalian karhutla tidak semata-mata pemadaman. Semua indikasi pembakaran disengaja harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” sebut dia.

BNPB mencatat pertengahan Juli 2025, karhutla melanda 12 kabupaten/kota di Riau, jumlah luasan lahan yang terbakar tertinggi di Kampar dan Bengkalis dengan lebih dari 100 hektare, Kabupaten Rokan Hilir, Siak, serta Indragiri Hilir lebih dari 50 hektare.

Kota Pekanbaru seluas 21, 08 hektare. Maka, BNPB berkoordinasi dengan Polda Riau, TNI, dan Satgas Karhutla dalam menindak para pelaku.

Selain itu, tim gabungan juga menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mencegah meluasnya asap.