ASEAN Didorong Selaraskan Harga Karbon agar Tak Kehilangan Potensi Pendapatan

Ketiga, mengoordinasikan kewenangan penetapan harga karbon yang saat ini tersebar di berbagai institusi agar lebih terarah.

Baca juga: Perdagangan Karbon Sektor Pertanian, Indonesia Belum Punya Metodologi Hitung Biochar

Menurut Mari, agenda tersebut dapat didorong dalam keketuaan ASEAN oleh Singapura pada 2027.

"ASEAN sudah berbicara dengan satu suara tentang perubahan iklim setiap tahun. Kita harus memperluas kebiasaan tersebut ke pasar karbon," ucapnya.

Tiga manfaat koordinasi

Mari mengatakan, penyelarasan sistem harga karbon di ASEAN berpotensi memberikan sejumlah manfaat.

Pertama, membuka akses pasar yang lebih baik bagi pelaku industri karena sistem karbon mereka memiliki kredibilitas yang dapat diakui secara internasional.

Kedua, mempercepat pembelajaran bersama sehingga negara-negara ASEAN dapat menghindari kesalahan dalam merancang pasar karbon yang berbiaya mahal.

Ketiga, koordinasi kebijakan harga karbon berpotensi menghasilkan pengurangan emisi yang lebih besar.

Mari mengutip riset Harvard Salata Institute yang menunjukkan bahwa pengurangan emisi dapat meningkat ketika negara-negara dengan visi serupa mengoordinasikan kebijakan harga karbon mereka.

Ia juga mendorong negara-negara ASEAN lebih aktif dalam pembentukan aturan perdagangan karbon internasional.

Baca juga: ESDM Siapkan Aturan Kredit Karbon Sektor Energi, Potensi Transaksi Rp 2,2 Triliun per Tahun

Menurut Mari, keterlibatan lebih awal dalam berbagai inisiatif internasional memungkinkan negara-negara ASEAN ikut membentuk aturan mengenai akuntansi dan harga karbon, bukan hanya menjadi pihak yang mengikuti aturan yang telah dibuat.

"Aturan-aturan sedang ditulis sekarang dan anggota yang bergabung lebih awal dapat membentuk aturan-aturan ini. Singapura telah bergabung, Indonesia sedang mempertimbangkan dan telah diundang, dan kami sedang menyelesaikan tinjauan internal kami untuk bergabung," ujar Mari.