Greenpeace: Komitmen Iklim Anggota G20 Tak Ambisius

KOMPAS.com - Komitmen negara-negara G20 kurang ambisius untuk menghambat eskalasi dampak krisis iklim.

Berdasarkan analisis Greenpeace terhadap dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) negara-negara G20, target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) grup ini secara keseluruhan hanya 23-29 persen pada 2035, dibandingkan dengan emisi tahun 2019.

Pakar politik iklim Greenpeace International, Tracy Carty menyesalkan komitmen negara-negara G20 dalam penanganan krisis iklim yang terlalu lemah. Padahal, negara-negara G20 bertanggung jawab atas 80 persen emisi GRK secara global.

Baca juga: Panduan Global Baru Diluncurkan, Bantu Pembuat Kebijakan Pahami Krisis Iklim

Menurut Tracy, negara-negara G20 memiliki tanggung jawab historis terhadap emisi GRK. Ia menganggap, negara-negara G20 mempunyai kemampuan untuk melakukan aksi iklim yang lebih ambisius.

Ini mengingat negara-negara G20 menguasai 85 persen perekonomian global, sehingga keputusan grup ini bisa mempengaruhi perdagangan, investasi, dan teknologi di seluruh dunia.

"Pilihan-pilihan mereka bisa mencapai atau mematahkan target 1,5?," ujar Tracy dalam keterangan tertulis, Rabu (19/11/2025).

Kata dia, negara-negara G20 yang berpenghasilan tinggi semestinya menjadi yang terdepan dalam berkomitmen mencapai target pengurangan emisi GRK.

Negara-negara G20 yang berpenghasilan tinggi sejatinya menjawab tantangan krisis iklim dengan berkomitmen mencapai target pengurangan emisi GRK minimal 60 persen pada 2035, sebagaimana dibutuhkan secara global.

"Tapi secara akumulatif, negara-negara maju di G20 hanya akan memangkas emisi sebesar 51-57 persen pada 2035. Ketika mereka sebenarnya diharapkan untuk memimpin, ini jelas sebuah kegagalan," tutur Tracy.

Indonesia tertinggal

Berdasarkan analisis Greenpeace terhadap dokumen NDC, emisi GRK Indonesia justru tercatat meningkat sebesar 9,8-30 persen pada 2035, dibandingkan emisi tahun 2019. Bahkan, di antara negara-negara berkembang yang tergabung dalam G20, pengurangan emisi GRK Indonesia tertinggal dibanding Brasil, Afrika Selatan, dan Mexico.

Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas mengatakan, hasil analisis tersebut menunjukkan sesumbar Presiden Prabowo Subianto terkait net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat terkesan omon-omon belaka.

Apalagi, Presiden Prabowo Subianto justru bersikap kontradiktif dengan mengeluarkan berbagai kebijakan sektor energi di dalam negeri yang bertentangan dengan target pengurangan emisi GRK. Ini termasuk model energi yang masih bersifat ekstraktif dan berbasis lahan (forest and land use/FOLU).

"Makin lama Indonesia menurunkan emisinya, makin lama Indonesia terjebak di industri ekstraktif dan berbasis lahan—yang merusak keanekaragaman hayati serta meminggirkan hak-hak masyarakat. Aksi iklim yang progresif dan berbasis hak harus menjadi arah kebijakan ke depan,” ucapnya.

Berdasarkan laporan Greenpeace Internasional bertajuk '2035 Climate Ambition Gap', apa yang dilakukan atau gagal dicapai oleh negara-negara G20 akan menentukan apakah batas suhu 1,5°C masih dapat dicapai.

Negara-negara anggota G20, seperti Australia, Brasil, Kanada, Tiongkok, Uni Eropa, Indonesia, Jepang, Rusia, Afrika Selatan, Turki, Inggris, dan AS telah mengajukan target 2035.

Baca juga: COP30: Perlindungan Masyarakat Adat, Jawaban Nyata untuk Krisis Iklim

Sedangkan Meksiko dan Korea Selatan secara terbuka telah mengumumkan target 2035 mereka tetapi belum secara resmi menyerahkannya kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Sementara itu Argentina, India, dan Arab Saudi belum mengumumkan maupun menyerahkan NDC mereka.