ESI: Indonesia Tak Lagi Punya Pilihan Selain Percepat Transisi Energi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia dinilai tidak lagi memiliki pilihan selain mempercepat transisi menuju energi bersih seiring semakin sulitnya pendanaan bagi proyek-proyek energi fosil di tingkat global.

Managing Director Energy Shift Institute (ESI) Putra Adhiguna mengatakan perubahan arah investasi dunia membuat pengembangan pembangkit listrik berbasis batu bara semakin sulit dilakukan.

Kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa Indonesia perlu segera menyiapkan strategi energi dan industri yang berorientasi pada masa depan.

"Pintu di belakang Indonesia itu sudah tertutup. Mau membangun PLTU lagi sudah tidak gampang, sehingga kita benar-benar harus melihat ke depan," ujar Putra dalam *Indonesia Net Zero Summit 2026 Press Briefing, Rabu (29/7/2026).

Menurut Putra, dunia kini memasuki era baru industrialisasi hijau, di mana investasi pada energi bersih secara konsisten telah melampaui investasi di sektor bahan bakar fosil dalam beberapa tahun terakhir.

Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa modal global semakin mengarah pada pengembangan energi terbarukan dan industri rendah emisi.

Indonesia perlu manfaatkan peluang industri hijau

Putra menilai perubahan tersebut membuka peluang besar bagi Indonesia yang memiliki cadangan mineral kritis sebagai bahan baku teknologi energi bersih.

Namun, menurut dia, nilai tambah tidak akan tercipta apabila Indonesia hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah.

Ia mengatakan Indonesia perlu membangun industri manufaktur yang mampu mengolah mineral menjadi produk teknologi hijau, seperti komponen panel surya maupun kendaraan listrik.

"Indonesia berada di persimpangan. Kita tentu tidak ingin panel surya dan mobil listrik semuanya berasal dari impor. Di situlah peluang untuk membangun industri hijau," katanya.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu segera menetapkan arah Strategi Industri Hijau yang jelas agar memberikan kepastian bagi investor.

Menurut Putra, strategi tersebut dapat mencakup peningkatan standar lingkungan pada industri pertambangan sekaligus pengembangan manufaktur komponen energi terbarukan di dalam negeri.

Persaingan investasi semakin ketat

Putra menilai transisi energi kini menjadi ajang persaingan antarnegara di Asia untuk menarik investasi industri hijau.

Ia mencontohkan China yang mampu menambah kapasitas energi terbarukan hingga sekitar 200 gigawatt dalam enam bulan. Sementara India terus mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dalam skala besar.

Menurut dia, Indonesia perlu memperhatikan perkembangan negara-negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan India yang juga berlomba menyediakan pasokan energi bersih bagi industri.

"Kalau India, Vietnam, dan Malaysia memiliki energi terbarukan yang lebih banyak, sementara saya ingin membangun industri hijau, tentu saya akan memilih negara yang mampu menyediakan energi bersih. Kita sedang berada dalam sebuah perlombaan," ujarnya.

Selain meningkatkan daya saing industri, Putra menilai transisi energi juga penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Ia mengatakan anggapan bahwa Indonesia harus mencapai ketahanan energi terlebih dahulu sebelum beralih ke energi bersih sudah tidak lagi relevan.

Pasalnya, sekitar 70 persen kebutuhan minyak nasional masih dipenuhi melalui impor sehingga Indonesia tetap menghadapi risiko ketergantungan terhadap pasar energi global.

"Apakah kita benar-benar aman ketika 70 persen minyak kita masih impor? Polusinya tinggi dan uangnya mengalir ke negara lain. Apakah kita aman jika batu bara semakin sulit memperoleh pendanaan?" kata Putra.

Menurut dia, ketahanan energi dan transisi menuju energi bersih kini bukan lagi dua agenda yang terpisah, melainkan saling berkaitan.

Karena itu, Indonesia perlu menjaga momentum transisi energi melalui langkah-langkah yang konsisten agar tidak tertinggal dalam persaingan investasi industri hijau di kawasan.