Menhut: Tambang Emas Ilegal Akan Ditindak Setegas-tegasnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, menyatakan bakal menindak tegas tambang emas ilegal di dalam kawasan hutan.

Hal ini disampaikannya merespons kasus tambang ilegal di dekat Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kasus serupa terjadi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Bogor.

"(Penegakan hukum) sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, Dirjen gakkum secara reguler akan meng-update termasuk di tempat lain. Ya semua akan ditindak setegas-tegasnya," kata Raja Juli ditemui di kantornya, Rabu (29/10/2025).

Sejauh ini, petugas telah memasang papan peringatan di Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Prabu. Kendati demikian, Raja Juli tak berkomentar saat ditanya terkait pelaku penambangan.

Baca juga: Kemenhut Segel Tambang Emas Ilegal di Sekitar Mandalika

"Pokoknya semua yang memungkinkan dilakukan, kami lakukan," imbuh dia.

Kasus Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di NTB terungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepala Balai Gakkumhut Jabalnusra, Aswin Bangun, mencatat titik tambang ilegal berada di Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, sekitar 11 kilometer dari Sirkuit Mandalika. Verifikasi awal menunjukkan, tambang rakyat di area penggunaan lain seluas 4 hektare yang berbatasan dengan TWA Gunung Prabu.

“Kami sedang menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum dan memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait, termasuk tokoh-tokoh masyarakat setempat," kata Aswin, Senin (27/10/2025).

Di dalam TWA Gunung Prabu, petugas menemukan tiga lubang bekas aktivitas yang sudah ditinggalkan dan tidak ada kegiatan penambangan berlangsung. Menurut Aswin penambangan ilegal serupa pernah ditemukan pada 2018 lalu.

"Tahun-tahun sebelumnya kami sudah lakukan operasi penertiban dan penegakan hukum, namun aktivitas penambangan ilegal kembali terjadi," ungkap dia.

Baca juga: CSR Tambang Wajib Tepat Sasaran, Bukan Sekadar Bagi-Bagi Bantuan

Petugas juga mengidentifikasi PETI di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Pelaku wajib menghentikan kegiatan, memulihkan lingkungan, dan bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan.

Dia pun meminta masyarakat melapor melalui kanal resmi jika menemukan indikasi tambang di kawasan hutan atau konservasi, dengan menyertakan lokasi, foto, dan waktu kejadian untuk mempercepat verifikasi.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V, Dian Patria, menjelaskan bahwa tambang tersebut berpotensi melanggar hukum di beberapa sektor, seperti kehutanan, lingkungan, dan pajak.

“Kami tidak hanya bicara langsung apakah ada tindak pidana korupsi atau tidak. Bisa jadi ada tindak pidana sektoral, apakah kehutanan, lingkungan, pajak,” ujarnya dalam keterangan yang diberikan di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, pada Selasa (21/10/2025).

Baca juga: 5.000 Meter Lahan Hutan di Bojonegoro Rusak akibat Tambang Pasir Ilegal

Dian menyampaikan, meskipun tambang tersebut diketahui ilegal, aparat setempat tampaknya tidak berani menindaklanjutinya. Hal ini diduga karena adanya kekuatan backing atau mungkin karena aparat terkait menikmati situasi tersebut.

"Mereka tidak berani menagih karena itu mungkin ada backing-backing-nya, atau mereka memang menikmati ya," kata dia.

Ia menyebut, kasus ini sebagai salah satu tambang ilegal yang berkembang pesat di NTB.

"Ternyata bisa 3 kilogram emas satu hari. Hanya satu jam dari Mandalika, dan ternyata di Lombok itu banyak tambang emas ilegal," imbuh Dian.