IESR: Bensin dari Minyak Sawit Lebih Mahal

KOMPAS.com - Rencana pemerintah memperluas penggunaan bahan bakar berbasis crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah dinilai belum tentu menjadi solusi efektif untuk mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM).

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pengembangan energi berbasis sawit justru berpotensi meningkatkan beban fiskal karena biaya produksinya lebih mahal dibandingkan energi fosil yang hendak digantikan.

Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, mengatakan berbagai alternatif bahan bakar berbasis biomassa, termasuk sawit, tetap menghadapi risiko harga komoditas global yang tidak stabil.

Baca juga: GASP Nilai Kebijakan Uni Eropa soal Sawit Tak Selesaikan Masalah Deforestasi

"Berbagai alternatif tersebut pada dasarnya merupakan sumber energi yang lebih mahal dibandingkan energi fosil yang digantikan, sehingga berisiko menambah beban fiskal di sektor energi," ujar Deon dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5/2026).

Menurut Deon, upaya mewujudkan kemandirian energi seharusnya dilakukan dengan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan mempercepat pengembangan energi terbarukan yang lebih berkelanjutan.

Ia menambahkan, komoditas seperti sawit dan batu bara juga rentan terhadap fluktuasi harga di pasar internasional, sehingga tidak sepenuhnya mampu menjawab persoalan ketahanan energi nasional.

Selain itu, penggunaan CPO untuk energi dinilai berpotensi berbenturan dengan agenda swasembada pangan.

Lonjakan permintaan sawit untuk bahan bakar dapat memengaruhi ketersediaan minyak goreng di pasar domestik. Hal serupa juga dapat terjadi pada limbah jagung yang selama ini dibutuhkan sebagai bahan baku pakan ternak.

IESR merekomendasikan pemerintah lebih fokus pada peningkatan porsi energi terbarukan, disertai upaya efisiensi energi dan elektrifikasi di sektor transportasi, industri, dan rumah tangga.

Konversi kendaraan BBM ke listrik

Direktur Riset dan Inovasi IESR, Raditya Wiranegara, mengatakan konversi kendaraan berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik dapat menjadi salah satu opsi transisi energi.

Namun, menurut dia, implementasinya masih menghadapi tantangan dari sisi biaya dan kesiapan ekosistem.

Biaya konversi kendaraan saat ini dinilai masih cukup tinggi, terutama karena komponen baterai dan perangkat konversi seperti motor listrik dan inverter masih mahal.

Selain itu, jumlah bengkel konversi di Indonesia masih terbatas dan sebagian besar komponen utama masih harus diimpor.

Baca juga: Akademisi IPB: Limbah Sawit Potensial jadi Produk Bernilai Tambah

"Pertanyaan utamanya adalah apakah konversi tersebut dapat menjadi solusi yang benar-benar ekonomis, baik bagi konsumen maupun bagi upaya transisi energi nasional," kata Raditya.

Meski demikian, IESR menyambut baik target pemerintah untuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam skala besar dalam beberapa tahun ke depan sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional.