KOMPAS.com - Karakteristik Indonesia yang memiliki banyak daerah terpencil membuka peluang pemanfaatan reaktor nuklir skala kecil atau menengah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung penyediaan air bersih.
Salah satu penerapannya adalah mengintegrasikan reaktor nuklir dengan sistem desalinasi air laut.
Guru Besar bidang Fisika Nuklir FMIPA ITB, Zaki Su'ud mengatakan, energi dari reaktor nuklir dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk mengolah air laut menjadi air bersih.
Baca juga: NEPIO Berpotensi Terlalu Gemuk, ITB Ingatkan Birokrasi Bikin Capaian Target PLTN Bergerak Lambat
Menurut dia, pemanfaatan tersebut dapat dilakukan dengan mengalihkan energi reaktor untuk proses desalinasi ketika kebutuhan listrik sedang rendah. Misalnya, pada siang hari ketika aktivitas masyarakat menurun atau ketika pasokan energi surya sedang melimpah.
"Meskipun rencana utamanya adalah untuk pembangkitan listrik, terdapat berbagai aplikasi lain seperti desalinasi, peningkatan perolehan minyak (enhanced oil recovery), gasifikasi batu bara, serta penyediaan energi untuk proses industri," ujar Zaki dalam sebuah webinar, Senin (31/8/2026).
Menurut Zaki, integrasi nuklir dengan sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya, juga dapat menjadi bagian dari sistem energi yang lebih stabil.
Nuklir dapat berperan sebagai compensator bagi karakter energi surya yang bersifat intermiten karena bergantung pada kondisi cuaca. Dengan kombinasi tersebut, kebutuhan penyimpanan energi dalam baterai skala besar dapat ditekan.
Selain pembangkitan listrik dan desalinasi, Zaki mengatakan, reaktor nuklir juga berpotensi dimanfaatkan untuk menghasilkan panas yang kemudian digunakan dalam berbagai proses industri.
Dalam jangka panjang, panas dari reaktor dapat diarahkan untuk mendukung produksi hidrogen hijau. Hidrogen tersebut berpotensi digunakan sebagai bahan bakar untuk mendukung proses dekarbonisasi, termasuk pada sektor transportasi dan industri berat.
Karena itu, menurut Zaki, pengembangan reaktor nuklir di Indonesia tidak hanya perlu dilihat dari sisi kemampuannya menghasilkan listrik, tetapi juga dari berbagai pemanfaatan lain yang dapat diintegrasikan dengan kebutuhan di suatu wilayah.
Namun, pemanfaatan teknologi tersebut tetap harus mempertimbangkan aspek keselamatan dan karakteristik lokasi pembangunan reaktor.
Zaki mengatakan, keselamatan merupakan aspek utama dalam pengembangan pembangkit nuklir. Karena memiliki risiko tinggi, pembangunan dan pengoperasian reaktor harus mengikuti prosedur serta standar keselamatan yang ketat.
Dalam menentukan lokasi atau tapak reaktor, terdapat sedikitnya 19 aspek yang perlu diperhitungkan. Evaluasi tersebut mencakup berbagai kemungkinan gangguan dari lingkungan sekitar.
Baca juga: Bukan Sekadar Teknologi Canggih, Inilah Fondasi Tak Kasatmata Keselamatan PLTN
Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah keberadaan jalur kereta api di sekitar lokasi. Analisis dilakukan untuk memperhitungkan risiko apabila terjadi kecelakaan kereta yang membawa bahan kimia berbahaya.
Kedekatan lokasi dengan bandara juga perlu diperhitungkan untuk mengantisipasi potensi kecelakaan pesawat yang dapat berdampak terhadap fasilitas reaktor.
Menurut Zaki, proses evaluasi tapak membutuhkan waktu dan tidak dapat dilakukan secara terburu-buru karena setiap potensi risiko harus dianalisis secara menyeluruh.
"Tapi sekali itu diikuti, ya kita akan terjamin. Nah, problemnya kadang-kadang itu tidak bisa dikerjakan setahun, mungkin perlu dua tahun gitu. Tapi ya memang itu harus diikuti. Nuklir itu memang karena juga high risk, kita enggak bisa bypassing," tutur Zaki.
Sementara itu, terkait gagasan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) terapung, Zaki menilai teknologi tersebut dapat menjadi salah satu opsi untuk memenuhi kebutuhan energi di wilayah tertentu.
Namun, penerapannya tetap harus mengikuti ketentuan keselamatan dan regulasi yang berlaku. Salah satu opsi yang dia rekomendasikan adalah menempatkan unit reaktor terapung pada dok khusus yang dirancang dengan standar fasilitas berbasis daratan (land-based), bukan mengoperasikannya di laut lepas.
Menurut Zaki, pendekatan tersebut memungkinkan pengawasan dan penerapan prosedur keselamatan tetap dilakukan dengan ketat, sekaligus membuka peluang efisiensi dalam proses pembangunan.
Ia menegaskan, percepatan pembangunan pembangkit nuklir tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan prosedur keselamatan.
Menurut dia, pengalaman kecelakaan nuklir Fukushima di Jepang menunjukkan pentingnya aspek regulasi dan independensi lembaga pengawas dalam memastikan keselamatan fasilitas nuklir.
"Fukushima itu lemah di regulasi karena regulatornya tidak independen. Kalau dia independen enggak perlu terjadi itu Fukushima," ucapnya.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya