Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kota-Kota di Asia dan Afrika Paling Terancam Cuaca Panas Ekstrem

Kompas.com, 9 Juli 2026, 19:56 WIB
Monika Novena,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

KOMPAS.com -- Penelitian terbaru dari Universitas Oxford menyebut hampir semua kota yang menghadapi bahaya terbesar akibat panas ekstrem berada di Asia dan Afrika.

Di wilayah-wilayah tersebut, suhu udara yang membakar bertemu langsung dengan masalah kemiskinan dan keterbatasan alat untuk bertahan hidup.

Melansir Independent, Selasa (7/7/2026) penelitian ini mengamati 205 kota besar yang berpenduduk di atas satu juta jiwa dengan melihat tiga hal yakni seberapa panas suhu kotanya, seberapa rentan kondisi warganya, dan seberapa mampu kota tersebut mengatasi dampak panas.

Kota paling terancam cuaca ekstrem

Hasilnya menunjukkan bahwa Kota Al Basrah di Irak adalah kota yang paling terancam bahaya. Penelitian ini juga mengungkap bahwa sekitar 95 persen kota dengan risiko tertinggi berada di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika Sub-Sahara.

Menurut studi yang diterbitkan dalam jurnal Sustainable Cities and Society ini, India, Pakistan, Nigeria, dan Ghana adalah negara-negara yang memiliki jumlah kota paling banyak dengan tingkat risiko bahaya tertinggi.

Baca juga: Kota-kota di Eropa Kekurangan Tempat Berteduh Saat Gelombang Panas Ekstrem Melanda

Beberapa pusat bisnis dan tujuan wisata utama dunia juga masuk dalam daftar 50 besar kota paling berbahaya, seperti Kairo di Mesir, Bangkok di Thailand, Hanoi di Vietnam, dan Jaipur di India.

Para peneliti mengatakan bahwa peringkat ini adalah perbandingan risiko panas perkotaan pertama di dunia yang menggunakan standar yang sama. Metode ini jauh lebih maju dibanding penilaian sebelumnya yang hanya mengukur seberapa tinggi suhu udara di sebuah kota.

"Risiko bahaya tidak hanya dihitung dari seberapa panas suhu udara di sana. Penelitian kami menunjukkan pentingnya menilai risiko panas dunia dari berbagai sisi, yang bisa mengungkap berbagai cara bagaimana bahaya panas perkotaan itu muncul," kata Nethmi Jayaratne Kariyawasam, ketua penulis dan peneliti dari Oxford Smith School.

"Di banyak kota besar, terutama di Asia dan Afrika, panas yang ekstrem terjadi bersamaan dengan kondisi warga yang rentan dan kemampuan bertahan yang terbatas," tambah Kariyawasam.

"Kombinasi ini bisa meningkatkan risiko bahaya panas secara drastis, dan dalam beberapa kasus, bisa berakibat fatal atau mengancam nyawa," terangnya lagi.

Penelitian ini mengukur tingkat paparan panas menggunakan metode khusus yang menggabungkan suhu udara, kelembapan, angin, dan pancaran panas. Tingkat kerentanan warga dinilai dari faktor-faktor seperti jumlah balita dan lansia, tingkat pendapatan, serta akses ke AC. Sementara itu, kemampuan bertahan sebuah kota diukur dari banyaknya pepohonan, tanaman hijau, dan harga tarif listrik.

Kemampuan kota bertahan hadapi panas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu panas saja tidak menentukan tingkat bahaya. Beberapa kota paling panas di dunia, termasuk Bangkok, Kuala Lumpur di Malaysia, dan Jeddah di Arab Saudi, justru berada di luar kelompok kota paling berbahaya. Hal ini karena mereka memiliki lebih banyak area hijau dan harga listrik yang lebih terjangkau, sehingga warganya bisa lebih mampu bertahan.

Sementara beberapa kota lainnya menghadapi bahaya yang parah meskipun suhu udaranya tergolong biasa saja. Penelitian menemukan bahwa Karachi dan Faisalabad di Pakistan, serta Kaduna di Nigeria, masuk dalam daftar kota dengan risiko tertinggi karena warganya miskin, sangat kekurangan pepohonan, dan kesulitan mendapatkan akses untuk mendinginkan diri.

"Penelitian kami menunjukkan bahwa rencana penanganan risiko panas harus secara jelas mengatasi masalah kerentanan warga dan kemampuan bertahan kota, bukan hanya berfokus pada paparan suhu tinggi," kata Dr. Radhika Khosla dari Oxford Smith School yang ikut mengawasi penelitian ini.

"Kebutuhan akan AC terus meningkat di seluruh dunia, tetapi banyak orang yang tidak mampu membelinya. Jika kita terlalu bergantung pada AC yang sangat boros listrik ini, kita justru berisiko memperparah pemanasan global dalam lingkaran setan yang tak berujung. Demi memberikan kenyamanan bagi semua orang, kita harus memakai cara yang lebih cerdas untuk menjaga keselamatan warga. Langkah pertamanya adalah mengutamakan sistem pendingin alami dan teknologi hemat energi seperti kipas angin dan alat pendingin udara sederhana," paparnya lagi.

Baca juga: Air Daur Ulang Berpotensi Bantu Kota Hadapi Gelombang Panas Akibat Perubahan Iklim

Lebih lanjut, Dr. Jesus Lizana, profesor teknik yang ikut mengawasi penelitian ini, mengatakan bahwa studi ini menyediakan penilaian risiko panas perkotaan pertama di dunia yang standarnya seragam dan bisa langsung dibandingkan, sehingga menjadi alat bantu untuk memetakan kota mana saja yang paling mendesak butuh bantuan.

Para peneliti mengingatkan bahwa peringkat ini berfungsi sebagai alat pembanding dan bukan sebuah ramalan. Selain itu, nilai rata-rata sebuah kota sering kali menyembunyikan ketimpangan yang parah di dalamnya.

Kenyataannya, warga yang tinggal di permukiman liar atau rumah tangga miskin menghadapi risiko yang jauh lebih tinggi daripada angka rata-rata kota tersebut.

Temuan ini muncul di saat Eropa dan Inggris sedang dilanda gelombang panas yang membakar. Prancis mencatat hampir 2.000 kematian tambahan pada minggu terakhir gelombang panas ekstrem yang memecahkan rekor pada bulan Juni lalu, sementara para peramal cuaca memperingatkan akan adanya suhu yang lebih ekstrem lagi di benua tersebut dalam beberapa hari ke depan.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
LSM/Figur
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Pemerintah
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
LSM/Figur
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
Pemerintah
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Pemerintah
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
LSM/Figur
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Pemerintah
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
Pemerintah
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
Pemerintah
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pemerintah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Pemerintah
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Pemerintah
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
LSM/Figur
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Pemerintah
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau