Tak Hanya Pembangkit, Transisi Energi juga Butuh Jaringan dan Penyimpanan Daya

SINGAPURA, KOMPAS.com - Transisi menuju energi bersih di kawasan Asia Tenggara dinilai tidak cukup hanya dengan memperbanyak pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT).

Kawasan ini didorong untuk segera membangun ekosistem pendukung yang kuat, terutama perluasan jaringan transmisi-distribusi serta sistem penyimpanan daya (storage), guna menyalurkan pasokan energi secara andal.

Hal tersebut ditegaskan oleh Chairman Sustainable Energy Association of Singapore (SEAS), Edwin Khew, saat pembukaan Asia Clean Energy Summit (ACES) ke-30 di Singapura, Selasa (27/10/2026).

Baca juga: Lewat PLTBg dan PLTS, Pertamina NRE Buktikan Bisnis EBT Menguntungkan

Khew memaparkan bahwa adopsi energi terbarukan di Asia Tenggara sebetulnya menunjukkan tren positif. Hingga tahun 2024, kapasitas energi terbarukan kawasan telah mencapai sekitar 120 gigawatt (GW), dengan tambahan hampir 19 GW yang dilelang sepanjang 2025.

Namun, lonjakan kapasitas pembangkit tersebut memunculkan tantangan integrasi pasokan ke pengguna akhir.

"Membangun pembangkit hanyalah satu bagian dari transisi energi. Kita memerlukan pertumbuhan pelengkap pada jaringan dan penyimpanan, termasuk fleksibilitas mekanisme pasar untuk menghubungkan serta mengintegrasikan pembangkitan ini," ujar Edwin Khew.

Berdasarkan proyeksi Badan Energi Internasional (IEA), kapasitas jaringan transmisi dan distribusi di Asia Tenggara perlu ditingkatkan lebih dari dua kali lipat pada tahun 2050.

Peningkatan ini mutlak dibutuhkan untuk mengimbangi lonjakan permintaan listrik serta variabilitas pasokan energi terbarukan yang sifatnya intermittent (bergantung pada cuaca).

Kebutuhan infrastruktur pendukung ini kian mendesak mengingat Asia Tenggara memasuki fase lonjakan permintaan energi yang signifikan.

Laporan Southeast Asia Energy Outlook 2026 dari IEA mencatat kawasan ini akan menyumbang 20 hingga 25 persen pertumbuhan permintaan energi dunia hingga 2035.

Pada saat yang sama, ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor kian berisiko, dengan estimasi lonjakan biaya impor dari 80 miliar dolar AS pada 2024 menjadi sekitar 245 miliar dolar AS pada 2035 jika kebijakan energi tidak diubah.

Baca juga: Potensi EBT 3.687 GW, Pemerintah Dorong Proyek Energi Terbarukan di Daerah

Menghadapi tantangan tersebut, kerja sama konektivitas lintas batas melalui ASEAN Power Grid (APG) kini menjadi prioritas utama regional. Melalui rencana kerja sama energi ASEAN (APAEC) 2026–2030, negara-negara di kawasan fokus mendorong modernisasi jaringan, digitalisasi, perdagangan listrik lintas batas, dan skema pembiayaan baru.

"Konektivitas regional ini tidak hanya membantu negara seperti Singapura mempercepat target net-zero emisi karbon 2050, tetapi juga membuka peluang investasi dan industrialisasi bagi negara-negara tetangga, sekaligus memperkuat ketahanan energi Asia Tenggara secara terintegrasi," pungkas Khew.