Target PLTS 100 GW Butuh Perencanaan Ketenagalistrikan yang Lebih Transparan

KOMPAS.com - Ambisi Indonesia mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) hingga 2029 membutuhkan perencanaan ketenagalistrikan yang konsisten dan transparan.

Program tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sekitar 73 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.305,24 triliun.

Namun, studi Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) berjudul Indonesia's Electricity Planning Framework Needs a Single, Transparent Benchmark menemukan adanya perbedaan target pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan kontrak kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan PLN.

Baca juga: PLTS 100 GWp Bisa Jadi Mesin Baru Investasi, Ini Syaratnya

IEEFA menilai keselarasan target diperlukan agar pemerintah dapat mengukur kemajuan pembangunan secara konsisten sekaligus memberikan kepastian bagi investor dan lembaga pembiayaan.

Energy Finance Specialist IEEFA untuk Indonesia Randi Bachtiar mengatakan, perbedaan target dapat menghasilkan penilaian yang berbeda mengenai capaian pembangunan ketenagalistrikan.

Sebagai contoh, PLN melaporkan penambahan jaringan transmisi sepanjang 2.317 kilometer sirkuit (kms) pada 2025.

Angka tersebut setara dengan 26 persen dari target 8.756 kms dalam RUPTL 2025-2034. Namun, jika dibandingkan dengan target 2.070 kms dalam kontrak kinerja, realisasi tersebut mencapai 112 persen.

Perbedaan juga terlihat pada target investasi ketenagalistrikan.

RUPTL memperkirakan kebutuhan investasi sebesar 14,3 miliar dollar AS atau sekitar Rp 244,7 triliun. Sementara itu, laporan kinerja Kementerian ESDM mencantumkan target investasi sebesar 3,1 miliar dollar AS atau Rp 55,37 triliun.

Adapun PLN melaporkan realisasi investasi sebesar 4,63 miliar dollar AS atau sekitar Rp 82,88 triliun. Angka tersebut setara dengan 149 persen dari target dalam laporan kinerja ESDM, tetapi baru sekitar 32 persen dari proyeksi dalam RUPTL.

Menurut Randi, perbedaan tersebut dapat menimbulkan kesimpulan yang berbeda mengenai kemajuan pelaksanaan program ketenagalistrikan.

"Indonesia membutuhkan suatu kerangka perencanaan dan pelaksanaan yang transparan untuk menyelaraskan target RUPTL, target kinerja tahunan, dan daftar proyek PLN," ujar Randi dalam keterangan tertulis, Kamis (1/10/2026).

PLTS 100 GW butuh perubahan perencanaan

Menurut IEEFA, kebutuhan untuk menyelaraskan perencanaan semakin penting karena pemerintah menargetkan pengembangan PLTS hingga 100 GWp pada 2029.

Baca juga: Kejar Pembangunan PLTS 100 GWp, Airlangga Dorong Revisi RUPTL

Sementara itu, RUPTL 2025-2034 menargetkan tambahan pembangkit listrik energi terbarukan sebesar 42,6 GW dan kapasitas penyimpanan energi sebesar 10,3 GW.

IEEFA juga mencatat kapasitas PLTS yang terpasang pada awal 2026 baru sekitar 1,5 GWp.

Dengan demikian, pencapaian target 100 GWp membutuhkan peningkatan kapasitas secara signifikan dalam waktu sekitar tiga tahun.

Menurut IEEFA, perubahan tersebut tidak hanya menyangkut kapasitas pembangkit, tetapi juga perencanaan transmisi, storage, pengadaan, pembiayaan, serta integrasi PLTS terdistribusi dan PLTS atap.

RUPTL 2025-2034 sendiri mengalokasikan kapasitas PLTS atap sebesar 3 GW. IEEFA menilai angka tersebut menunjukkan adanya perbedaan skala antara perencanaan yang berlaku dengan target PLTS 100 GWp yang diumumkan pemerintah pada Agustus 2026.

Butuh investasi 73 miliar Dollar AS

Dari sisi pendanaan, IEEFA memperkirakan program PLTS 100 GWp membutuhkan investasi sekitar 73 miliar dollar AS dalam tiga tahun, atau rata-rata sekitar 24 miliar dollar AS per tahun.

Kebutuhan tersebut sekitar 15 kali lipat dibandingkan realisasi investasi pembangkit pada 2025.

Karena itu, IEEFA menilai pencapaian target tersebut membutuhkan mobilisasi modal dari sektor swasta dan lembaga pembiayaan, terutama di tengah keterbatasan ruang fiskal pemerintah.

Baca juga: Lewat PLTBg dan PLTS, Pertamina NRE Buktikan Bisnis EBT Menguntungkan

Randi mengatakan, kepastian mengenai daftar proyek dan jadwal pengadaan menjadi salah satu faktor penting untuk menarik investasi.

Daftar proyek yang jelas dan dapat diprediksi akan membantu pengembang dan pemberi pinjaman menyiapkan investasi serta pembiayaan sejak awal.

Selain itu, dukungan pemerintah melalui mekanisme tarif, akses terhadap lahan milik negara, dan pembiayaan lunak dinilai dapat meningkatkan kelayakan proyek untuk memperoleh pembiayaan.