KLH Bakal Periksa 100 Unit Usaha Imbas Banjir Sumatera

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bakal memeriksa 100 unit usaha yang berdiri di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara menyusul bencana banjir dan tanah longsor yang melanda ketiga provinsi itu pada akhir November 2025.

Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pemeriksaan dilakukan karena operasional perusahaan diduga berkontribusi terhadap bencana tersebut.

Baca juga: 

• Kebakaran, Banjir, dan Panas Ekstrem Warnai 2025 akibat Krisis Iklim
• Industri Finansial Dituding Berkontribusi terhadap Bencana di Sumatera

Saat ini, KLH tengah mengevaluasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) 100 entitas di tiga provinsi tersebut.

"Audit ini akan dilakukan pada lebih dari 100 unit usaha di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Tentu (audit) selesai tidak bisa cepat, hampir satu tahun," ujar Hanif dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (23/12/2025).

Kendati demikian, dia menargetkan audit terhadap perusahaan yang terlibat selesai pada Maret 2026 mendatang.

KLH periksa 100 unit usaha imbas banjir Sumatera

Gandeng Kemendiktisaintek

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja Foto udara kondisi sekitar jembatan darurat di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis (11/12/2025). Warga masih melintasi jembatan darurat dari batang kayu akibat jalan dan jembatan penghubung antara Kabupaten Tapanuli Selatan menuju Tapanuli Tengah-Sibolga serta Medan putus diterjang banjir bandang pada Selasa (29/11).

Di samping itu, KLH berencana menggugat perusahaan secara perdata, pidana, ataupun berupa sanksi paksaan pemerintah.

"Jadi ada tiga sanksi multidoors yang akan ditempuh Kementerian Lingkungan Hidup berdasarkan kajian yang dirumuskan oleh para ahli," tutur Hanif.

Para ahli dari universitas nantinya bertugas memberikan masukan berupa kajian pemulihan lingkungan, evakuasi warga terdampak, dan pengenaan sanksi terhadap korporasi.

Oleh sebab itu, KLH menggandeng Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

"Langkah-langkah penanganan ini musti berbasis saintek yang bisa memproyeksikan potensi-potensi dari apa yang akan terjadi dan bagaimana penanganannya," ucap dia.

Baca juga:

• Belajar dari Banjir Sumatera, Daerah Harus Siap Hadapi Siklon Tropis Saat Nataru 2026
• KLH Segel 5 Tambang di Sumatera Barat, Diduga Picu Banjir Sumatera

Dari menyusun penilaian cepat hingga evaluasi

Kompas.com/Zuhri Noviandi Warga Dusun Meunasah Krueng Baroh, Desa Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, perlahan mulai membersihkan lumpur dari dalam rumah secara mandiri, Selasa (23/12/2025).

Pada tahap awal, KLH bersama para ahli dan akademisi menyusun penilaian cepat (rapid asessment).

Penilaian mencakup dua skema utama yakni penentuan kesesuaian lokasi rehabilitasi, perencanaan tata kota wilayah terdampak, serta pemulihan permukiman yang ditargetkan rampung pada Januari 2026.

Selanjutnya, dari sisi lanskap, kawasan, dan daratan, KLH dan Kemendiktisaintek akan mengevaluasi pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi dasar penyusunan kebijakan wilayah dan sektoral.

Evaluasi ini juga membandingkan kesenjangan antara rencana tata ruang dengan kondisi nyata di lapangan.

"Jadi tiga tahapan ini kami susun dalam waktu tiga bulan dari sekarang, ini harus selesai. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang akan mengevaluasi tata ruang akan kami selesaikan dengan Pak Menteri Dikti Saintek paling tidak di bulan Maret harus selesai," jelas dia.

Perlu banyak pakar

KOMPAS.com/Rahel Narda C Suasana pemukiman warga di Desa Garoga, Batang Toru, Sumatera Utara, pada Kamis (4/12/2025) yang masih dipenuhi tumpukan batang pohon pascabanjir.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menilai penanganan bencana memerlukan banyak pakar dari berbagai disiplin ilmu yang tersedia di berbagai universitas.

“Kami akan meminta para rektor untuk mengusulkan nama dosen maupun guru besar yang memiliki keahlian terkait, mulai dari kehutanan, lingkungan hidup, hidrogeologi, teknik sipil, tata ruang, dan bidang lainnya,” papar Brian.

Para ahli tergabung dalam tim multidisiplin di bawah arahan KLH untuk melakukan kajian dan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun ilmiah.

Dia turut memastikan perlindungan hukum bagi para dosen dan guru besar yang terlibat.

"Kami tadi sudah bicarakan, sudah ada dasar hukum yang cukup kuat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32. Permen LH juga sudah ada, jadi sudah cukup banyak aturan-aturan hukum yang akan bisa melindungi teman-teman dosen maupun guru besar yang nantinya terlibat," jelas Brian.

Sebelumnya, KLH telah menyegel dan menghentikan operasional lima perusahaan yang disinyalir memciu banjir di Sumatera Barat. Tindakan serupa dilakukan pada delapan perusahaan yang berdiri di Daerah Aliran Sungai Batang Toru, Sumatera Utara. 

Baca juga:

• Kemenhut Bolehkan Warga Manfaatkan Gelondongan Kayu Terbawa Banjir Sumatera
• Banjir di Sumatera Disebut Mirip Konflik Agraria, Akar Masalah Diabaikan