Pemerintah Perlu Optimalkan Energi Terbarukan di Tengah Kenaikan Harga Pertamax

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai perlu mempercepat pengembangan energi terbarukan, dan mendorong adopsi kendaraan listrik secara lebih masif di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax.

Direktur Eksekutif Cerah, Agung Budiono mengatakan percepatan pembangunan pembangkit energi terbarukan yang dibarengi elektrifikasi di berbagai sektor termasuk transportasi, dapat membantu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi fosil.

Menurut dia, hal itu juga penting guna meningkatkan ketahanan energi nasional dan melindungi masyarakat dari gejolak harga minyak dunia. 

Baca juga: Grab Indonesia Bakal Tambah Armada EV Tiga Kali Lipat Demi Pangkas Karbon

“Pemerintah seharusnya lebih fokus mendorong energi terbarukan, salah satunya dengan merealisasikan rencana PLTS 100 gigawatt (GW) yang digagas Presiden Prabowo," ungkap Agung dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026). 

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan, realisasi bauran energi baru dan terbarukan (EBT) pada kuartal I 2026 mencapai 18,3 persen. Angkanya naik dari 15,75 persen pada akhir 2025.

Meski demikian, Agung berpandangan peningkatan tersebut perlu dicermati lebih lanjut karena masih memasukkan sumber energi baru seperti biomassa dan biodiesel yang penggunaannya berkaitan dengan energi fosil.

Baca juga: Dibanding Biofuel, EV Disebut Lebih Layak Jadi Alternatif untuk Tekan Impor BBM

Tak hanya berisiko mendorong deforestasi, pemanfaatan dua biodiesel dan biomassa yang dicampur dengan batu bara di PLTU serta solar di sektor transportasi, akhirnya bakal memperpanjang ketergantungan Indonesia pada bahan bakar kotor.

"Kementerian ESDM baru saja membuka diskusi untuk mengembangkan 17 GW sebagai pilot project sebagai bagian dari 100 GW, rencana ini perlu dipastikan harus benar-benar berjalan,” tutur Agung.

Rentan terhadap faktor eksternal

Ia menyampaikan, tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah dan bahan bakar membuat harga BBM domestik sangat rentan terhadap berbagai faktor eksternal, mulai dari kenaikan harga minyak dunia hingga fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Hal itu terlihat saat harga minyak dunia melonjak saat terjadinya konflik geopolitik, yang diikuti kenaikan harga Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter.

Fenomenanya bukan baru pertama kali terjadi. Pada 2008, saat krisis finansial global terjadi dan harga minyak berada pada level 140 dollar AS per barel dan mengerek harga BBM nonsubsidi menjadi Rp 13.000 per liter. 

“Kondisi ini menunjukkan persoalan utama tidak hanya melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi, melainkan bukti bahwa struktur sistem energi di dalam negeri yang masih mengandalkan energi fosil selalu terdampak jika ada gejolak global," ujar Agung. 

"Masyarakat akan terus menghadapi risiko kenaikan harga BBM setiap kali gejolak global terjadi, kecuali pemerintah serius untuk mengurangi ketergantungan tersebut dengan diversifikasi energi terbarukan,” imbuh dia. 

Manager Program & Policy Cerah, Wicaksono Gitawan menyatakan pemerintah perlu konsisten terkait kebijakan mendorong adopsi kendaraan listrik.

Baca juga: Pemanfaatan EBT di Laut Indonesia Bisa Ganggu Migrasi Paus-Burung

Salah satu kebijakan yang menyebabkan kebingungan di publik ialah penundaan pemberian insentif yang akan diberikan untuk 200.000 unit kendaraam listrik. 

“Harusnya insentif ini dimulai awal Juni tanpa perlu menunda. Pemerintah bisa memulainya dengan fokus memberikan insentif ke EV motor dahulu agar dapat lebih mudah diadopsi oleh kalangan menengah, karena untuk mobil harganya masih relatif cukup tinggi untuk masyarakat,” beber Wicaksono.

Percepatan adopsi elektrifikasi sektor transportasi pun harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas energi terbarukan yang lebih cepat, sehingga manfaatnya optimal.