Jutaan Orang Hadapi Ancaman Kemiskinan akibat Krisis Energi dan Perdagangan

KOMPAS.com - Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) mengungkapkan jutaan orang menghadapi ancaman kemiskinan akibat krisis energi dan gangguan perdagangan global.

Presiden ECOSOC, Lok Bahadur Thapa menyampaikan lonjakan harga bahan bakar dan transportasi, terganggunya perdagangan, dan pengetatan kondisi keuangan memperparah tekanan negara berkembang. Terutama wilayah yang terbebani utang dan bergantung pada impor pangan hingga energi.

“Lebih dari 32 juta orang tambahan berisiko masuk dalam kemiskinan secara global akibat dari gabungan guncangan kenaikan harga energi, biaya pangan yang lebih tinggi, dan melemahnya pertumbuhan ekonomi," ungkap Thapa dilansir dari UN News, Sabtu (16/5/2026).

Baca juga: Harga BBM Naik, Konsumen Beralih ke Bahan Bakar dengan Oktan Lebih Rendah

PBB memperkirakan harga bahan bakar naik dua kali lipat dari rata-rata tahun 2025. Harga pupuk 15-20 persen lebih tinggi pada pertengahan 2026 dibandingkan tahun lalu apabila krisis terus berlanjut.

Dampaknya kini telah dirasakan dunia dengan meingkatnya biaya hidup ataupun harga pangan. Thapa juga menekankan bahaya fragmentasi global di tengah tekanan ekonomi yang makin besar.

Kelompok terdampak

Kelompok yang paling terdampak krisis energi adalah perempuan, anak-anak, dan generasi muda. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Ekonomi dan Sosial, Li Junhua memperingatkan ketidakstabilan energi dan pasokan global dapat memperburuk perekonomian dunia yang sudah rapuh serta memicu inflasi yang lebih tinggi.

Baca juga: Gelombang Panas Picu Kematian Dini, 90 Persen Terjadi di Negara Miskin

"Karenanya, menjaga kelancaran arus energi dan pasokan bukan hanya keharusan ekonomi, ini adalah syarat mendasar untuk mencapai pembangunan inklusif dan berkelanjutan," jelas Li.

Li lantas menguraikan empat prioritas utama yang perlu segera dilakukan, antara lain menjaga pasar energi dan komoditas tetap terbuka serta dapat diprediksi.

Kemudian, meningkatkan akses pembiayaan yang terjangkau bagi negara berkembang, berinvestasi pada sistem energi tangguh dan berkelanjutan, serta mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 7 tentang akses terhadap energi yang terjangkau dan andal.

Para pejabat PBB menyatakan pentingnya percepatan investasi energi terbarukan, penguatan pembangunan infrastruktur, serta jaringan perdagangan dan energi global.

“Dengan tindakan terkoordinasi, investasi berkelanjutan, dan komitmen yang diperbarui terhadap multilateralisme, kita dapat membangun sistem energi yang lebih tangguh, mengamankan rantai pasokan, dan lebih lanjut mempromosikan pembangunan inklusif dan berkelanjutan,” sebut Li.

Negara Berkembang Paling Terdampak

Sementara itu, Perdana Menteri Barbados, Mia Mottley menyatakan ketidakstabilan ekonomi global sangat berpengaruh terdahap pulau kecil dan negara berkembang. Ia berpendapat bahwa krisis energi dirasakan dengan cepat di dunia pelayaran, pasar bahan bakar, dan anggaran negara, yang pada akhirnya berdampak pada rumah tangga.

Barbados sendiri mengimpor lebih dari 85 persen kebutuhan energinya, sedangkan wilayah Karibia secara luas mengimpor lebih dari 80 persen kebutuhan pangan.

“Ukuran (wilayah) kecil tidak mengurangi dampak guncangan, seringkali justru membuatnya lebih cepat dan lebih mahal," beber Mottley.