Bank Dunia Batalkan Target Alokasi 45 Persen Dana Pinjaman untuk Proyek Iklim

KOMPAS.com-Grup Bank Dunia mengungkapkan mereka akan menghapus alokasi 45 persen dana pinjaman tahunan untuk proyek-proyek terkait perubahan iklim.

Meski begitu, mereka tetap memperpanjang Rencana Aksi Perubahan Iklim yang seharusnya berakhir pada hari Selasa, (30/6/2026).

Lembaga donor pembangunan ini sebelumnya mendapat tekanan dari pemerintahan Trump untuk membatalkan target pendanaan iklim tersebut, yang pertama kali diadopsi pada masa pemerintahan Biden tahun 2023.

Dalam pernyataan resminya, Bank Dunia menyebutkan akan beralih fokus pada hasil nyata dari pinjaman, bukan lagi pada target jumlah dana yang masuk.

Beralih fokus

Melansir Reuters, Selasa (30/6/2026) Presiden Bank Dunia, Ajay Banga, yang awalnya ditugaskan untuk menggenjot dana pinjaman iklim, kini mengubah fokusnya ke program pembangunan cerdas (smart development).

Baca juga: Bank Dunia Komitmen Tingkatkan Ketahanan Air untuk 1 Miliar Orang pada 2030

Program ini bertujuan untuk membuka lebih banyak lapangan kerja, sambil tetap memberikan manfaat lingkungan yang sesuai kebutuhan seperti pertanian yang tahan kekeringan, infrastruktur yang tahan badai, serta energi terbarukan.

Bank Dunia juga menambahkan bahwa atas permintaan dewan eksekutif, Kelompok Evaluasi Independen mereka akan meninjau ulang Rencana Aksi Perubahan Iklim (CCAP), yang pertama kali diterapkan dalam rencana bergulir lima tahunan sejak 2016.

Target Bank Dunia sebelumnya yang mengalokasikan 35 persen dana pinjaman untuk proyek terkait iklim juga ikut dihapus. Meski demikian, pejabat bank menyatakan bahwa permintaan untuk proyek yang membawa manfaat bagi lingkungan tetap tinggi dari negara-negara nasabah.

Dukungan program perubahan iklim

Pada Oktober tahun lalu, para direktur eksekutif dari Prancis dan 18 negara pemegang saham lainnya telah menandatangani surat dukungan agar Bank Dunia terus melanjutkan program perubahan iklim.

Namun, Amerika Serikat selaku pemegang saham terbesar menolak menandatanganinya, bersama dengan perwakilan dari Rusia, Kuwait, dan Arab Saudi. Sementara itu, India dan Jepang memilih untuk abstain.

Baca juga: Kucuran Dana Bank untuk Bahan Bakar Fosil Naik 8 Persen Pada 2025

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, pada tahun 2025 telah memerintahkan Bank Dunia dan IMF untuk kembali ke tugas inti mereka, yaitu pembangunan ekonomi dan stabilitas keuangan.

Ia menilai kedua lembaga tersebut sudah melangkah terlalu jauh ke urusan iklim, gender, dan bidang lain yang ditentang oleh pemerintahan Trump. Pada bulan April, ia menegaskan bahwa fokus bank pada target pembiayaan iklim harus dihilangkan.

Bank Dunia menyatakan bahwa pihak manajemen akan tetap memantau indikator rapor iklim mereka, seperti jumlah emisi gas rumah kaca global dan jumlah masyarakat yang terbantu menjadi lebih tangguh menghadapi risiko iklim di bawah program CCAP. Laporan ini akan dibuat untuk setiap proyek, serta dirilis secara kuartalan dan tahunan untuk seluruh portofolio pinjaman mereka.

"Kami akan mencari dan mendiskusikan cara-cara yang lebih baik untuk menyusun kerja sama kami dalam hal adaptasi lingkungan, alam, dan penanganan polusi," tambah pihak bank.