Ekologi Pesisir Terancam Beton

LAUT seharusnya dipahami sebagai ekosistem yang harus dijaga, bukan sekadar ancaman yang harus dibendung. Namun di tengah krisis iklim yang semakin nyata, negara justru kembali menawarkan solusi lama: membangun tembok beton raksasa untuk menahan laut.

Ironisnya, gagasan ini muncul ketika pesisir utara Jawa sedang menghadapi krisis ekologis yang serius. Penurunan muka tanah, kenaikan muka laut, serta banjir rob yang semakin sering telah menjadikan kawasan ini salah satu wilayah paling rentan terhadap perubahan iklim di Asia Tenggara.

Dalam situasi tersebut, pemerintah kembali menghidupkan proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall) sebagai strategi utama melindungi Jakarta dan kota-kota di Pantai Utara Jawa. Dalam berbagai kesempatan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen untuk melanjutkan pembangunan tanggul laut raksasa sebagai bagian dari agenda pembangunan infrastruktur dan perlindungan pesisir.

Proyek ini dipresentasikan sebagai strategi adaptasi terhadap perubahan iklim sekaligus solusi jangka panjang menghadapi ancaman kenaikan muka laut. Dengan logika tersebut, tanggul laut raksasa diposisikan sebagai benteng yang akan menyelamatkan kota dari ancaman laut.

Namun di balik ambisi infrastruktur tersebut muncul pertanyaan mendasar: apakah tembok beton raksasa benar-benar mampu menyelesaikan persoalan ekologis yang kompleks di wilayah pesisir?

Baca juga: Di Balik Tanggul Laut Bocor, Ada Warga yang Selalu Waswas

Dalam literatur perubahan iklim, pembangunan tanggul laut raksasa termasuk pendekatan hard engineering adaptation yakni strategi adaptasi yang mengandalkan rekayasa infrastruktur besar untuk menahan dampak perubahan lingkungan.

Pendekatan ini sering dianggap sebagai solusi cepat karena mampu memberikan perlindungan fisik secara langsung. Namun banyak ilmuwan pesisir mengingatkan bahwa pendekatan ini sering menciptakan paradoks ekologis.

Ahli geomorfologi pesisir dari Duke University, Orrin H. Pilkey, misalnya, telah lama mengkritik ketergantungan pada struktur keras seperti seawall. Menurutnya, pembangunan tanggul laut sering menjadi solusi jangka pendek yang justru mempercepat kerusakan pantai dalam jangka panjang karena mengubah dinamika gelombang, arus laut, dan sedimentasi alami.

Pandangan serupa disampaikan oleh ilmuwan kelautan dari University of Hawai, Chip Fletcher. Fletcher menilai bahwa seawall dalam banyak kasus mempercepat erosi pantai serta merusak ekosistem pesisir yang sebenarnya berfungsi sebagai benteng alami terhadap gelombang laut.

Dalam konteks Pantai Utara Jawa, risiko tersebut tidak bisa dianggap remeh. Kawasan ini merupakan ekosistem pesisir yang kompleks, dengan keberadaan mangrove, perairan dangkal, dan wilayah tangkap ikan yang menjadi sumber kehidupan bagi jutaan masyarakat pesisir.

Intervensi infrastruktur besar berpotensi mengganggu keseimbangan ekologis yang selama ini menopang kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir.

Baca juga: Tanggul Laut Pantura: Antara Beton, Mangrove, dan Data Geospasial

Kritik terhadap proyek tanggul laut raksasa juga tidak bisa dilepaskan dari aspek keadilan ekologis. Pembangunan infrastruktur pesisir skala besar sering kali tidak hanya mengubah lanskap lingkungan, tetapi juga mengubah struktur sosial ekonomi masyarakat lokal. Nelayan tradisional merupakan kelompok yang paling rentan terhadap perubahan tersebut.

Pembangunan tanggul laut berpotensi membatasi akses nelayan ke wilayah tangkap mereka serta mengubah dinamika ekosistem laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.

Dalam perspektif hukum lingkungan, situasi ini bertentangan dengan prinsip environmental justice, yakni gagasan bahwa kebijakan lingkungan harus melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap dampak ekologis. Adaptasi terhadap perubahan iklim tidak boleh menghasilkan ketidakadilan baru bagi masyarakat pesisir yang selama ini justru menjadi penjaga ekosistem laut.

Jika proyek perlindungan kota justru mengorbankan nelayan tradisional, maka proyek tersebut tidak hanya bermasalah secara ekologis, tetapi juga secara moral dan sosial.

Baca juga: Proyek Tanggul Laut Raksasa Rp 1,28 Kuadriliun Dinilai Rusak Pulau Jawa