KLH Bakal Gugat Perdata Enam Perusahaan yang Diduga Picu Banjir Sumatera

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bakal menggugat enam perusahaan besar yang diduga memicu banjir Sumatera. Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan gugatan perdata dilakukan pertengahan Januari 2026.

Kendati demikian, ia enggan memerinci perusahaan mana saja yang akan digugat.

"Rahasia (soal nama perusahaan). Kan ada tiga, sanksi administrasi pemerintah sudah diberikan, kemudian perdatanya mungkin dalam pertengahan bulan ini," ujar Hanif ditemui di Kementerian Koordinator Pangan, Jakarta Pusat, Senin (12/1/2026).

Baca juga: Desa Terdampak Banjir Sumatera Disebut Lebih Banyak dari yang Dilaporkan

Sementara ini, KLH belum menetapkan tersangka dalam kasus banjir di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Menurut Hanif, tim ahli masih mengaudit operasional perusahaan.

"Pidananya nunggu audit lingkungan selesai baru, karena harus jelas perusahaannya. Tiga bulan dari sekarang baru selesai, kan tim ahli yang ini (audit)," papar dia.

Diberitakan sebelumnya, KLH memeriksa 100 unit usaha yang berdiri di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara menyusul banjir bandang pada akhir November 2025. Hanif menuturkan, pemeriksaan dilakukan karena operasional perusahaan diduga berkontribusi terhadap bencana tersebut.

Ia menargetkan audit terhadap perusahaan yang terlibat selesai pada Maret 2026 mendatang. Para ahli dari universitas nantinya bertugas memberikan masukan berupa kajian pemulihan lingkungan, evakuasi warga terdampak, hingga pengenaan sanksi terhadap korporasi.

Oleh sebab itu, KLH menggandeng Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Baca juga: Pakar Ungkap Peran Hutan dan Iklim Mikro untuk Kurangi Risiko Banjir Bandang

"Langkah-langkah penanganan ini musti berbasis saintek yang bisa memproyeksikan potensi-potensi dari apa yang akan terjadi dan bagaimana penanganannya," ucap Hanif dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (23/12/2025).

Pada tahap awal, KLH bersama para ahli dan akademisi menyusun penilaian cepat (rapid asessment). Penilaian mencakup dua skema utama, yakni penentuan kesesuaian lokasi rehabilitasi, perencanaan tata kota wilayah terdampak, serta pemulihan permukiman yang ditargetkan rampung pada Januari 2026.

Selanjutnya, dari sisi lanskap, kawasan, dan daratan, KLH dan Kemendiktisaintek akan mengevaluasi pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi dasar penyusunan kebijakan wilayah dan sektoral. Evaluasi ini juga membandingkan kesenjangan antara rencana tata ruang dengan kondisi nyata di lapangan.

"Jadi tiga tahapan ini kami susun dalam waktu tiga bulan dari sekarang, ini harus selesai. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang akan mengevaluasi tata ruang akan kami selesaikan dengan Pak Menteri Dikti Saintek paling tidak di bulan Maret harus selesai," sebut dia.

Para ahli tergabung dalam tim multidisiplin di bawah arahan KLH untuk melakukan kajian dan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun ilmiah.

KLH juga menyegel dan menghentikan operasional lima perusahaan yang disinyalir memicu banjir di Sumatera Barat. Tindakan serupa dilakukan pada delapan perusahaan yang berdiri di Daerah Aliran Sungai Batang Toru, Sumatera Utara.

Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, korban jiwa bencana banjir dan tanah longsor Sumatera kini mencapai 1.182 jiwa. Penambahan korban meninggal terdata dari Aceh Utara sebanyak 1 jiwa, Langkat ada 2 jiwa, dan Tapanuli Tengah 1 jiwa.

Sedangkan korban jiwa yang masih hilang per hari ini berjumlah 145 orang. Untuk jumlah pengungsi masih berjumlah 238.627 jiwa.