Inisiatif Bupati Morowali Hadapi Tantangan Industri Nikel

MOROWALI, KOMPAS.com – Pertumbuhan industri nikel dalam satu dekade terakhir membawa perubahan besar bagi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Di balik pertumbuhan ekonomi yang pesat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali juga dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari infrastruktur, kebutuhan tenaga kerja terampil, hingga pengelolaan lingkungan.

Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf mengatakan, aktivitas industri nikel telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian daerah. Salah satu indikatornya terlihat dari lonjakan pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi sumber pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menunjukkan, realisasi PAD Kabupaten Morowali meningkat dari Rp 74,44 miliar pada 2015 menjadi Rp 743,39 miliar pada 2025 atau naik hampir sepuluh kali lipat dalam satu dekade.

"PAD kami meningkat sehingga bisa membangun semua fasilitas layanan masyarakat," ujar Iksan kepada Kompas.com, Kamis (18/6/2026).

Ia melanjutkan, manfaat pertumbuhan industri tidak hanya dirasakan wilayah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi. Melalui mekanisme distribusi anggaran secara prorata, pendapatan daerah juga dialokasikan untuk mendukung pembangunan di seluruh kecamatan, termasuk wilayah kepulauan yang memiliki kontribusi retribusi relatif kecil.

Iksan menjelaskan, pembangunan di Morowali juga tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah daerah. Sejumlah perusahaan yang beroperasi di kawasan industri turut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur yang belum dapat dibiayai APBD.

"Ketika ada kebutuhan infrastruktur yang belum terjangkau anggaran kabupaten, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan industri ikut turun tangan membiayainya," kata dia.

Perbaikan infrastruktur jadi prioritas

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Morowali saat ini adalah kondisi infrastruktur di Kecamatan Bahodopi, kawasan yang menjadi pusat industri nikel serta wilayah dengan pertumbuhan penduduk paling pesat.

Iksan mengakui, tingginya aktivitas industri berdampak pada kondisi jalan di kawasan tersebut. Oleh karena itu, Pemkab menyusun target konkret perbaikan jalan yang melibatkan pemerintah provinsi dan pusat dengan target rampung pada 2027.

Selain perbaikan jalan, pemerintah juga mendorong pembenahan sistem drainase dan parit guna meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan kawasan industri.

Di sektor ketenagakerjaan, Pemkab Morowali tengah menyiapkan program pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan kompetensi masyarakat lokal agar dapat lebih banyak terserap di sektor industri.

"Kami akan membuat pelatihan BLK. Targetnya, warga lokal bisa mengoperasikan alat-alat berat yang dibutuhkan industri, seperti dump truck, ekskavator, wheel loader, dan sejenisnya. Dengan begitu mereka punya keahlian untuk masuk dan bersaing di kawasan industri," ujar Iksan.

Pengelolaan sampah dan dukungan bagi nelayan

Di bidang lingkungan, pengelolaan sampah menjadi salah satu fokus utama Pemkab Morowali. Khusus di Bahodopi, volume sampah yang dihasilkan mencapai sekitar 80 ton per hari seiring peningkatan aktivitas ekonomi dan jumlah penduduk.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Morowali telah membangun insinerator di Desa Baho Makmur, fasilitas pemilahan sampah di Labota, serta tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di sejumlah lokasi.

"(Inisiatif tersebut) sudah banyak berjalan di beberapa titik. Di Labota, kami bangun pemilahan sampah. Perusahaan pun hadir membantu kami untuk membuatkan programnya," ujar Iksan.

Ke depan, Pemkab berencana menambah lima hingga enam mesin pemilah sampah yang akan ditempatkan di kecamatan-kecamatan yang paling terdampak aktivitas industri.

Menurut Iksan, penggunaan teknologi pemilahan sampah juga menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja. Tingginya biaya hidup di kawasan industri membuat kebutuhan tenaga kebersihan menjadi tantangan tersendiri.

"Mesin-mesin pemilah itu akan didistribusikan ke kecamatan-kecamatan yang paling merasakan dampak industrialisasi," katanya.

Selain itu, Pemkab juga menyiapkan dukungan bagi nelayan yang terdampak perubahan kondisi perairan di sekitar kawasan industri. Salah satu skema yang sedang dipertimbangkan adalah pemberian bantuan kapal berukuran lebih besar agar nelayan dapat menjangkau daerah tangkap yang lebih jauh.

"Kalau nelayan selama ini melaut dengan perahu kecil, lalu kondisi lautnya berubah dan mereka harus melaut lebih jauh, pemerintah akan hadir memberikan perahu yang lebih besar. Itu bentuk dukungan yang kami siapkan," ujar Iksan.

Ia menegaskan, Pemkab harus bergerak cepat merespons berbagai dampak yang muncul seiring pertumbuhan pesat industri nikel di Morowali.

"Setiap tantangan yang muncul harus langsung kami respons. Pemerintah tidak boleh menunggu atau berdiam diri," tegasnya.