Pemerintah Dorong Aset Digital Dukung Pembiayaan Berkelanjutan di Sektor Riil

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia mendorong pemanfaatan perkembangan aset digital dan teknologi blockchain untuk mendukung pembiayaan yang lebih produktif dan berkelanjutan, termasuk dengan menghubungkan modal dalam ekosistem digital dengan investasi di sektor riil.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan perkembangan aset digital perlu dilihat tidak hanya dari sisi pertumbuhan jumlah pengguna dan aktivitas perdagangan, tetapi juga dari potensi modal yang berada di dalam ekosistem tersebut untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Menurut dia, tantangan berikutnya adalah mencari mekanisme agar dana yang berkembang dalam ekosistem aset digital dapat diarahkan untuk mendukung kegiatan investasi di dalam negeri.

“Bagaimana caranya dana-dana yang ada di kripto dan Bitcoin ini bisa menjadi bentuk realisasi investasi yang ada dalam negeri kita,” ujar Todotua dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (12/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Coinfest Asia 2026 yang berlangsung di Bali pada 20–21 Agustus 2026. Forum tersebut mempertemukan pemerintah, regulator, investor, pengembang, dan pelaku industri aset digital dari berbagai negara untuk membahas perkembangan teknologi blockchain serta peluang pemanfaatannya dalam perekonomian.

Upaya mencari sumber pembiayaan baru tersebut sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan investasi produktif dalam jangka panjang. Pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp 13.032,8 triliun atau sekitar 789,9 miliar dollar AS sepanjang 2025–2029 untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2029.

Menghubungkan aset digital dengan investasi produktif

Salah satu mekanisme yang mulai mendapat perhatian adalah tokenisasi, yakni proses merepresentasikan aset atau hak ekonomi dalam bentuk token digital.

Todotua mengatakan mekanisme tersebut dapat membuka akses terhadap sumber pendanaan baru sekaligus memperluas pilihan pembiayaan untuk kegiatan investasi.

“Tokenisasi ini kan sebenarnya adalah suatu cara yang sangat mudah dalam hal merilis pendanaan-pendanaan yang ada untuk menjadi realisasi investasi,” ujar Todotua.

Ia mencontohkan sejumlah sektor seperti vila, hotel, hingga proyek industrialisasi yang berpotensi dikaitkan dengan mekanisme tersebut.

Menurut Todotua, pemanfaatan inovasi digital tidak dimaksudkan untuk menggantikan sumber pembiayaan yang sudah tersedia. Sebaliknya, instrumen tersebut dapat menjadi pelengkap bagi modal ventura, manajemen aset, maupun pinjaman perbankan.

“Sehingga bagi kepentingan kita adalah bagaimana percepatan realisasi investasi yang dapat menjadi inflow ke negara kita,” katanya.

Dalam konteks tersebut, pengembangan ekosistem aset digital diarahkan tidak berhenti pada aktivitas di pasar digital, tetapi juga dapat mendukung perputaran modal ke kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah.

Selain tokenisasi, Todotua menyoroti pentingnya pengembangan regulatory sandbox untuk memastikan inovasi baru dapat berkembang sekaligus tetap berada dalam kerangka regulasi yang sesuai.

Dalam materi Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang dipaparkan di Coinfest Asia 2026, peluang pemanfaatan infrastruktur digital juga dikaitkan dengan berbagai aset dan aktivitas ekonomi, termasuk komoditas, arus kas komersial, kekayaan intelektual, produk hilirisasi, dan aset riil lainnya.

Pemanfaatan teknologi tersebut dinilai berpotensi memperluas akses pembiayaan serta mempertemukan aset produktif Indonesia dengan investor dari berbagai negara. Meski demikian, pemerintah belum menetapkan aset atau komoditas tertentu yang secara resmi akan ditokenisasi.

Investasi teknologi blockchain mulai tumbuh

Pembahasan mengenai pemanfaatan blockchain berlangsung ketika investasi pada pengembangan teknologi tersebut di Indonesia mulai menunjukkan pertumbuhan.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, investasi pada KBLI 62193 untuk kegiatan pengembangan aplikasi berbasis teknologi blockchain mencapai Rp 71,38 miliar pada semester I 2026.

Nilai tersebut meningkat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan realisasi sepanjang 2025 yang mencapai Rp 20,75 miliar.

KBLI 62193 mencakup kegiatan pengembangan aplikasi blockchain, pembuatan dan penerapan kontrak pintar, perancangan infrastruktur blockchain publik maupun privat, serta pengembangan aplikasi berbasis teknologi buku besar terdistribusi.

Secara kumulatif sejak 2023, investasi pada kategori tersebut mencapai Rp 131,9 miliar. DKI Jakarta masih menjadi pusat investasi terbesar dengan kontribusi sekitar 87,4 persen, sementara Bali berada di posisi kedua dengan 9,9 persen.

Todotua mengakui nilai investasi tersebut masih relatif kecil dibandingkan keseluruhan investasi nasional. Namun, pertumbuhan tersebut menunjukkan mulai masuknya modal ke pengembangan teknologi dan inovasi digital di Indonesia.

Sebagai perbandingan, realisasi investasi Indonesia pada Januari–Juni 2026 mencapai Rp 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen secara tahunan dan menyerap 1.448.862 tenaga kerja.

Pertumbuhan investasi pada pengembangan teknologi blockchain tersebut menjadi bagian dari perkembangan ekosistem digital yang dapat mendukung berbagai aktivitas ekonomi. Ke depan, tantangannya adalah memastikan inovasi tersebut dapat terhubung dengan kegiatan produktif dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.

Mendorong ekosistem aset digital yang produktif

Potensi tersebut semakin relevan seiring dengan bertambahnya basis pengguna aset digital di Indonesia.

Per Juni 2026, jumlah akun investor kripto di Indonesia mencapai 22,69 juta akun. Ekosistem aset digital nasional juga telah memiliki infrastruktur pendukung berupa bursa, lembaga kliring, kustodian, serta pedagang aset kripto berizin.

Namun, bagi pemerintah, pertumbuhan jumlah pengguna bukan menjadi tujuan akhir.

Todotua menilai tantangan berikutnya adalah bagaimana perkembangan aset digital dapat diterjemahkan menjadi aktivitas ekonomi yang lebih produktif, termasuk melalui investasi di sektor riil.

Pendekatan tersebut menempatkan teknologi digital sebagai bagian dari ekosistem pembiayaan yang lebih luas. Dengan demikian, pertumbuhan aset digital tidak hanya diukur dari nilai transaksi atau jumlah investor, tetapi juga dari kemampuannya mendukung kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan.

Di sisi lain, pemerintah juga tengah mendorong pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) sebagai bagian dari upaya menarik modal global. PFII dirancang untuk menghubungkan investor internasional dengan peluang investasi di Indonesia dan kawasan ASEAN.

Melalui pembahasan di Coinfest Asia 2026, pemerintah dan pelaku industri melihat perkembangan blockchain tidak hanya berkaitan dengan pasar aset kripto, tetapi juga berpotensi menjadi bagian dari infrastruktur digital yang mendukung pembiayaan dan investasi.

Dengan ekosistem dan regulasi yang terus dikembangkan, pemanfaatan aset digital diharapkan dapat membuka lebih banyak pilihan pendanaan sekaligus mengarahkan modal menuju sektor-sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.