Peneliti BRIN Ingatkan Ancaman Pada Ekosistem Padang Lamun akibat Reklamasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Riset Ekologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Asep Hidayat menyoroti ancaman terhadap ekosistem lamun dari reklamasi dan pencemaran lingkungan dari yang berdampak terhadap pelepasan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sampai perekonomian pesisir.

Dalam diskusi yang diikuti daring dari Jakarta, Senin, Kepala Pusat Riset Ekologi BRIN Asep mengatakan karbon biru memiliki potensi besar untuk menyimpan karbon, termasuk padang lamun dan mangrove, yang semuanya bisa ditemukan di Indonesia meski terdapat ancaman yang dihadapi ekosistem tersebut.

"Di Indonesia potensi karbon biru di padang lamun diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan juta karbon. Menjadikan aset penting bagi strategi mitigasi dan perubahan iklim nasional dan sumber ekonomi ke depan," tuturnya sebagaimana dikutip Antara, Senin (2/3/2026).

Baca juga: Emisi Karbon Lamun di Jawa dan Sumatera Paling Besar, Ini Temuan BRIN

"Namun demikian, kita juga menghadapi berbagai tantangan serius, saya kira. Tekanan pembangunan di pesisir, sedimentasi yang terus terjadi, saya kira sedimentasi ini terjadi bukan hanya karena begitu saja, tetapi ada konversi di daerah hulu dan lain-lain sehingga ini mengalir ke daerah pesisir," tambahnya.

Selain itu terdapat pula ancaman dari pencemaran lingkungan dan penangkapan yang tidak ramah lingkungan, selain juga dampak perubahan iklim seperti suhu permukaan laut yang meningkat.

Jasa Lingkungan

Dalam diskusi yang sama, Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Kebijakan Publik BRIN Prof. Ris. Dr. Nurul Dhewani menyebut ekosistem lamun memiliki sejumlah jasa lingkungan, seperti habitat bagi satwa terancam punah dan lokasi pemijahan serta sumber pangan untuk ikan serta spesies lain, termasuk dugong dan kuda laut.

Dari sisi perikanan, kata dia, ekosistem padang lamun menjadi sumber pendapatan untuk masyarakat pesisir, termasuk menangkap ikan, kepiting, dan kerang.

Untuk itu ancaman dari aktivitas manusia seperti reklamasi, polusi, penangkapan berlebihan dan dengan cara destruktif, selain juga faktor eksternal termasuk perubahan iklim.

Dia mendorong peningkatan upaya pengelolaan, termasuk pembentukan kawasan konservasi lamun, restorasi habitat, dan penyadartahuan tentang peran penting lamun kepada masyarakat.

Baca juga: Mengapa Lamun Penting untuk Tangkal Perubahan Iklim?

Sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah merilis Peta Karang dan Padang Lamun Nasional 2025 pada akhir tahun lalu. Di dalam peta itu, pemerintah menetapkan jumlah luasan karang keras secara nasional adalah 838 ribu hektare dan 660 ribu hektare untuk ekosistem padang lamun.