Bappenas: Riset Lingkungan Harus Siap Pakai Saat Momentum Kebijakan Datang

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai hasil riset mengenai lingkungan dan krisis iklim perlu disiapkan agar dapat langsung digunakan dalam perencanaan pembangunan ketika momentum politik dan kebijakan muncul.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan (PMK) Bappenas Pungkas Bahjuri Ali mengatakan, peluang memasukkan temuan riset ke dalam kebijakan sering datang dalam waktu singkat, sehingga peneliti perlu memiliki kajian yang siap pakai.

“Sering kali momentum politik dan teknokratik terjadi sangat cepat. Jadi, kalau ada suatu permasalahan itu butuh waktunya bukan satu tahun, bukan dua tahun, bahkan satu bulan atau satu minggu. Jadi, researcher memang sudah harus punya satu tabungan yang bisa langsung dipakai sewaktu-waktu dibutuhkan,” ujar Pungkas dalam "Knowledge and Innovation Exchange – Jakarta Summit Indicative Agenda" di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Baca juga: RI Butuh Kebijakan Iklim Berbasis Bukti

Menurut dia, dari sudut pandang pemerintah, riset yang dibutuhkan harus berbasis bukti (evidence-based) dan realistis untuk diterapkan di tengah keterbatasan anggaran negara.

Karena itu, pemerintah akan lebih mempertimbangkan hasil riset yang memiliki efektivitas biaya (cost-effective) dan dapat diterapkan dalam skala besar.

“Biasanya riset itu muncul di laboratorium. Ketika ditanya bagaimana implementasinya, berapa cost-nya, seberapa efektif dibanding intervensi lain, itu kadang-kadang belum muncul,” kata Pungkas.

Ia menambahkan, tantangan lain dalam mendorong hasil riset menjadi kebijakan adalah kemampuan mengomunikasikan temuan tersebut kepada para pengambil keputusan.

Menurut Pungkas, tidak semua pejabat pemerintah memiliki latar belakang akademik atau riset, sehingga hasil penelitian perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan menonjolkan manfaat nyata.

Baca juga: Dampak Perubahan Iklim, 90 Persen Situs UNESCO Terancam Rusak

“Banyak yang basisnya bukan riset. Jadi, perlu ada komunikasi yang baik, meyakinkan bahwa riset itu akan mendatangkan benefit, dikomunikasikan kepada orang yang tepat dan pada waktu yang tepat. Kalau ini miss, ya memang dampaknya kurang,” ujarnya.

Ia menilai, kolaborasi antara peneliti dan pemerintah penting agar hasil riset, khususnya terkait lingkungan dan krisis iklim, tidak berhenti di tingkat akademik, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan pembangunan yang konkret.