Menhut: Presiden Akan Cabut Perda yang Izinkan Pembakaran untuk Buka Lahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto disebut akan melarang peraturan daerah (Perda) yang masih mengizinkan pembakaran untuk pembukaan lahan. Menurut Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, Kalimantan Barat, menjadi wilayah yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan dengan luas maksimal 2 hektare.

"Tetapi di rapat terbatas, presiden sudah memerintahkan Mensesneg agar berkoordinasi dengan gubernur agar Perda semacam itu dicabut," kata Raja Juli dalam konferensi pers di kantor BMKG, Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2025).

Di Indonesia, kebijakan terkait pembakaran lahan atas dasar kearifan lokal diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, Raja Juli menegaskan bahwa tak ada pihak yang mengontrol secara intensif apakah pemilik lahan ataupun masyarakat tidak membakar lahan ataupun kawasan hutan di sekitarnya.

Baca juga: Menhut: Angka Karhutla Turun, Presiden Targetkan Nol Kasus

"Karena itu, seperti best practice yang ada di Jambi dan Pak Presiden sudah memerintahkan, justru masyarakat yang akan membuka lahan diberi bantuan untuk alat berat, perangkat-perangkat berat yang bisa membantu tanpa membakar lahan," jelas dia.

Kementerian Sekretariat Negara, lanjut Raja Juli, nantinya berkoordinasi dengan Pemda Kalbar guna menghentikan perizinan dan mancabut perda. Tujuannya, mengendalikan karhutla yang saat ini berujung pada krisis iklim.

"Pemerintah kemudian hadir dengan mempersiapkan alat berat untuk masyarakat tetap bisa berkebun dengan cara yang lebih baik," tutur dia.

Pengendalian Karhutla

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, memerinci luas karhutla di enam provinsi prioritas cenderung lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga Agustus 2025, total ada 3.000 hektare hutan dan lahan terbakar di lokasi tersebut.

Baca juga: Menteri LH: 10.997 Hektare Lahan Kebakaran, 27 Perusahaan Diperiksa

Pihaknya berupaya memadamkan api dengan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), water bombing, patroli udara, hingga mengerahkan petugas gabungan di darat.

"BNPB sampai sekarang mengarahkan lima pesawat untuk operasi modifikasi cuaca di enam provinsi prioritas tadi. Ini digeser-geser, kalau yang satu titik besar, bisa diabpesawat masuk tetapi di tempat lain juga tetap disiagakan satu pesawat," ungkap Suharyanto.

Provinsi prioritas penanganan karhutla antara lain Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan

Riau menjadi lokasi paling prioritas lantaran total kebakaran yang luas. BNPB pun menyiapkan 10 heli water bombing, dan patroli rutin guna memetakan titik api di setiap wilayah rentan.

Baca juga: Karhutla 2025 Perparah Krisis Iklim dan Membuat Cuaca Makin Panas