Emisi NOx Indonesia Naik 50 Persen, Hotspot Polusi Tersebar hingga Kawasan Hilirisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Emisi nitrogen oksida (NOx) di Indonesia meningkat lebih dari 50 persen sejak 2010. Kenaikan emisi tersebut berpotensi memperbesar pembentukan partikel udara berukuran sangat kecil atau PM2,5 yang dapat terhirup masyarakat.

Studi terbaru Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) menemukan 29 titik panas (hotspot) emisi NOx yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Temuan tersebut menunjukkan sumber polusi tidak hanya berasal dari aktivitas kendaraan di kawasan perkotaan, tetapi juga pembangkit listrik berbahan bakar fosil, kawasan industri, pertambangan, hingga pusat hilirisasi nikel.

Baca juga: Tak Lagi Bebas Polusi, Plastik Ditemukan di Lapisan Tanah Murni Antartika

Studi bertajuk "Memetakan yang Tak Kasat Mata: Sebuah Satelit Mengungkap Hotspot NOx di Indonesia" tersebut menggunakan teknologi penginderaan satelit untuk mengidentifikasi titik-titik dengan konsentrasi emisi NOx tinggi.

Jumlah 29 titik panas yang ditemukan tiga kali lebih banyak dibandingkan pemetaan sebelumnya yang hanya mengidentifikasi sembilan titik.

Analis CREA Katherine Hasan mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan polusi NOx di Indonesia telah menjadi isu multisektoral.

“Di samping sektor transportasi yang berkontribusi sebagai sumber bergerak, studi ini memetakan sumber-sumber emisi stasioner, seperti pembangkit listrik berbasis batu bara (PLTU) dan gas (PLTG), kawasan industri di Jawa, hingga kompleks hilirisasi nikel di Sulawesi dan Maluku Utara,” ujar Katherine dalam keterangan tertulis, Jumat (14/8/2026).

Menurut dia, pemetaan tersebut menunjukkan sebaran emisi NOx telah melampaui kawasan yang selama ini dikenal sebagai pusat aktivitas kendaraan dan perkotaan.

Hotspot tersebar di berbagai wilayah

CREA mengelompokkan 29 hotspot NOx ke dalam empat kategori utama, yakni kawasan perkotaan yang berdekatan dengan pembangkit listrik dan industri, kawasan industri besar di kota kecil, kawasan pengolahan nikel, serta kawasan pertambangan.

Sebanyak sembilan hotspot berada di kota-kota padat penduduk, termasuk Jabodetabek, Surabaya, dan Medan. Tingginya aktivitas kendaraan di kawasan tersebut juga berdekatan dengan fasilitas pembangkit listrik berbahan bakar fosil.

Sembilan hotspot lainnya berada di kawasan industri, termasuk pabrik semen dan pabrik kertas di wilayah pedesaan maupun pinggiran kota di Jawa dan Sumatra.

Jakarta Utara dan kawasan luar Bekasi menjadi dua wilayah dengan tingkat hotspot NOx tertinggi. Selanjutnya terdapat Suralaya di Banten dan Karawang Barat-Cikampek.

Gabungan sejumlah titik tersebut membentuk *airshed* dengan tingkat polusi kronis di kawasan metropolitan Jabodetabek.

Sementara itu, lima hotspot berasal dari aktivitas pertambangan batu bara di Kalimantan. Enam hotspot lainnya teridentifikasi di kawasan hilirisasi nikel berbasis batu bara di Sulawesi dan Maluku Utara.

Temuan ini menunjukkan peningkatan aktivitas industri dan ekonomi belum sepenuhnya diikuti dengan pemisahan pertumbuhan ekonomi dari ketergantungan pada bahan bakar fosil.

NOx dapat membentuk PM2,5

Persoalan emisi NOx tidak hanya berkaitan dengan paparan gas tersebut secara langsung.

Di atmosfer, NOx dapat bereaksi dan membentuk polutan lain, termasuk ozon permukaan dan partikel halus PM2,5. Kedua jenis polutan tersebut dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

Paparan NOx dan PM2,5 diketahui berkaitan dengan gangguan sistem pernapasan dan kardiovaskular. Risiko tersebut menjadi lebih besar bagi kelompok rentan, seperti anak-anak dan lansia yang tinggal di sekitar sumber emisi.

Baca juga: Polusi dan Kiriman Sampah Jadi Tantangan Rehabilitasi Mangrove di Jakarta

Guru Besar Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) sekaligus Peneliti ISER UI, Budi Haryanto mengatakan, paparan NOx dan PM2,5 dapat berdampak langsung terhadap organ pernapasan dan sistem kardiovaskular.

“Untuk mencegah penyiaran beban biaya kesehatan nasional dan melindungi produktivitas generasi mendatang, pemerintah harus memperketat standar kualitas udara yang selaras dengan WHO serta menempatkan dampak kesehatan sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan energi dan industri,” ucap Budi.

Studi CREA juga menyoroti sistem pemantauan kualitas udara di Indonesia. Menurut temuan tersebut, standar kualitas udara ambien tahunan Indonesia untuk NOx masih lima kali lebih longgar dibandingkan pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Selain itu, sejumlah hotspot emisi berada di luar jangkauan stasiun pemantauan resmi. Kondisi ini berpotensi membuat paparan polusi di sejumlah komunitas tidak terpantau secara optimal.

CREA mendorong pemerintah membangun sistem pemantauan kualitas udara publik yang lebih transparan dan mudah diakses.

Sistem tersebut dapat mengintegrasikan data satelit, laporan emisi, serta hasil pengukuran dari cerobong industri. Data yang terintegrasi kemudian dapat digunakan sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*/EWS) ketika terjadi lonjakan polusi.

CREA juga mendorong penerapan Best Available Technologies (BAT) pada sektor-sektor yang menjadi sumber utama emisi.

Senior Advisor dan Co-Founder Nexus3 Foundation Yuyun Ismawati menilai transparansi data menjadi salah satu kunci untuk memperkuat perlindungan masyarakat dari paparan polusi.

Menurut dia, persoalan kualitas udara kini tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga meluas ke kawasan industri di Jawa hingga pusat pengolahan nikel di Sulawesi dan Maluku Utara.

“Industri harus diwajibkan oleh pemerintah untuk membagikan data polusi pabrik agar warga mengetahui kondisi udara di sekitarnya,” ujar Yuyun.

Ia menilai pemerintah perlu beralih dari sistem pelaporan pasif menuju pengawasan dan intervensi yang lebih tegas serta berbasis data.