Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perang AS-Israel vs Iran Picu Kenaikan Tarif Penerbangan hingga Ganggu Pendidikan

Kompas.com, 17 Maret 2026, 21:22 WIB
Zintan Prihatini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

Sumber Euro news

KOMPAS.com - United Nations Framework on Climate Change Conference (UNFCCC) menyebut perang AS-Israel vs Iran memicu lonjakan tarif penerbangan karena kenaikan harga minyak, hingga mengganggu operasional sekolah di Asia dan Australia.

Sebagian besar ketidakpastian harga disebabkan serangan Iran terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz, jalur selebar 38 kilometer yang dilalui sekitar seperlima pasokan kapal pembawa minyak global.

“Dampak dari terganggunya pasokan energi dirasakan di seluruh dunia. Negara-negara sedang terguncang,” ungkap Sekretaris Eksekutif UNFCCC, Simon Stiell dilansir dari Euro News, Selasa (17/3/2026).

Baca juga: Konflik AS-Israel Vs Iran Jadi Momentum Indonesia Percepat Penggunaan BBM Bersih

Akibat konflik, penerbangan yang masih beroperasi harus menempuh rute lebih panjang guna menghindari zona bahaya. Lantaran waktu perjalanan menjadi lebih lama, penggunaan bahan bakar lebih banyak, dan menambah emisi.

Maskapai penerbangan Australia, Qantas, terpaksa mengubah rute penerbangan Perth ke London, yang kini memerlukan pengisian bahan bakar di Singapura. Kenaikan harga tiket diperkirakan akan berlanjut, meski konflik antarnegara tersebut mereda.

Di Bangladesh, kenaikan bahan bakar minyak (BBM) menyebabkan universitas-universitas ditutup lebih awal, dengan memajukan liburan Idul Fitri untuk menghemat energi dan mengurangi penggunaan transportasi.

Sementara, pemerintah Pakistan memutuskan menutup operasional sekolah selama dua pekan dan memerintahkan universitas untuk beralih pembelajaran ke daring.

Baca juga: Orang Kaya Dubai Kabur Naik Jet Pribadi Saat Konflik AS-Israel Vs Iran, Bikin Emisi Naik

Tunjangan BBM untuk pemerintah turut dipangkas hingga 50 persen di negara tersebut. Kantor-kantor publik juga hanha dibuka selama empat hari per pekannya, sedangkan setengah dari pegawai akan bekerja jarak jauh.

Jam kerja di Filipina dipangkas satu hari sebagai respons terhadap kenaikan harga bahan bakar yang terkait dengan konflik di Timur Tengah.

Selain itu, aksi mengirit energi listrik dilakukan di Thailand di mana pegawai pemerintah diwajibkan menggunakan tangga daripada lift, menaikkan suhu pendingin ruangan hingga 27 derajat celsius, dan mengenakan kemeja lengan pendek.

Pemerintah Vietnam, yang sangat bergantung pada impor energi dari Timur Tengah meminta perusahaan-perusahaan agar karyawannya bekerja dari rumah.

Di berbagai negara, kenaikan harga bensin dan solar telah menyebabkan panic buying atau kepanikan membeli di SPBU. Puluhan SPBU di Australia serta beberapa kota dilaporkan kehabisan pasokan, sehingga pemasok bahan bakar komersial membatasi pembelian per pelanggan.

Dengan meningkatnya kekhawatiran akan kekurangan pasokan, Australia telah melonggarkan standar kualitas bahan bakarnya, sehingga memungkinkan kembalinya bahan bakar yang disebut 'kotor' dengan kandungan sulfur tinggi, yang dikaitkan dengan polusi udara yang parah.

"Di Inggris, para pengemudi diimbau untuk menghindari perjalanan yang tidak perlu. Pengemudi dapat mempertimbangkan untuk mengurangi beberapa perjalanan yang tidak penting dan mengubah gaya mengemudi mereka untuk menghemat bahan bakar," ungkap presiden organisasi otomotif AA, Edmund King.

Ancam Ketahanan Pangan

Stiell mencatat, Mesir telah menetapkan batas harga roti karena kekhawatiran akan inflasi di tengah melonjaknya tarif minyak dunia. Harga bahan bakar yang tinggi diprediksi akan berdampak pada biaya produksi dan transportasi, yang memengaruhi petani maupun konsumen.

Baca juga: LPEM UI: Defisit APBN Bisa Lampaui 3 Persen Jika Harga Minyak Tetap Tinggi

Di beberapa negara, dampaknya terhadap sistem pangan lebih langsung. Restoran di India, misalnya, harus menyesuaikan menu mereka atau tutup sementara karena kekurangan gas untuk memasak .

“Ketergantungan pada bahan bakar fosil berarti perekonomian, anggaran rumah tangga, dan keuntungan bisnis berada di bawah belas kasihan guncangan geopolitik dan volatilitas harga di dunia yang kacau,” kata Stiell.

Dia berpandangan, negara-negara harus segera beralih menggunakan energi terbarukan untuk tetap bertahan.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
LSM/Figur
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Pemerintah
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
LSM/Figur
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
Pemerintah
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Pemerintah
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
LSM/Figur
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Pemerintah
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
Pemerintah
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
Pemerintah
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pemerintah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Pemerintah
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Pemerintah
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
LSM/Figur
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Pemerintah
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau