Cegah Banjir Berulang di Sumatera, Akademisi IPB Usul Moratorium Sawit

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Pengembangan Ilmu Lingkungan (PPLH) IPB University, Yudi Setiawan mengusulkan moratorium atau penghentian perkebunan sawit untuk mencegah banjir berulang di Sumatera. Diketahui, banjir bandang serta longsor melanda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat pada 25-27 November 2025 lalu.

Dia juga meminta pemerintah mengaudit serta menertibkan perkebunan sawit.

"Barangkali ini bisa menjadi salah satu mitigasi ke depan, untuk moratorium di beberapa lokasi yang memang risiko bencananya besar. Kemudian merehabilitasi sawit tua menjadi hutan varian," ujar Yudi dalam webinar, Rabu (24/12/2025).

Baca juga: Sistem Komando Dinilai Hambat Penanganan Banjir Sumatera

Menurut dia, bencana banjir dan Longsor di Sumatera tersebut memang dipicu oleh cuaca ekstrem akibat Siklon Senyar yang melintasi wilayah Indonesia. Namun, dampak hujan ekstrem semakin parah karena perubahan tutupan lahan, terutama berkurangnya hutan di daerah tangkapan air.

Kata Yudi, berbagai riset menunjukkan keterkaitan antara perubahan tutupan lahan karena hilangnya hutan maupun ekspansi perkebunan sawitdengan peningkatan banjir.

"Pendekatannya saintifik, dicoba dikaitkan bagaimana hilangnya tutupan hutan berdampak terhadap peningkatan laju aliran permukaan begitu juga dengan sawit," tutur dia.

Studi tahun 2024 itu menganalisis banjir pada 2011-2018 menggunakan metode data mining dari media daring dan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hasilnya menunjukkan tren peningkatan kejadian banjir di Aceh intensitas tinggi pada beberapa wilayah.

Di samping itu, Yudi menyoroti tergerusnya tutupan hutan Daerah Aliran Sungai (DAS) Peusangan yang mencakup Aceh Tengah, Bireuen, dan Aceh Utara.

"Dari tutupan hutannya sudah cukup banyak penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di satu sisi, perkebunan komoditas strategis mengalami peningkatan, termasuk juga aktivitas penambangan di daerah hulu," papar Yudi.

Baca juga: Aceh Terancam Kekurangan Pangan hingga 3 Tahun ke Depan akibat Banjir

Kondisi serupa terjadi di Aceh Tamiang, DAS Batang Toru dan DAS Garoga, Sumatera Utara. Ia menyatakan bahwa DAS Batang Toru memiliki karakter lereng curam, lembah sempit, dan kondisi geologi yang rapuh, sehingga rentan terhadap longsor ataupun banjir bandang.

Sedangkan DAS Garoga dan sejumlah DAS kecil lainnya memiliki sungai pendek dan curam. Di Sumatera Barat, lanjut Yudi, beberapa DAS tercatat terdampak banjir bandang hingga mengakibatkan korban jiwa.

Konversi Lahan

Merujuk data Kementerian Kehutanan (Kemenhut), perubahan tutupan lahan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada periode 2003–2024 menunjukkan tren konversi hutan menjadi non hutan. Hutan lahan kering primer dan sekunder banyak berubah menjadi perkebunan, hutan tanaman, semak belukar, dan lahan pertanian campur, menandakan penurunan kualitas ekosistem.

"Namun, perubahan ini sering kali tidak berjalan linier atau satu arah saja. Tidak selalu dari hutan ke lahan terbuka lalu selesai. Sering kali mengalami perubahan pola vegetasi," jelas Yudi.

Oleh sebab itu, dia merekomendasikan berbagai langkah mitigasi, mulai dari rehabilitasi hulu DAS, reforestasi, hingga pengendalian pembukaan hutan di zona rawan banjir dan longsor.

Selain itu, ia mendorong penguatan sistem peringatan dini banjir berbasis teknologi. Bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pusat Riset Geoinformatika, dan Universitas Indonesia, peneliti IPB mengembangkan sistem proyek deteksi dini perubahan tutupan vegetasi. Metode ini sudah digunakan sebagai peringatan dini di Kemenhut meskipun masih ada keterbatasan luasan.

"Area yang terdeteksi pada 2022 cukup banyak mengalami perubahan. Setiap spot perubahan bisa terdeteksi per unit, sehingga ini bisa menjadi alat untuk memantau kehilangan tutupan hutan," ujar dia.