Sistem Kesehatan Asia Pasifik Hadapi Tekanan Ganda dari Perubahan Iklim dan AI

KOMPAS.com - Sistem kesehatan Asia Pasifik menghadapi tekanan ganda dari perubahan iklim dan pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI).

Tantangan sektor kesehatan tersebut di bahas dalam pertemuan Asia-Pacific Parliamentarian Forum on Global Health yang berlangsung dari 11-13 Agustus dan dukung WHO.

Dalam forum tersebut hadir para anggota parlemen dan ahli kesehatan dari berbagai negara di Asia Pasifik.

Melansir CNA, Kamis (13/8/2026) sekitar 600 juta orang di kawasan Asia Pasifik menghadapi kesulitan keuangan akibat biaya layanan kesehatan.

Lluis Vinyals Torres, Direktur Sistem dan Layanan Kesehatan WHO untuk wilayah Pasifik Barat mengungkapkan pihaknya telah mencoba mengatasinya melalui pembuatan aturan, pengaturan anggaran, dan pengawasan untuk membantu negara-negara bergerak lebih cepat mencapai layanan kesehatan yang merata untuk semua orang.

Ia menyebut pemerintah perlu mendanai sektor kesehatan lebih besar lagi karena pengeluaran kesehatan di kawasan Asia Pasifik masih jauh di bawah rata-rata negara-negara maju (OECD).

Namun tak hanya berhenti sampai di situ,  sistem kesehatan masih punya tantangan lain.

Baca juga: Asia-Pasifik Butuh Aksi Bersama Hadapi Krisis Air

Perubahan iklim membuat beban sistem kesehatan makin berat. Gelombang panas ekstrem, banjir, dan badai parah kini makin sering melanda masyarakat di kawasan Asia Pasifik. Dampaknya beragam, mulai dari penyakit akibat cuaca panas hingga perubahan pola penyebaran penyakit menular.

“Perubahan iklim memang masalah kesehatan. Mulai dari badai topan hingga cuaca ekstrem lainnya; dan di kawasan dekat garis khatulistiwa ini, panas ekstrem sangat mengganggu kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Michelle Isles, CEO kelompok advokasi Climate and Health Alliance dari Australia.

Paparan suhu tinggi dalam waktu lama bisa merusak organ-organ vital, terutama pada anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Sementara itu, badai dan banjir dapat mempercepat penyebaran penyakit menular dan penyakit yang ditularkan lewat air. 

Oleh karena itu, sistem kesehatan tidak hanya harus bersiap menghadapi lonjakan pasien saat bencana terjadi, tetapi juga dampak jangka panjangnya, termasuk masalah kesehatan mental.

Selain meningkatkan jumlah orang yang butuh berobat, perubahan iklim juga mengganggu kemampuan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan.

Torres menyebutkan bahwa banyak rumah sakit dan puskesmas di kawasan Pasifik terletak di dekat pantai, sehingga rawan terdampak kenaikan air laut dan berpotensi menghentikan layanan berobat.

Membenahi sistem kesehatan agar tahan perubahan iklim membutuhkan biaya yang besar, terutama bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Ia juga menambahkan bahwa masih ada kendala besar dalam menyalurkan dana iklim global ke negara-negara yang membutuhkan pembenahan tersebut.

Situasi ini membuat upaya pencegahan penyakit menjadi makin penting.

“Pencegahan adalah kuncinya. Kita butuh pendekatan di mana semua kebijakan memperhitungkan dampaknya bagi kesehatan. Jika kita mengutamakan sudut pandang kesehatan, kita bisa menyelamatkan banyak nyawa. Kita akan membuat keputusan yang sangat berbeda dalam menata kota, menghasilkan energi, serta mengurus perdagangan dan ekonomi,” kata Isles.

Tantangan dari AI

AI juga menjadi fokus utama dalam forum ini. Teknologi ini bisa membantu fasilitas kesehatan mengatasi berbagai keterbatasan yang ada. Namun, AI juga memicu kekhawatiran terkait ketimpangan, aturan hukum, dan tanggung jawab.

"AI sudah mulai digunakan untuk membantu dokter mengurus rekam medis, mendiagnosis penyakit, dan mengambil keputusan medis," kata Hiromasa Okayasu, Direktur Data, Strategi, dan Inovasi WHO untuk Pasifik Barat.

Salah satu manfaat utamanya adalah memangkas waktu yang dihabiskan dokter dan perawat untuk urusan administrasi dan surat-menyurat.

“Jika AI bisa menyelesaikan semua tugas pelaporan, pencatatan, dan koordinasi ini, maka dokter dan perawat punya lebih banyak waktu untuk merawat pasien,” ujar Okayasu.

Pemeriksaan awal (triage) berbasis AI juga bisa mempermudah akses kesehatan di daerah terpencil. Caranya dengan menganalisis tanda-tanda vital dan gejala pasien secara cepat untuk menentukan apakah mereka perlu dirujuk ke rumah sakit atau tidak.

Selain itu, teknologi ini juga membantu dalam membaca hasil rontgen/pemindaian medis dan mendiagnosis penyakit.

Namun, akses terhadap AI masih belum merata. Okayasu menyebutkan bahwa penggunaan AI di dunia kesehatan saat ini masih terpusat di negara-negara kaya, yang berpotensi memperlebar jurang ketimpangan jika negara-negara miskin tertinggal.

“Jika kita tidak melakukan apa-apa, jurang ketimpangan ini akan makin lebar. Selain itu, kepintaran AI sangat bergantung pada data yang dipelajarinya. Karena itu, saat suatu negara menggunakan sistem AI dari negara lain, penyesuaian dan pengujian dengan data lokal sangatlah penting,” katanya.

Baca juga: AI Bisa Modernisasi Perdagangan Asia-Pasifik, Tapi Adopsi Belum Merata

Tantangan dalam membuat kebijakan adalah menemukan keseimbangan yang pas. Aturan yang terlalu ketat bisa menghambat penggunaan AI di daerah yang sebenarnya membutuhkan, sementara pengawasan yang terlalu longgar berisiko menimbulkan bias dan penyalahgunaan.

Tingkat kesiapan infrastruktur, sumber daya, dan kemampuan membuat aturan di setiap negara juga sangat berbeda-beda.

Dibandingkan menunggu sampai semua fasilitas siap, Okayasu menyarankan agar negara-negara dengan sumber daya terbatas mulai menerapkan AI pada tugas-tugas yang berisiko rendah tetapi berdampak besar, sambil bertahap membangun aturan hukumnya.

Namun, ia menegaskan bahwa ketika AI digunakan untuk membantu mendiagnosis penyakit atau menentukan pengobatan, tanggung jawab akhir tetap berada di tangan tenaga medis.

“Kita menghadapi banyak tantangan yang sama: penyakit menular, perubahan iklim, kurangnya tenaga medis, masalah pendanaan kesehatan, bertambahnya populasi lansia, maraknya penyakit tidak menular, serta pesatnya perkembangan AI dan kesehatan digital,” tutur Menteri Kesehatan Kamboja Chheang Ra.

“Tidak ada satu negara pun yang bisa melindungi rakyatnya dengan bertindak sendirian. Masalah kesehatan tidak mengenal batas negara, jadi jalan keluarnya pun harus melintasi batas negara,” katanya lagi.

Ia menyatakan bahwa tiap negara perlu bekerja sama dan saling berbagi informasi untuk meningkatkan deteksi dan penanganan wabah penyakit. Selain itu, negara-negara juga harus saling bertukar pengalaman dalam hal pelatihan dan perencanaan tenaga medis.

“Kesehatan global harus dibangun bersama-sama,” tegasnya.