BRICS Serukan Rantai Pasok Mineral Kritis Berkelanjutan, Indonesia Mesti Jadi Teladan

KOMPAS.com - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 menghasilkan Deklarasi New Delhi yang menggarisbawahi pentingnya membangun rantai pasok mineral kritis berkelanjutan.

Deklarasi New Delhi juga menekankan urgensi menjamin pembagian manfaat dan nilai tambah, serta diversifikasi ekonomi di negara-negara yang kaya dengan sumber daya alam (SDA).

Prinsip-prinsip tersebut perlu dipertimbangkan Indonesia yang sedang memperkuat posisi sebagai salah satu negara utama dalam rantai pasok mineral kritis global melalui pengembangan industri nikel dan hilirisasi. 

‎Dalam KTT BRICS 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia akan memperhatikan ketahanan, inovasi, kerja sama, dan keberlanjutan untuk membangun ekonomi yang lebih kuat, adil, serta memberi manfaat nyata bagi rakyat.

Salah satunya, melalui pemanfaatan mineral kritis. Prabowo menyebut, mineral kritis, tanah jarang, sumber daya terbarukan, sampai hutan yang bernapas bagi dunia sebagai fondasi abad hijau. 

‎Policy Strategist Coordinator Cerah, Naomi Devi Larasati meminta komitmen tersebut harus diterjemahkan dalam kebijakan konkret.

Baca juga: Wamen LH Ungkap Aksi Mitigasi Iklim di Desa pada Pertemuan BRICS

Itu agar pengembangan mineral kritis dapat memenuhi prinsip keberlanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat daerah penghasil, bukan sekadar menghasilkan peningkatan ekonomi. Apalagi, saat ini pembagian manfaat atas kegiatan nikel dan hilirisasi masih menjadi tantangan.

‎Ia mencontohkan Sulawesi Tengah sebagai wilayah penyumbang terbesar pendapatan negara dari sektor tambang pada 2025 menghasilkan Rp570 triliun. Namun, daerah tersebut hanya menerima Rp200 miliar per tahun melalui dana bagi hasil (DBH).

Dari sisi keberlanjutan, analisis Greenpeace menemukan bahwa aktivitas penambangan nikel telah memicu deforestasi seluas 26.837 hektare. Aktivitas tambang melonjak hingga 600 persen selama tahun 2016 dan 2023. 

‎“Kami menyambut baik komitmen BRICS untuk tidak sekadar menambang, tetapi juga membangun hilirisasi yang adil," ujar Naomi dalam keterangan tertulis, Rabu (16/9/2026).

‎Namun, tanpa jaminan tata kelola yang hijau dan partisipatif, hilirisasi hanya akan menjadi nama lain dari eksploitasi yang merusak lingkungan sekaligus meminggirkan masyarakat adat maupun petani. Sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia semestinya menjadi teladan bagi rantai pasok mineral kritis yang adil dan berkelanjutan, dari hulu ke hilir. 

‎"Kita tidak sepatutnya mempromosikan mineral kritis sebagai bagian dari masa depan yang ramah lingkungan, sementara proses di baliknya masih jauh dari ramah lingkungan,” tutur Naomi.

Baca juga: Gabung BRICS, RI Komitmen Jalankan Transisi Energi Bersih

‎Rantai pasok hijau harus dibangun sejak tahap awal penambangan dengan meminimalkan dampak lingkungan.

Kemudian, perlu dilanjutkan dengan proses pengolahan yang efisien dan bebas polusi, hingga daur ulang dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. 

‎Selain itu, manfaat ekonomi dari hilirisasi seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, dan transfer teknologi harus dipastikan mengalir kepada masyarakat di sekitar proyek, bukan hanya untuk korporasi dan investor asing.