Penguatan Ekonomi Keluarga Jadi Bagian Strategi Menekan Kemiskinan di Papua

KOMPAS.com - Pengurangan kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan di Papua.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mencatat persentase penduduk miskin mencapai 17,82 (September 2025), lebih dari dua kali lipat rata-rata nasional yang berada di angka 8,25 persen.

Sementara itu, BPS juga mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan secara nasional mencapai 10,72 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan yang sebesar 6,60 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di kawasan perdesaan masih memerlukan perhatian khusus, termasuk di Papua yang sebagian besar penduduknya tinggal di wilayah kampung.

Di Papua, tantangan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan tingkat pendapatan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi keterbatasan akses terhadap pendidikan, pembiayaan, pendampingan usaha, teknologi, serta pasar.

Sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro yang produktivitasnya masih relatif rendah.

Akibatnya, berbagai potensi ekonomi lokal belum sepenuhnya berkembang menjadi sumber pendapatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

Sejumlah kajian pembangunan menempatkan penguatan ekonomi rumah tangga sebagai salah satu pendekatan yang dapat melengkapi berbagai program perlindungan sosial.

Melalui pendekatan tersebut, keluarga tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga didorong menjadi pelaku utama yang mampu merencanakan, mengelola, dan mengembangkan aktivitas ekonomi sesuai potensi yang dimiliki.

Pendekatan tersebut mulai diterapkan melalui Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu–Perencanaan Berbasis Rumah Tangga (Tekad PBRT) yang dijalankan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) melalui Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal.

Kemendes juga menjalin kerja sama dengan Kitong Bisa Foundation dengan dukungan International Fund for Agricultural Development (IFAD). Program ini menjangkau 1.975 rumah tangga di 79 kampung tersebar di Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, dan Kepulauan Yapen.

Masyarakat memperoleh pelatihan literasi keuangan, penyusunan perencanaan ekonomi keluarga, penguatan kewirausahaan, serta pendampingan pengembangan usaha berdasarkan potensi ekonomi masing-masing kampung.

Selain pelatihan, masyarakat juga memperoleh pendampingan melalui demonstration plot (demplot) sebagai media pembelajaran mengembangkan komoditas unggulan desa.

Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus membuka peluang usaha lebih berkelanjutan sesuai karakteristik wilayah.

Pelatihan menggunakan pendekatan Household Management System (HMS) melalui metode Perencanaan Berbasis Rumah Tangga (PBRT).

Setiap keluarga didampingi memetakan kondisi ekonomi, menghitung pendapatan dan pengeluaran, mengidentifikasi aset produktif, menyusun prioritas kebutuhan, hingga merencanakan pengembangan usaha yang sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.

Data yang diperoleh selama proses pendampingan diharapkan tidak hanya menjadi dasar penyusunan rencana ekonomi keluarga, tetapi juga dapat dimanfaatkan pemerintah kampung sebagai masukan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Dengan demikian, pembangunan desa diharapkan semakin selaras dengan kebutuhan riil masyarakat.

Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT mengatakan penguatan ekonomi keluarga merupakan salah satu bagian penting dari strategi pembangunan desa yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan.

"Keberhasilan program seperti ini tidak diukur dari banyaknya pelatihan yang dilaksanakan ataupun jumlah peserta yang terlibat," jelasnya.

Yang paling penting adalah apakah setelah pendampingan masyarakat benar-benar mengalami perubahan, baik dalam kemampuan mengelola keuangan, meningkatkan produktivitas usaha, maupun bertambahnya pendapatan keluarga.

"Karena itu, Kemendes PDT akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi bersama pemerintah daerah serta mitra pelaksana agar setiap intervensi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa hasil pemantauan tersebut akan menjadi dasar evaluasi dan penyempurnaan model pemberdayaan agar lebih efektif menjawab tantangan kemiskinan di wilayah perdesaan.

"Pengurangan kemiskinan tidak dapat diselesaikan oleh satu program saja. Dibutuhkan sinergi antara pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan desa, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program seperti TEKAD PBRT menjadi salah satu bagian dari upaya tersebut," katanya.

CEO Kitong Bisa Foundation, Mohamad Afif Dzulqifli, mengatakan pendampingan dirancang untuk membantu masyarakat membangun kemandirian ekonomi dalam jangka panjang.

"Masyarakat Papua memiliki potensi ekonomi yang besar. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dapat dikelola menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan," ungkap Afif.

"Melalui pendampingan ini, keluarga dibantu menyusun perencanaan ekonomi yang lebih terarah, mengelola keuangan secara lebih baik, serta mengembangkan usaha yang sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing," ujarnya.

Pelaksanaan program di empat kabupaten tersebut juga menghadapi tantangan geografis yang tidak ringan.

Untuk menjangkau 79 kampung, para fasilitator harus menempuh perjalanan berjam-jam melalui jalur darat, sementara sejumlah wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen hanya dapat diakses menggunakan transportasi laut.

Kondisi tersebut mencerminkan masih besarnya tantangan pemerataan layanan pemberdayaan masyarakat di wilayah terpencil Papua.

Adviser Kitong Bisa Foundation, Rachel Mambrasar, menilai keluarga merupakan fondasi pembangunan ekonomi desa karena setiap rumah tangga memiliki kondisi, potensi, dan kebutuhan yang berbeda.

"Perencanaan ekonomi yang disusun berdasarkan kondisi setiap keluarga akan lebih realistis untuk dijalankan. Ketika keluarga mampu mengelola keuangan dan mengembangkan usaha secara bertahap, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh rumah tangga, tetapi juga dapat memperkuat ekonomi kampung," katanya.

Sejumlah kepala kampung dan tokoh masyarakat di Kabupaten Sarmi menyampaikan, pendampingan membantu masyarakat memahami pengelolaan keuangan keluarga sekaligus membuka peluang pengembangan komoditas unggulan melalui demplot yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran bersama.

Meski angka kemiskinan di Papua menunjukkan tren membaik dalam beberapa tahun terakhir, tantangan pembangunan ekonomi masyarakat perdesaan masih membutuhkan perhatian berkelanjutan.

Selain pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan dasar, penguatan kapasitas ekonomi keluarga dinilai menjadi salah satu fondasi penting agar masyarakat mampu membangun sumber penghidupan yang lebih produktif.

Keberhasilan pendekatan ini bergantung pada kesinambungan pendampingan, evaluasi hasil di lapangan, serta sinergi pemerintah dan mitra memastikan setiap intervensi menghasilkan perubahan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan secara berkelanjutan.