Responsible Mining Jadi Kunci Masa Depan Tambang Indonesia

KOMPAS.com – Di tengah laju elektrifikasi yang begitu pesat, Indonesia berpotensi menjadi pemimpin rantai pasok nikel dan kobalt. Nikel sendiri tidak hanya menjadi bahan baku utama baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV), tetapi juga bahan baku baja nirkarat (stainless steel) yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, cadangan nikel dunia mencapai 139,4 juta ton. Sebanyak 72 juta ton atau 52 persen di antaranya berada di Indonesia.

Dari jumlah tersebut, 90 persen tersebar di kawasan timur Indonesia, seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Untuk kobalt, Indonesia menjadi negara produsen kedua tertinggi setelah Republik Demokratik Kongo per 2024. Meski begitu, kobalt di Indonesia bukan merupakan hasil tambang secara langsung, melainkan produk turunan dari pengolahan bijih nikel limonit.

Baca juga: Tambang Ramah Lingkungan Jadi Tren, Ini Upaya Harita Nickel dan Dairi Prima Jaga Alam

Jika diolah secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, kekayaan sumber daya mineral tersebut bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Hanya, praktik pertambangan di Indonesia masih menyimpan sejumlah pekerjaan rumah (PR). Salah satunya adalah dampak negatif kegiatan tambang, baik secara sosial maupun lingkungan.

Urgensi praktik pertambangan bertanggung jawab

Penerapan praktik pertambangan bertanggung jawab (responsible mining) di Indonesia pun menjadi kebutuhan mendesak. Konsep ini berbeda dengan praktik pertambangan yang baik atau good mining practice (GMP) yang telah diatur oleh pemerintah.

Regulasi GMP terdapat pada Undang-Undang (UU) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang telah diubah sebanyak empat kali serta Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Baca juga: Menambang Kepercayaan dengan Audit Ketat IRMA: Strategi ESG Harita Nickel Menjawab Tuntutan Dunia

Sementara itu, praktik responsible mining masih belum diatur secara eksplisit.

Dalam kedua beleid tersebut, GMP lebih berfokus pada aspek teknis operasional pertambangan, seperti keselamatan kerja, efisiensi produksi, pemenuhan standar teknis, pengelolaan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan tata kelola perusahaan.

Sementara itu, responsible mining memiliki cakupan yang lebih komprehensif dengan menempatkan prinsip dan etika pembangunan berkelanjutan sebagai prioritas utama. Dalam bahasa sederhana, cakupan responsible mining meliputi GMP dan kerangka kerja environment, social, and governance (ESG) sekaligus.

Dikutip dari The White Paper on Responsible Mining yang disusun International Association of Geoethics, responsible mining adalah aktivitas pertambangan yang secara nyata menghormati dan melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat sekitar hingga lingkungan.

Baca juga: Demi Tembus Pasar AS dan Eropa, Harita Nickel (NCKL) Jalani Audit Terketat di Dunia

Masih dari sumber yang sama, responsible mining juga harus memberikan kontribusi nyata dan adil bagi negara penghasil mineral serta memberi manfaat kepada masyarakat setempat. Secara bersamaan, pertambangan menerapkan praktik terbaik internasional dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

Executive Director Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) Aimee Boulanger, sebagaimana dikutip dari tulisan “Menjunjung Etika di Tengah Booming Mineral Kritis” (2024), menjelaskan, responsible mining mengintegrasikan perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan kelayakan ekonomi dalam praktik pertambangan.

Perusahaan, lanjutnya, juga harus dapat meminimalisasi dampak lingkungan serta terus melibatkan masyarakat lokal dalam dialog dan kolaborasi bermakna.