Kebijakan Lingkungan Diperlakukan Secara Terpisah, Alam Jadi Taruhan

KOMPAS.com - Kegagalan global untuk memangkas emisi berarti perubahan iklim akan segera menjadi ancaman paling parah bagi alam di seluruh dunia dalam 25 tahun ke depan.

Dan, seiring ekosistem kritis seperti Hutan Hujan Amazon mencapai titik kritis, ekosistem tersebut akan menjadi sumber emisi gas rumah kaca, alih-alih penyerap karbon, sehingga memperburuk pemanasan global.

Itu merupakan peringatan baru dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara maju dan bekerja pada kebijakan ekonomi dan sosial.

Organisasi tersebut dalam laporannya menyimpulkan bahwa sebagian besar kerangka kebijakan nasional memperlakukan isu-isu lingkungan, termasuk perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati secara terpisah.

Tren yang mengkhawatirkan ini juga berlaku dalam pembuatan kebijakan seputar polusi dan penggunaan sumber daya alam.

Baca juga: Kebijakan Adaptasi dan Mitigasi Krisis Iklim RI Dinilai Belum Peduli Kelompok Paling Rentan

Dengan demikian, pemerintah nasional kehilangan kesempatan untuk menerapkan regulasi yang akan memberikan banyak manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

Terdapat pula risiko bahwa pemerintah mengambil risiko menerapkan langkah-langkah pengurangan emisi yang secara tidak sengaja merusak keanekaragaman hayati.

Misalnya saja peningkatan skala penggunaan pertanian monokultur untuk biofuel, atau pengurangan hambatan perencanaan untuk proyek-proyek energi terbarukan berskala besar guna mempercepat pembangunan.

"Memahami keterkaitan antara tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi sangat penting untuk merancang respons kebijakan yang efektif," kata Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann, dikutip dari Edie, Rabu (26/11/2025).

“Dengan mengoordinasikan langkah-langkah kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, negara-negara dapat lebih efektif memajukan tujuan lingkungan mereka sesuai dengan keadaan unik mereka,” paparnya lagi.

Laporan OECD juga memberikan rekomendasi konkret yang harus diadopsi oleh pemerintah untuk memperbaiki cara mereka merancang dan menerapkan kebijakan lingkungan.

Di antaranya adalah menyelaraskan pembiayaan dan investasi dengan tujuan terpadu terkait iklim, keanekaragaman hayati, dan polusi.

Baca juga: Panduan Global Baru Diluncurkan, Bantu Pembuat Kebijakan Pahami Krisis Iklim

Selain itu juga mengelola potensi trade-off dalam transisi energi bersih, termasuk tekanan lahan, permintaan material, dan dampak akhir masa pakai.

Termasuk juga mentransformasi pemanfaatan sumber daya dan memajukan pendekatan ekonomi sirkular untuk mengurangi limbah, polusi, dan permintaan material primer serta meningkatkan keberlanjutan sistem pangan dan pemanfaatan lahan untuk mengurangi emisi, memperkuat keanekaragaman hayati, dan meningkatkan ketahanan terhadap tekanan iklim dan air.

Dan yang terakhir adalah mnangani kesenjangan utama dalam penelitian dan penilaian, serta mempertimbangkan keterkaitan dalam pelaporan dan perencanaan nasional.

Meskipun semua rekomendasi penting bagi semua negara, konteks regional dan nasional akan menentukan tindakan mana yang harus diprioritaskan.