Banjir dengan Bongkahan Batu di Sulut, Pakar Tekankan Penilaian Risiko dan Multi-layer Solution

KOMPAS.com - Banjir bandang dengan bongkahan batu besar terjadi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, baru-baru ini.

Peristiwa tersebut memerlukan penilaian risiko (risk assessment) kasus per kasus dalam menentukan strategi restorasinya atau pemulihan pasca-bencananya. 

Baca juga:

• Hujan Ekstrem di Lokasi Banjir Bandang Sumatera Diprediksi Hingga Mei 2026
• Kemenhut Angkut Ratusan Gelondongan Kayu Banjir Sumatera

"Jadi, kalau bongkahan batu besar ya, berarti orang enggak bisa hidup di sana. Jika wilayah itu mau tidak mau orang harus tinggal di sana, ya, maka lakukan tadi, (strateginya) multi layer solution," ujar Guru Besar Ergonomi Kehutanan IPB University, Efi Yuliati Yovi dalam webinar Mitigasi Jangka Panjang Banjir Sumatera: Perspektif Integratif dari Ekoregion, Pengelolaan Hutan, Manajemen Risiko, dan Adaptasi Iklim, Selasa (6/1/2025).

Namun, jika banjir bandang sudah membawa bongkahan batu besar, merelokasi dinilai menjadi solusi yang lebih logis.

Apalagi, strategi multi-layer solution membutuhkan biaya yang lebih mahal, seperti dengan membangun kanal, bendungan, atau infrastruktur pencegahan bencana lainnya.

Adapun penilaian risiko secara menyeluruh terhadap pemanfaatan ruang di suatu kawasan tidak bisa disamaratakan.

Pemanfaatan ruang di kawasan daerah aliran sungai (DAS) untuk permukiman dinilai harus memperhatikan tingkat risikonya. Setiap DAS memiliki karakteristik berbeda-beda, tidak semua kawasan DAS sangat riskan untuk dijadikan permukiman.

Baca juga:

• Hujan Ekstrem di Lokasi Banjir Bandang Sumatera Diprediksi Hingga Mei 2026
• Gelondongan Kayu Sisa Banjir Digunakan untuk Hunian Sementara di Sumatera

Banjir bandang di Indonesia dan multi-layer solution

Multi-layer solution bisa mencegah banjir bandang berulang

ANTARA/HO-Humas Bakom RI Pasca banjir bandang Aceh Tamiang, Ponpes Darul Mukhlisin kini bersih dari tumpukan kayu. Walau begitu, proses pemulihan berlanjut.

Banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada pertengahan November 2025 lalu, menurut Yovi, membutuhkan multi-layer solution.

Ia menambahkan, solusi berbasis alam (natured-based solutions/NbS) diperlukan, meski tidak cukup hanya dangan itu.

Mengembalikan fungsi hutan pasca-bencana banjir bandang memang sangat penting. Namun, mengembalikan fungsi hutan membutuhkan waktu lima sampai 20 tahun, dan harus dipelihara usai ditanam atau tidak langsung ditinggalkan.

"Tapi hutan itu bukan obat sapu jagat lah, istilahnya ya. NbS itu bagus ya, tapi juga punya ambang batas, punya kemampuan. Jadi, tidak cukup," tutur Yovi.

Untuk mencegah terjadinya banjir bandang berulang pasca-bencana di Sumatera, NbS dinilai perlu disertai dengan multi-layer solution. Misalnya, dengan membangun infrastruktur untuk memitigasi banjir bandang.

Infrastruktur, seperti bendungan, tanggul, atau kanal, harus dirancang untuk kejadian ekstrem atau harus mampu menghadapi bencana banjir bandang yang dipicu siklon tropis senyar.

Hutan memang bukan satu-satunya "perisai" untuk mencegah terjadinya banjir bandang. Infrastruktur mitigasi banjir bandang bisa menjadi "perisai" paling akhir untuk melengkapi hutan yang mampu menurunkan dampak bencana secara signifikan.

"Kalau kita punya perisai yang berlapis-lapis. (Infrastruktur) itu perisai yang paling dalam, itu sudah lapisan paling akhir ya," ucapnya.

Dok. BPBD Kabupaten Kepulauan Sitaro Material batu-batuan memenuhi jalanan pascabanjir bandang yang menerjang tiga kecamatan di di Kabupaten Kepualauan Sitaro pada Senin (5/1/2026).

Selain itu, perlu perencanaan tata ruang sebagai bagian dari multi-layer solution. Perencanaan tata ruang harus menentukan dengan tepat wilayah yang akan difungsikan sebagai resapan air dan hutan.

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) harus berdasarkan analisis risiko dan karakteristik fisik wilayah.

RTRW disebut perlu dibuat secara lebih mendetail dengan peruntukan yang benar-benar akurat. Dengan demikian, RTRW tersebut mengatur peruntukan suatu wilayah, yang dilarang dilanggar atas dasar motif ekonomi ataupun politik.

Di sisi lain, penguatan sistem pemerintah dan penegakan hukum.

"Hukum banyak, implementasinya lemah ya, tapi dari konteks sistem pemerintahan tadi, yang saya katakan, perizinannya kan sudah one map policy gitu ya. Itu sudah bagus," ujar Yovi.

Baca juga:

• FWI: Ribuan Hektar Hutan di 3 DAS Rusak, Picu Banjir Bandang
• Bupati Agam Beberkan Kondisi Pasca-Banjir Bandang

Sebelumnya, banjir bandang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara (Sulut) pada Senin (5/1/2026) dini hari, membawa material kayu dan bebatuan besar yang menghantam dan merusak rumah-rumah warga di sepanjang bantaran sungai.

Salah seorang keluarga korban terdampak, Yosua Lahinta mengatakan, banjir bandang terjadi saat kebanyakan warga Kampung Laghaeng Lindongan I, Kecamatan Siau Barat Selatan, masih tertidur.

"Tiba-tiba ada suara gemuruh keras. Ternyata itu banjir bandang. Air datang kuat sekali, bawa kayu besar dan batu,” ujar Yosua, Senin (5/1/2026), dilansir dari Tribun Manado.