Pemerintah Percepat Pipanisasi Air Bersih untuk Tekan Penurunan Muka Tanah

‎

JAKARTA, KOMPAS.com – Proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall) dinilai tidak akan mampu melindungi kawasan pesisir dari ancaman tenggelam jika tidak diiringi upaya menekan penurunan muka tanah (land subsidence).

Karena itu, pemerintah menyiapkan langkah pengendalian pengambilan air tanah sekaligus mempercepat penyediaan jaringan air bersih perpipaan bagi masyarakat dan industri.

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infrawil), Nazib Faisal, mengatakan penurunan muka tanah tidak dapat dihentikan selama eksploitasi air tanah masih berlangsung secara masif.

Baca juga: AHY: Giant Sea Wall Tak Akan Efektif Tanpa Mitigasi Penurunan Muka Tanah

Menurut dia, pemerintah saat ini tengah menata kembali tata kelola pemanfaatan air, baik air tanah maupun air permukaan, melalui koordinasi lintas kementerian.

"Nah, dua-duanya ini sedang kami tertibkan, tetapi bukan mau menghukum. Kami mengajak, 'eh kamu kurang tepat ya, yuk kita perbaiki bersama-sama'. Jadi ada dua, izin air tanah dan izin air permukaan," ujar Nazib kepada Kompas.com di Jakarta, Senin (13/7/2026).

Ia menjelaskan, izin pengambilan air tanah berada di bawah kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sedangkan pemanfaatan air permukaan seperti sungai dan waduk menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Selain penertiban perizinan, pemerintah juga mempercepat pembangunan jaringan distribusi air bersih agar masyarakat tidak lagi bergantung pada sumur bor.

Salah satu proyek yang diprioritaskan adalah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Karian di Banten yang akan memasok air bersih ke wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Menurut Nazib, semakin luas jaringan perpipaan yang menjangkau kawasan permukiman maupun industri, kebutuhan masyarakat terhadap air tanah akan berkurang.

"Melalui pipa, PDAM yang akan melayani. Yang pasti kebutuhan air itu tidak bisa dipilih mana yang lebih penting. Baik permukiman maupun kawasan industri sama-sama menjadi prioritas," katanya.

Jakarta dan Semarang diprioritaskan

Dalam pengembangan proyek giant sea wall, pemerintah menetapkan Jakarta dan Semarang sebagai wilayah prioritas.

Di Jawa Tengah, pembangunan tanggul laut akan diintegrasikan dengan proyek jalan tol Semarang-Demak yang dibangun di atas tanggul laut.

Selain berfungsi menahan rob dan kenaikan muka air laut, proyek tersebut juga diharapkan dapat mendorong penataan kawasan permukiman pesisir.

"Kita akan perbaiki kawasan perumahan kumuh di sisi pantai sehingga masyarakat pesisir juga menjadi bagian dari pengembangan ekonomi," ujar Nazib.

Demak dinilai paling mengkhawatirkan

Sebelumnya, dosen Program Studi Teknik Geodesi dan Geomatika Institut Teknologi Bandung (ITB), Heri Andreas, menilai Kabupaten Demak kini menjadi wilayah yang paling mengkhawatirkan dari sisi penurunan muka tanah di pesisir utara Jawa.

Menurut Heri, kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim memang terjadi secara global. Namun, dampaknya menjadi jauh lebih parah di wilayah yang juga mengalami penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah.

Baca juga: Pantura Terancam Tenggelam, Nasib 27 Persen PDB Nasional Dipertaruhkan

Fenomena tersebut terjadi di sejumlah wilayah pesisir Jawa, mulai dari Serang, Jakarta, Semarang, Pekalongan, Demak hingga Probolinggo.

Ia menjelaskan, Jakarta yang sebelumnya mengalami penurunan muka tanah paling parah mulai menunjukkan perbaikan setelah pengambilan air tanah berhasil dikendalikan. Sebaliknya, titik-titik penurunan terbesar kini bergeser ke wilayah Jawa Tengah.

"Semarang dan Pekalongan sudah ada tanggul. Demak baru sedikit. Kalau saya lihat di lapangan, Demak ini yang paling mengkhawatirkan. Penurunan tanahnya rata-rata sekitar 10 sentimeter per tahun," ujar Heri, Sabtu (17/1/2026).

Menurut Heri, pembangunan tanggul laut tetap penting dilakukan. Namun, upaya tersebut harus berjalan beriringan dengan pengendalian penurunan muka tanah agar perlindungan kawasan pesisir dapat bertahan dalam jangka panjang.